MOJOK.COCitra Pak Prabowo sebagai anti asing sudah sangat kuat. Malah pakai pendapat ahli asing. Lalu terakhir diprotes oleh si asing yang pendapatnya Bapak pakai. Duh!

Sidang gugatan hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi semakin dekat. Kubu Prabowo, dengan Bambang Widjojanto (BW) sebagai ujung tombak sempat memasukkan bukti tambahan di menit-menit akhir penutupan. Tepatnya 11 Juni 2019, bukti tambahan itu disetor oleh Denny Indrayana.

“Jadi kami melengkapi berkas sesuai hak konstitusional pemohon, yang memang diatur dalam Undang-Undang MK dan UU Pemilu,” kata Denny Indrayana waktu itu.

Melihat dokumen gugatan, di bagian petitum, pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno menuntut tujuh hal kepada MK. Salah satu dari tujuh petitum tersebut adalah pasangan ini meminta MK mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai peserta pemilihan presiden. Selanjutnya, MK menetapkan pasangan nomor urut 02 Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Berbagai kecurigaan disertai bukti mewarnai gugatan kubu 02. Salah satunya adalah kubu 02 mendapatkan nol suara di ribuan TPS. “Ada sekitar 5.268 TPS, di mana suara pemohon atau suara pasangan capres/cawapres 02 yang hanya berjumlah 0. Fakta ini merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari pemohon (bukti P-145),” demikian bunyi dalil gugatan yang ditandatangani oleh BW.

Tim Prabowo juga menuding KPU telah membuat TPS siluman hingga 2.984 buah. Hitungan itu didapat dari perbandingan TPS berdasarkan penetapan KPU dengan Situng KPU. Menengok surat KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019, ada 810.352 TPS. Namun, dalam situng KPU, ada 813.336 TP di seluruh Indonesia.

Kubu 02 meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah Ir Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dapat 63.573.169 suara atau 48 persen dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dapat 68.650.239 suara atau 52 persen.

Hitungan KPU: pasangan 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin 85.607.362 suara, sementara 02 sebanyak 68.650.239. Selisih suara sebanyak 16.957.123. “Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024,” tuntut Prabowo.

Baca juga:  Presiden Jokowi, Tolong Jangan Bunuh Mary Jane

Prabowo mengutip ahli asing untuk menuduh Jokowi itu Orba

Selain soal kecurangan itu, kubu 02 juga mengutip beberapa pendapat ahli. Pilihan ini dipilih untuk menggambarkan bahwa gaya pemerintahan Jokowi adalah otoriter seperti Orde Baru. Atas dasar tuduhan ini, Prabowo kembali meminta MK memerintahkan KPU untuk menetapkan dirinya sebagai presiden.

“Sejalan dengan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru adalah pendapat dari Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya pemerintahan Joko Widodo.”

Menurut BW, hal itu tertuang dalam makalah Tom Power di konferensi tahunan ‘Indonesia Update’ di Canberra, Australia pada september 2018. Tom Power menyoroti hukum yang kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.

“Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum,” ujarnya. Proteksi lain, adalah menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power, adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.

Hmm…sebentar. Hati-hati Pak Prabowo, kalau pakai ahli asing untuk mendukung gugatan, pasti banyak yang nyinyir. Apalagi Pak Prabowo itu berhasil menciptakan citra kalau anti asing. Citra itu terbentuk dengan cepat ketika masa kampanye dan debat capres yang lalu.

Pasti banyak yang menyebut Bapak itu nggak konsisten. Bahkan sampai “ironi”: katanya benci, tapi pakai. Katanya anti, tapi menaruh hati. Apalagi netizen itu, Pak, terutama yang mendukung 01, nggak mau tahu kalau Bapak sebetulnya nggak anti asing. Ini lho, saya itu bukannya benci sama Bapak. Lha wong saya ingat kalimat Bapak, kok. Bunyinya begini kan:

“Oh saya tidak anti, kita tidak anti asing, kita mau bersahabat dengan asing, tapi kita tidak mau dirampok, tidak mau dipecundangi asing,” kata Bapak suatu kali. Apalagi, Pak Hashim Djojohadikusumo, adik Bapak sendiri juga menegaskan kalau itu hanya hoaks saja. Bapak tidak pernah anti asing. Saya sih percaya saja, Pak. Tapi kan netizen di luar sana itu jahil betul. Nanti BPN perlu klarifikasi macam-macam lagi.

Baca juga:  Revolusi Putih: Sebuah Politik Makanan Gratis

Saya cuma mau bilang kalau Bapak perlu hati-hati bikin narasi. Jangan sampai blunder. Kalau blunder, saya jadikan tulisan, nanti saya dikira Cebong. Sampai-sampai sudah ada yang ngirim email marah-marah ke saya karena nulis soal Bapak. Ya gimana ya, Bapak itu lucu, je. Sementara kubu Jokowi gitu-gitu aja, nggak blunder, lempeng. Nggak seru.

Prabowo diprotes asing

Oya, terakhir, Pak Prabowo. Hati-hati pakai kutipan. Itu kalau nggak komplet konteksnya, kutipan jadi nggak “berbunyi”, lho. Sudah konteks kutipan salah, pakai ahli asing lagi. Wah, komplet betul amunisi untuk menyerang Bapak.

Saya nggak mengada-ada lho. Lha wong Tom Power yang pendapatnya Bapak kutip itu marah-marah lho. Tom bilang kalau pendapatnya itu nggak kompatibel, nggak cocok dipakai sebagai materi penguat gugatan karena beda konteks. Naaahh kaaan, blunder maning.

Ini penjelasan Tom Power bahwa pendapatnya nggak cocok dipakai tim Prabowo.

Pertama, Tom Power menegaskan bahwa artikel yang ia tulis sama sekali tidak menyebut dan menunjukkan indikasi kecurangan pemilu. Artikel itu ditulis enam bulan sebelum coblosan.

“Kedua, sangat sulit sekali menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur. Ketiga, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden,” tegas Tom seperti dikutip oleh CNBC.

Penelitian Tom memang menunjukkan indikasi bahwa pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap anti demokrasi. Namun, Tom tidak menyebut bahwa pemerintahan Jokowi adalah rezim otoriter. Apalagi mirip Orde Baru.

Bagi Tom, Prabowo menunjukkan indikasi kuat sejak 2014 ingin memukul mundur demokrasi Indonesia. Sementara itu, Jokowi makin menunjukkan kebijakan yang juga serampangan. Hmm…jadi ini soal lesser evil?

Begitulah, Pak Prabs. Citra bapak sebagai anti asing sudah sangat kuat. Malah pakai pendapat ahli asing. Lalu terakhir diprotes oleh si asing yang pendapatnya Bapak pakai. Duh, Pak. Hobi ya bikin blunder? Mending hobi filateli ja biar lebih namaste.



Loading...



No more articles