Selain THR yang tidak turun-turun dan sidang penentuan tanggal Lebaran yang rumit, dua hal yang paling sering diributkan menjelang dan ketika puasa adalah: 1) suara pengajian/adzan yang volumenya lebih besar ketimbang 11 bulan lainnya; 2) apakah tempat-tempat yang menjual makanan harus ditutup di siang hari.

Argumennya yang membela volume adzan dan penutupan warung makan umumnya sama: Islam agama mayoritas dan karena itu mutlak harus dihormati. Para makelar kebencian macam Hafidz Ary dkk lazimnya membubuhinya dengan argumen lain: “Tuh lihat di Rohingya, muslim nggak bisa lebaran; tuh lihat di Perancis, muslimah dilarang berjilbab.” Lanjutannya: “ Kalau muslim mayoritas, nggak akan kejadian kayak gitu,” atau ”Kalau muslim mayoritas, umat agama lain akan ditoleransi.”

Aneh memang. Mayoritas kok malah insecure. Rasanya-rasanya kok kayak cowok ganteng, punya punya pacar rupawan, tapi gampang cemburuan.

Baiklah. Fakta bahwa orang Rohingya yang muslim diusir dari kampung halamannya sendiri oleh sekelompok biksu Buddha yang keblinger, itu benar. Banyak Muslim di Perancis kerap menerima perlakuan rasis, itu juga benar. Yang kita lupa adalah, ada saja kelompok yang memperburuk citra Islam semacam ISIS yang melakukan konversi paksa secara massal di Irak. Jangan lupakan juga penindasan di negeri sendiri, misalnya terhadap Syiah dan Ahmadiyyah. Kita memang menderita rabun dekat yang luar biasa parah. Apa bedanya ribuan orang Rohingya yang terpaksa hidup di tenda dengan penganut Syiah yang terusir dari Sampang? Apa bedanya penyegelan gereja di Bogor dengan pelarangan pembangunan masjid di Austria?

Politisi yang tidak beradab dan korporat bajingan, di belahan dunia manapun dan kapanpun, memang punya kecenderungan yang sama: memanfaatkan identitas mayoritas, agama atau suku, buat kepentingannya sendiri. Orang Rohingya terusir gara-gara tanah mereka akan ditambang. Di Perancis, sentimen anti-muslim jadi bahan kampanye pemenangan pemilu.

Bulan puasa sebetulnya momen yang baik untuk kembali berpikir soal klaim mayoritas-minoritas ini. Kita tahu bahwa sentimen berbau supremasi muslim yang berkembang di Indonesia adalah ekses politik Orde Baru, yang di tahun 1970-an membungkam Islam politik dan mengangkat kelompok katolik di pemerintahan.  Tentu ini bukan pemakluman. Pasalnya, setelah Soeharto berkonflik dengan LB Moerdani lalu naik haji, rezim Orde Baru justru mendekati ormas-ormas Islam. Salah satu produknya itu ya ICMI.

BACA JUGA:  Menu Ramadan di Meja Makan Komunis

Ada buku yang dengan baik menyinggung soal-soal demografi relijius ini. Ditulis oleh Mujiburrahman, judulnya Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations under New Order. Saya tidak akan menerangkan seluruh isi buku itu. Anda download saja. Legal kok.

Jika kita lihat data yang disajikan penulis, jumlah pemeluk Islam justru naik satu persen di tahun antara tahun 1981-2000. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk demagog-demagog macam Hafidz Ary yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia sedang dihabisi. Justru, orang yang bersikeras bahwa Islam harus mayoritas di Indonesia, dan harus memegang supremasi politik karena status mayoritasnya lantas gemar mengkafirkan, pada praktiknya sedang meminoritaskan jumlah penganut agamanya sendiri. Mengapa demikian?

Jelasnya, karena yang biasanya ngotot itu beranggapan: Syiah dan Ahmadiyyah bukan Islam.

Biar lebih terang, mari kita kutip informasi dari situs-situs ngawur seperti Arrahmah, Muslimdaily, dan voaislam. Jumlah penganut Syiah sebesar 2,5 -5 juta; jumlah Ahmadiyyah sekitar  500 ribu orang; anggota ormas LDII yang juga sering dicap sesat konon mencapai 15 juta orang. Maka, jumlah keseluruhan populasi umat Islam di Indonesia berkurang sebanyak 18-20 jutaan, semenjak Syiah, Ahmadiyyah, dan LDII dicap bukan Muslim dan disuruh mendirikan agama sendiri.

Jangan keliru, media-media ini menyangkal sendiri jumlah itu sebagai ‘angka yang dibesar-besarkan.’ Tapi di sinilah masalahnya: kalau jumlahnya terlalu kecil dan tidak signifikan, kenapa harus merasa terganggu? Sebaliknya, kalau jumlah populasi yang ‘murtad’ membesar, kenapa tidak koreksi diri dengan cara dakwah yang serba mengkafirkan itu?

Beberapa tahun lalu ramai gerakan #SaveMaryam. Gerakan ini bermaksud menyelamatkan generasi muda muslim dari pernikahan lintas-agama. Konon katanya, banyak orang Kristen menikahi  orang Islam lalu mengajak pihak terakhir ini pindah agama. Jumlahnya dahsyat: dua juta orang. Angka ini juga diumumkan oleh sekjen Forum umat Islam Muhammad Al Khathththath (sebelum diarab-arabkan, nama aslinya adalah Mz Gatot. Serius).

BACA JUGA:  Puasa Mulut, Puasa Bicara

Angka dua juta ini sebetulnya sudah terdengar dalam berbagai kasak-kusuk sejak 1965, dan nampaknya memang terus direproduksi. Anehnya, angka itu justru datang dari pamflet bombastis Gereja Baptis Amerika yang berjudul “The Indonesian Revival: Why Two Millions Came to Christ” (1977), yang disebut Mujiburrahman sebagai “exagerrated”, alias dibesar-besarkan. Namun seandainya saja jumlah itu benar, toh konteks sejarah perpindahan agama itu pun kerap diabaikan: 1965 adalah tahun ketika banyak ormas Islam dikerjai tentara untuk ikut membantai orang-orang yang dianggap komunis. Setelah 1965 pula, Warga Negara Indonesia harus mencantumkan agama di KTP. Karena banyaknya keluarga korban yang trauma dianiaya oleh kaum seiman, tak heran banyak yang pindah agama.

Sebagai mayoritas, jumlah penganut Islam pun terancam berkurang karena ada banyak bekas tapol 1965 dilarang mengadakan acara ini-itu dengan alasan Bekas Tapol ’65 adalah PKI adalah Komunis adalah ateis. Bahkan ada saja kasus ketika jenazah mereka ditolak dikuburkan di suatu kampung karena PKI adalah komunis adalah ateis. Dengan asumsi seperti ini, maka anggap saja 15 ribu orang yang pernah ditahan di pulau Buru—dan di penjara politik lain karena dituduh tersangkut G30S—sebagian besar bukan Islam.

Di akhir dekade 1970-an pula, terdengar kabar bahwa prosentase penganut Kristen meningkat. Sayangnya lagi-lagi kita lupa memeriksa konteks historisnya. Memang prosentasi umat katolik naik, sementara umat Islam turun ke angka delapan puluhan sekian persen. Lha gimana? Wong negaramu ini mencaplok Timor Leste yang penduduknya kebanyakan katolik kok.

Maka Muslim yang menghubungkan kualitas iman dengan kemayoritasan harusnya peduli dengan orang-orang seperti Mustofa Nahra, caleg gagal yang paling kontraproduktif untuk urusan dakwah. Mengapa? Karena baru-baru ini dia bilang bahwa TNI harus menggandeng mujahid di Papua untuk memerangi ‘teroris OPM’. Akibatnya, masalah kemanusiaan di papua menjadi masalah agama, dan memerangi ‘separatis’—padahal cuma mengibarkan bendera bintang kejora—layak disebut jihad. Nggilani.

No more articles