Sebagai orang yang lahir dan besar di Jawa, saya terbilang cukup telat menapakkan kaki di pulau lain. Sebelum ini, saya tidak pernah sekalipun menjajakkan kaki di luar Jawa. Pulau Sumatera hanya saya kenal lewat layar TV, vlognya Fiersa Besari, atau cerita orang-orang. Tentu saja, minimnya pengalaman lapangan membuat otak saya membentuk ekspektasi tersendiri.
Kesempatan membuktikan imajinasi itu datang ketika saya harus pergi ke Pekanbaru bersama istri. FYI, kami baru menikah dua bulan di Jakarta dengan sistem COD. Maksudnya, akad di Jakarta, lalu baru ada acara syukuran di rumah keluarga istri di Pekanbaru.
Sebagai pengantin baru yang sedang dalam fase memulihkan dana darurat pasca-acara, logika ekonomi tentu memegang kendali penuh. Pilihan pertama kami sebenarnya adalah naik pesawat. Namun, begitu mengecek aplikasi pemesanan tiket, nyali kami menciut.
Harga tiket penerbangan domestik kita ini kerap kali berada di luar nalar. Satu tiket pesawat Jakarta–Pekanbaru harganya setara dengan dua tiket bus kelas eksekutif. Kebijakan tarif batas atas dan struktur industri penerbangan nasional seolah memosisikan perjalanan udara antarpulau bukan lagi sebagai urusan konektivitas warga negara, melainkan barang mewah yang hanya wajar dibeli eksekutif atau orang berduit.
Kata ahli transportasi sih alasannya beragam. Mulai dari harga avtur kita yang dibeli pakai dolar hingga monopoli rantai pasok. Tapi buat orang biasa kayak saya, alasan itu cuma terdengar seperti cara halus pemerintah meresmikan diskriminasi mobilitas bagi warga luar Jawa.
Kondisi ini secara tidak langsung “mengisolasi” warga luar Jawa atau siapa pun yang ingin melintas pulau secara cepat. Kalau yang dicari murni kecepatan karena ada urusan darurat, harga mencekik itu mungkin terpaksa ditelan. Tapi karena posisi kami adalah pengantin baru yang santai dan tidak dikejar tenggat waktu, bus menjadi opsi paling rasional—sekaligus paling ramah bagi dompet pascanikah.
Terasa begitu tenang di awal
Kami akhirnya memulai perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menaiki Bus TAM. Bagi istri saya, ini bukan pengalaman pertama. Tapi bagi saya, saya cuma berbekal cerita legendaris tentang perjalanan lintas Sumatera yang konon memakan waktu hingga 36 jam.
Perjalanan diawali dengan strategi klasik: tidur sepanjang jalur tol Jakarta–Merak agar perjalanan terasa singkat. Benar saja, bangun-bangun bus sudah siap menyeberang di Pelabuhan Merak. Perjalanan feri selama satu setengah jam melintasi Selat Sunda terasa begitu tenang, disuguhkan pemandangan sunset di gerbang utama menuju Pulau Sumatera.
Memasuki daratan Lampung, ekspektasi pertama saya langsung diuji. Sebagai orang Jawa, narasi yang kerap saya dengar tentang Lampung tidak jauh dari dua hal. Kalau tidak ancaman begal, ya jalanan rusak parah di tengah kebun tebu. Tentu saja, agak susah membuktikan mitos begal ketika kita berada di dalam bus antarkota berukuran jumbo.
Tapi dari balik jendela, Lampung menyapa dengan ritme yang bertahap—mengenalkan saya pada gaya jalanan dan vegetasi khas Lintas Sumatera.
Negeri sawit yang mengemis bensin dan disesaki asap
Perjalanan terus berlanjut menembus Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Riau. Di sepanjang koridor ini, dua dari tiga kenyataan pahit Sumatera langsung menyambut saya dari balik kaca bus.
Ketika bus melintasi Jambi dan memasuki Riau, perjalanan kami sempat diwarnai kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi. Aroma sangit merayap masuk ke dalam kabin. Sungguh ironis ketika melihat bagaimana bencana asap tahunan ini seolah-olah sudah dianggap sebagai “musim rutin” oleh pemerintah pusat. Bukan sebagai darurat ekologis yang mengorbankan paru-paru jutaan warga di Sumatera.
Di saat pusat sibuk mendiskusikan target emisi di atas kertas seminar, warga di jalur lintas harus menghirup udara bercampur jelaga industri dan pembukaan lahan.
Pulangnya lebih parah, titik Karhutla bertambah dan meluas. Mulai dari Riau, Jambi, Palembang, dan waktu itu Way Kambas juga terbakar hangus. Bahkan sehari setelah kepulangan kami, Prabowo baru ngecek kondisi di Sumatera. Lagi-lagi laporan-laporan riset/investigasi menunjukan bahwa kebakaran terjadi di konsesi lahan. Hingga hari ini, seolah tak ada yang ditindak secara serius oleh pemerintah kita ini.
Ironi sawit, minyak, dan kelangkaan solar di Sumatera
Di luar soal asap, ekspektasi siapa pun tentang Sumatera pasti identik dengan kelapa sawit. Hal itu terbukti: sejauh mata memandang, kebun sawit tertanam begitu luas, membentang seolah tanpa batas dari ujung horizon ke ujung horizon lainnya.
Namun, tepat di tengah hamparan luas hijau itu, sebuah realitas justru menampar saya keras-keras. Ironi paling membagongkan di sepanjang Lintas Sumatera adalah pemandangan antrean BBM jenis solar di hampir setiap SPBU. Sumatera yang selama ini kita kenal di buku pelajaran sebagai penyumbang minyak bumi dan komoditas sawit justru menyajikan pemandangan kendaraan yang mengular panjang hanya untuk urusan bahan bakar dasar.
Mulai dari truk-truk logistik pembawa bahan pangan, mobil pribadi, hingga bus penumpang yang kami tumpangi, semuanya harus mengantre berpuluh-puluh hingga beratus-ratus meter mengular ke jalan raya. Waktu tempuh bus yang harusnya bisa lebih cepat pun tergerus karena armada harus ikut berebut solar di rumahnya sendiri. Bagaimana bisa daerah yang mengalirkan miliaran dolar dari perut bumi dan perkebunannya ke kas negara justru harus membuat warganya “mengemis” literan solar saban hari?
Logika ketimpangan dari kaca jendela bus Sumatera
Kebetulan, saya melakukan perjalanan ini saat momen menjelang peringatan 17 Agustus. Di lini masa media sosial saat itu, berita sedang ramai-ramainya membahas aksi pengibaran bendera GAM di Aceh sebagai simbol akumulasi kekecewaan pada pusat.
Memperhatikan rentetan berita itu dari balik kaca bus yang sedang ikut mengantre Solar di tengah kepungan asap karhutla, saya jadi makin paham satu hal: kalau keadilan sosial, hak atas udara bersih, dan pemerataan fasilitas dasar terus-terusan diabaikan, wajar saja jika masyarakat Sumatera, Aceh, atau wilayah luar Jawa lainnya menyimpan amarah yang sewaktu-waktu bisa memuncak.
Di Jawa, kita mungkin sudah ngamuk kalau antrean SPBU mengular lebih dari lima kendaraan. Tapi di Sumatera, mengantre solar berjam-jam hingga ratusan meter dan menghirup asap karhutla seperti sudah dipaksa menjadi takdir harian yang harus ditelan tanpa protes.
Tiket pesawat dimahalkan hingga mengisolasi akses udara, jalur darat dibuat tersendat akibat krisis BBM dasar, dan udaranya disesaki asap pembakaran lahan. Lengkap sudah portofolio ketimpangan ini. Jika kebutuhan paling mendasar saja sulit terpenuhi secara adil, rasa-rasanya masyarakat di sepanjang Lintas Sumatera ini justru sudah sangat sabar berhadapan dengan pemerintah kita.
Perjalanan 36 jam Jakarta–Pekanbaru ini pada akhirnya bukan sekadar ajang uji ketahanan pinggang bagi seorang Jawa yang baru pertama kali menyeberang pulau. Jalur darat ini adalah kursus singkat membenturkan logika orang Jawa dengan realitas Indonesia tanpa filter: bahwa kekayaan alam luar Jawa kerap digeruk habis-habisan, sementara warganya ditinggali antrean solar, asap pekat, dan tiket pesawat yang tak terjangkau.
Penulis: Muhammad Aidrus Asyabani
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Servis Makan, Pelayanan Lumrah yang Ada di Bus Jawa tapi Langka di Sumatra
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
