Ingatan saya tentang belajar di Hubungan Internasional UGM agak samar. Saya lebih ingat alasan saya masuk ke jurusan itu 12 tahun silam dan lulus untuk kemudian masuk ke jurusan lainnya yang sama sekali tidak berhubungan dengan HI.

Ada saja kawan-kawan yang bertanya: “Ngapain Ndu masuk HI? Urusanmu kan sama film?

Begini ceritanya. Minat saya awalnya adalah studi segala hal yang sublim-sublim, yang mengawang-ngawang, yang kelihatannya tak punya kegunaan di dunia yang mahakejam ini. Menjelang lulus SMA di tahun 2003, saya mau masuk IKJ. Tapi ayah melarang saya. “Nggak usah, nanti kamu miskin.” Jawaban ayah saya terbukti mentah ketika bertahun-tahun kemudian, sedikit sekali saya menemukan seniman kere. Dua minggu kemudian, ketika saya bilang mau masuk filsafat, dia jawab, “Jangan. Itu ilmu ngawang-ngawang, sama kayak sosiologi.” Sepertinya beliau  sudah menebak arah pertanyaan saya selanjutnya.

Maret 2003, Amerika dan pasukan koalisi menyerbu Irak. Karena SPMB makin dekat, pada bulan yang sama murid-murid dirumahkan. Pekerjaan saya lebih banyak nonton siaran perang Irak ketimbang les.  Saya lantas membayangkan: “Kayaknya asik jadi wartawan perang.”

Suatu pagi saya bertanya ke ayah saya: “Yah, masuk HI boleh?” Wajahnya langung sumringah,  “Bagus itu. Kamu bisa jadi diplomat.” Tentu cita-cita saya yang sesungguhnya saya sembunyikan: saya nggak mau jadi diplomat; maunya jadi wartawan perang. Sampai sekarang saya sendiri heran: kenapa untuk jadi wartawan perang harus masuk HI, bukan jurusan komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik?

Bertahun-tahun kemudian, saya memang berhasil jadi wartawan perang—bahkan veteran perang. Perang batin, maksudnya.

Kawan saya, alumnus filsafat UGM, Benny “Bongkar” Satriyo punya amatan menarik tentang pergantian minat mahasiswa di jurusannya. Tahun pertama, kata Benny, “Anak filsafat pasti ngomongin Tuhan. Tahun kedua ngomongin kedirian, eksistensi, kesendirian—yang galau-galau gitulah. Tahun ketiga nggak ngomongin filsafat. Tahun terakhir nggak ngomongin apa-apa.”

Situasi jurusan saya kebalikannya jurusan Benny. Sebelum mahalnya biaya pendidikan bikin mahasiswa jadi lurus-lurus aja seperti sekarang, anak-anak di jurusan saya sudah lurus-lurus aja.  Tahun pertama ngomongin politik luar negeri. Tahun kedua ngomongin politik luar negeri plus les bahasa asing. Tahun ketiga ngomongin politik luar negeri plus ngurusin Kuliah Kerja Nyata. Tahun terakhir sskripsi tentang politik lokal di negara lain sambil lihat-lihat lowongan di Deplu.

Hidup rasanya baru dimulai ketika lulus. Apa sebabnya? Sedikit sekali yang masuk Deplu. Kebanyakan berakhir di bank.

Saya termasuk yang salah jurusan. Tahun pertama sibuk ngomongin politik luar negeri. Tahun kedua sok-sokan ikut demo. Tahun ketiga lebih suka titip absen, nongkrong di kantin dan nonton di kos-kosan. Enam bulan sebelum lulus, baru sibuk mikir skripsi.

Sebetulnya saya iri kenapa tidak bisa lurus-lurus saja seperti kawan-kawan saya, sementara kawan-kawan saya juga iri kepingin menjalani kehidupan kampus yang tidak lurus-lurus amat. Demikian, Bung dan Nona, suasana jurusan saya itu ternyata lebih mirip, mengutip seorang penyair, rumah sakit yang para pasiennya kebelet bertukar ranjang.

Tapi perkara salah jurusan ini ternyata sudah lazim. Hasilnya bisa diraba: sedikit sekali skripsi yang benar-benar bagus, karena tidak dihasilkan dari keterlibatan mendalam dengan minat studi yang sejak awal dipilih. Selain skripsi, sedikit pula karya serius yang dihasilkan selama studi—apalagi anak  humaniora.

Sebetulnya ya wajar-wajar saja, namanya juga S1. Tapi jadi tidak wajar karena mulai beberapa tahun lalu Mendikbud menerbitkan peraturan mahapekok: calon wisudawan WAJIB menyerahkan artikel yang pernah diterbitkan di jurnal akademik nasional atau internasional. Saya tahu ada mahasiswa yang mengakali aturan tersebut—kampus bukannya tidak tahu. Dengan kurikulum pendidikan tinggi yang hancur-hancuran, tentu sulit mengharapkan mahasiswa lancar menulis. Jangankan menulis atau riset, diajarin cara belajar yang benar pun tidak. Kok ini malah dipaksa mencintai jurusan.

Lho kan tinggal pindah jurusan aja?

Kawan saya, kak Berto Tukan, adalah manusia yang sangat beruntung. Dia pindah dari Sastra Jerman UI ke jurusan Filsafat di Driyarkara—untungnya, biaya masuk Driyarkara hitungannya masih terjangkau. Tapi tentunya tak semua orang adalah Berto Tukan. Di zaman saya, pindah jurusan itu sama saja dengan jual diri ke pasar budak. Pasalnya, selain harus ikut tes lagi, harus bayar uang masuk yang jumlahnya berkali-kali lipat jumlah SPP.

Kuliah dobel sebetulnya pun bisa, asal mau kucing-kucingan sama birokrat kampus. Beberapa kawan saya melakukan itu sejak tahun pertama. Jam 10 kuliah di HI, jam 12 kuliah di ekonomi. Jam 1 kuliah di UGM, jam 3 kuliah di UMY. Ada juga yang putus di tengah jalan dan melanjutkan salah satu jurusan saja. Penyebabnya kadang bukan duit, tapi karena ketahuan rektorat.

Sepertinya, kebijakan brengsek ini dimulai di era Orde Baru, di mana kuliah ditujukan untuk mencetak tenaga ahli demi pembangunan. Bukan sekadar tenaga ahli, tapi tenaga ahli yang fokus, karena fokus konon menjamin kesuksesan. Dan fokus berarti tidak boleh pindah jurusan atau kuliah dobel. Ini sepertinya lho.

Ada beberapa kawan saya yang beruntung kuliah S1 di Amrik. Biaya kuliahnya memang bajingan, sampai-sampai cicilannya kerap menghantui mahasiswa bahkan puluhan tahun setelah lulus. Tapi satu hal yang bikin saya iri: mereka bisa pindah jurusan tanpa bayar uang bangunan. Bisa pula kuliah dobel tanpa harus kucing-kucingan dengan rektorat: belajar sosiologi sekaligus belajar fisika; menggeluti antopologi, sekaligus icip-icip jurusan Tata Boga. Kalau bosan atau lebih tertarik sama jurusan yang satunya, ya tinggal pindah saja—no hard feelings!

Mungkin sistem seperti ini—minus biaya kuliah tinggi, tentunya—bisa diusulkan ke Kak Anies Baswedan (sebentar, apa departemennya Kak Anies masih mengurusi pendidikan tinggi?). Karena kalau tidak, perkara memilih jurusan di Indonesia lama-lama makin identik dengan disuruh kawin sebelum usia dewasa, sementara kuliah itu sendiri seperti proses perceraian yang amat panjang (4 tahun minimal).

Itupun kalau tamat. Nah kalau DO?

No more articles