{"id":421791,"date":"2026-10-14T16:23:13","date_gmt":"2026-10-14T09:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/?p=421791"},"modified":"2026-10-14T16:23:14","modified_gmt":"2026-10-14T09:23:14","slug":"pak-wamen-keliru-transaksi-qris-naik-tapi-daya-beli-masih-lesu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/pak-wamen-keliru-transaksi-qris-naik-tapi-daya-beli-masih-lesu\/","title":{"rendered":"Pak Wamen keliru, transaksi QRIS naik 100 persen bukan berarti daya beli masyarakat baik-baik saja!"},"content":{"rendered":"

Dear Pak Wamen, transaksi QRIS tidak selalu mencerminkan kondisi daya beli masyarakat.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

\u201cIn this economy\u201d adalah salah satu frasa yang sering digunakan masyarakat ketika mengekspresikan ekonomi saat ini. Harus berhemat, jangan beli barang asal-asalan, dan bila perlu <\/span>downgrade<\/span><\/i> kebutuhan harian supaya pengeluaran tidak membengkak. Di sisi lain, pelaku usaha selaku produsen pun mengeluhkan penjualan yang tidak seramai sebelumnya.<\/span><\/p>\n

Apa yang dialami masyarakat juga didukung secara data. <\/span>Survei Bank Indonesia <\/span><\/a>menyebut kalau Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5 pada September 2026. Angka ini memperlihatkan soal penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi. Dan, nilainya turun dalam beberapa periode terakhir. Bisa diartikan masyarakat makin pesimistis.<\/span><\/p>\n

Sayangnya, pemerintah selalu punya pandangan yang berbeda. Dilansir oleh Tirto pada Senin (12\/10\/2026), Wakil Menteri (Wamen) Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Wibowo, membantah anggapan kalau daya beli masyarakat melemah. Menurutnya, yang terjadi bukan penurunan daya beli, melainkan pergeseran pola konsumsi masyarakat secara signifikan.<\/span><\/p>\n

Pak Wamen di sini menggunakan data kenaikan transaksi digital melalui QRIS yang mencapai lebih dari 100 persen sebagai salah satu pendukung argumennya. Baginya, lonjakan dua kali lipat transaksi menggunakan QRIS menunjukan bahwa warga kita masih doyan belanja.<\/span><\/p>\n

Akan tetapi, dengan segala hormat Pak Wamen, sejak kapan semakin sering nge-<\/span>scan<\/span><\/i> barcode QRIS dijadikan sebagai bukti bahwa kemampuan belanja masyarakat meningkat?<\/span><\/p>\n

Transaksi QRIS meningkat, belum tentu konsumsi menguat<\/b><\/h2>\n

Data 100 persen yang disampaikan oleh Pak Wamen itu memang valid kok. Bank Indonesia menyebutkan kalau transaksi QRIS tumbuh 100,12 persen secara tahunan. Tapi yang bermasalah adalah cara beliau menafsirkan data tersebut.<\/span><\/p>\n

Sebab, angka 100 persen itu merujuk pada volume transaksi yang berarti soal jumlah atau frekuensi pembayarannya, bukan nominal rupiah yang dibelanjakan. Apalagi menggambarkan soal pertumbuhan konsumsi riil rumah tangga.<\/span><\/p>\n

Saya kasih ilustrasi yang sederhana.<\/span><\/p>\n

Misalnya saya bulan lalu menggunakan QRIS dua kali untuk berbelanja dengan total Rp100 ribu. Bulan berikutnya, saya menggunakan QRIS sebanyak empat kali untuk membayar dengan total yang sama, yaitu Rp100 ribu. Nah, ini berarti volume transaksinya meningkat 100 persen, tapi nominal uang yang saya belanjakan sama aja.<\/span><\/p>\n

Bahkan, kalau nominal transaksi QRIS-nya meningkat, kita gak bisa langsung menyimpulkan bahwa daya belinya baik-baik saja. Mengapa begitu?\u00a0<\/span><\/p>\n

Begini, misalnya pengeluaran saya bulan lalu total Rp1 juta. Yang mana komposisi pengeluarannya Rp800 ribu dengan tunai dan Rp200 ribu dengan QRIS. Pada bulan selanjutnya, pengeluaran saya tetap Rp1 juta, tapi pengeluaran tunai saya hanya Rp400 ribu, sementara QRIS-nya Rp600 ribu. Nominal transaksi QRIS-nya memang naik, tapi total pengeluarannya tetap sama, kan? Yang berbeda hanya metode pembayarannya.<\/span><\/p>\n

Bagaimana dengan kondisi daya beli masyarakat?<\/b><\/h2>\n

Memang konsumsi rumah tangga disebut tumbuh 5,06 persen pada triwulan II 2026. Namun, sekali lagi, data ini perlu dibaca dengan objektif. Sebab pertumbuhan konsumsi secara agregat tidak otomatis menandakan bahwa seluruh masyarakat kondisi ekonominya sama.<\/span><\/p>\n

Jadi bayangkan sebuah kelas berisi 10 siswa. Bulan pertama tiga siswa masing-masing jajan menghabiskan uang Rp50 ribu. Sementara tujuh siswa lainnya hanya menghabiskan Rp20 ribu. Total pengeluarannya jadi Rp290 ribu.<\/span><\/p>\n

Pada bulan berikutnya, pengeluaran tiga siswa pertama tadi menjadi Rp100 ribu per orang. Di sisi lain, tujuh siswa lainnya karena ingin berhemat, mereka jajannya cuma habis Rp10 ribu. Kalau dijumlahkan totalnya Rp370 ribu. Secara agregat uang yang dibelanjakan memang naik dari bulan sebelumnya, kan? Tapi kenaikan itu karena konsumsi segelintir siswa. Yang lainnya justru turun.<\/span><\/p>\n

Kenyataannya kelas menengah masih saja melorot<\/b><\/h2>\n

Lebih pas melihat kondisi ekonomi sekarang ini dari data BPS soal penyusutan kelas menengah<\/a> daripada catatan\u00a0transaksi QRIS, Pada 2019 kelas menengah tercatat 57,33 juta orang, kini menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Hal itu berarti ada 9,48 juta penduduk keluar dari kategori tersebut dalam lima tahun. Mereka bisa jadi turun kelas menjadi kelas menengah rentan, bahkan menjadi miskin.<\/span><\/p>\n

Belum lagi soal inflasi<\/a> yang naik setiap tahunnya. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu nyampe 4,37 persen, sementara transportasi inflasinya nyentuh 4,84 persen. Kedua kebutuhan ini inflasinya lebih tinggi dari inflasi umum, 3,28 persen per September 2026. Jadi, pendapatan seseorang bisa habis hanya untuk kebutuhan pokok.<\/span><\/p>\n

Jadi penting untuk memahami dan membaca data. Apalagi kalau tentang pertumbuhan transaksi, pertumbuhan konsumsi, dan kemampuan daya beli masyarakat. Ketiganya merupakan indikator yang berbeda.<\/span><\/p>\n

Saya juga tertarik dengan pernyataan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, seolah seperti mendukung bantahan Pak Wamen. Padahal menurut saya, pernyataannya justru memperkuat indikasi bahwa memang ada masalah pada daya beli masyarakat.<\/span><\/p>\n

Dia bilang, penurunan penjualan di sejumlah sektor, seperti alas kaki dan ritel konvensional, bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Tapi, karena terjadi pergeseran prioritas konsumsi ke sektor lain.<\/span><\/p>\n

Lha bukankah itu indikasi bahwa masyarakat justru makin selektif dalam berbelanja? Bagaimana jika masyarakat menggeser konsumsi terhadap suatu barang bukan karena selera tapi karena keterbatasan anggaran?<\/span><\/p>\n

Ada perbedaan yang harus dipahami loh, antara orang yang memutuskan tidak membeli dan orang yang terpaksa tidak membeli. Keduanya sama-sama tidak membeli tapi motifnya berbeda.<\/span><\/p>\n

Lalu, peningkatan transaksi QRIS ini bisa dibaca apa?<\/b><\/h2>\n

Satu hal yang bisa ditafsirkan positif soal peningkatan transaksi QRIS ini adalah pemanfaatan QRIS memang makin masif di tengah masyarakat. Yah gimana gak masif, bayar recehan sekarang pake QRIS pun bisa kan?<\/span><\/p>\n

Terlepas dari itu, yang terpenting adalah jangan menyederhanakan persoalan ekonomi yang kompleks di tengah masyarakat hanya berdasarkan satu jenis data. Apalagi ini data volume pembayaran digital. Sebab QRIS itu hanya menawarkan kemudahan untuk membayar, bukan memperkuat kemampuan membayar. Izin Pak Wamen\u2026 !!!!<\/span><\/p>\n

Penulis: Muhammad Iqbal Haqiqi<\/span>
\n<\/span>Editor: Kenia Intan<\/span><\/p>\n

BACA JUGA <\/span>In this economy saya terpaksa berhenti beli buku dan lebih pilih meminjam dari perpustakaan.<\/i><\/b><\/a>\u00a0<\/i><\/b><\/p>\n

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara <\/span><\/i>ini<\/span><\/a> ya.<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dear Pak Wamen, akui saja kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Transaksi QRIS naik 100 persen bukan berarti daya beli masyarakat menguat. <\/p>\n","protected":false},"author":232,"featured_media":421795,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"no","footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[13085],"tags":[35302,1986,28462,18385,35301,35300],"class_list":["post-421791","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-daya-beli","tag-ekonomi","tag-pertumbuhan-ekonomi","tag-qris","tag-wakil-menteri","tag-wamen"],"modified_by":"Kenia Intan","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/232"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=421791"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421791\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":421800,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421791\/revisions\/421800"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/421795"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=421791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=421791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=421791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}