{"id":220282,"date":"2023-06-17T11:14:33","date_gmt":"2023-06-17T04:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/?p=220282"},"modified":"2023-06-17T11:14:33","modified_gmt":"2023-06-17T04:14:33","slug":"apakah-pns-boleh-poligami","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/apakah-pns-boleh-poligami\/","title":{"rendered":"PNS Boleh Poligami? Boleh, Asal Kamu Nggak Punya Malu"},"content":{"rendered":"

Beberapa waktu lalu sempat ramai berita yang membolehkan PNS laki-laki untuk poligami<\/a>. Namun, di sisi lain, ada aturan yang mengizinkan PNS perempuan menjadi istri kedua. Aturan tersebut dianggap aneh oleh banyak netizen. Walaupun sebenarnya aturan itu sudah ada sejak lama sekali, yaitu 1983.<\/span><\/p>\n

Perlu diakui bahwa PNS memang boleh poligami. Akan tetapi, nggak semudah itu prosesnya. Ada banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Mau tahu apa saja? simak sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

PNS mau poligami? Penuhi dulu salah satu kriteria ini<\/b><\/h2>\n

Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi bagi PNS sebelum berpoligami. Syarat pertama adalah syarat alternatif. Maksud dari syarat alternatif adalah persyaratan yang harus dipenuhi minimal salah satunya ketika mau berpoligami.<\/span><\/p>\n

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di pasal 10 ayat 2 terdapat tiga syarat alternatif sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;<\/span><\/li>\n
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau<\/span><\/li>\n
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Menurut Surat Edaran (SE) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKN) nomor: 08\/SE\/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, syarat alternatif tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dokternya nggak boleh sembarangan. Harus dokter<\/a> yang bekerja di pemerintahan seperti puskesmas, RSUD atau instansi pemerintah lain.<\/span><\/p>\n

    Wajib memenuhi syarat ini<\/b><\/h2>\n

    Apakah syarat seorang PNS poligami cuma sampai di situ? Jelas tidak. Masih ada syarat lainnya yang lebih berat.<\/span><\/p>\n

    Nama persyaratannya adalah syarat kumulatif. Syarat tersebut tertuang dalam PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pada pasal 10 ayat 3, sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Ada persetujuan tertulis dari istri;<\/span><\/li>\n
    2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan<\/span><\/li>\n
    3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Kita bahas satu per satu ya. Untuk syarat kumulatif pertama, harus ada persetujuan tertulis dari istri. Akibatnya, ada saja oknum PNS yang diam-diam menikah atau nikah siri, tanpa sepengetahuan istri.<\/span><\/p>\n

      Syarat kumulatif kedua menurut saya cukup berat. Mengingat belum banyak PNS yang berpenghasilan cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri dan anak-anaknya. Ini dari sudut pandang saya pribadi lho ya.<\/span><\/p>\n

      Selain itu, masih banyak PNS yang hidupnya pas-pasan. Ada juga yang \u201cterikat\u201d utang bank. Yang jenis ini kayaknya nggak bisa memenuhi syarat kumulatif kedua. Boro-boro mau beristri dua<\/a>, beristri satu saja susah mencukupi kehidupannya.<\/span><\/p>\n

      Untuk syarat ketiga memang terlihat lebih mudah secara teori. Tapi, praktiknya nggak sesederhana itu. Pasti sulit untuk adil kepada para istri. Apalagi jika sudah memiliki anak.<\/span><\/p>\n

      Izin dari atasan<\/b><\/h2>\n

      Apakah beragam syarat tersebut sudah cukup untuk melenggangkan seorang PNS beristri lagi? Jelas belum. Jika berbagai syarat tersebut sudah terpenuhi, semuanya diserahkan kepada pejabat kantor\/atasan. Seorang atasan bisa saja nggak memberikan izin menikah lagi dengan pertimbangan sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

        \n
      1. Bertentangan dengan ajaran\/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;<\/span><\/li>\n
      2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<\/span><\/li>\n
      3. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan\/atau<\/span><\/li>\n
      4. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        Semua hal di atas terdapat dalam PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pasal 10 ayat 4. Bayangkan jika keputusan pribadi kalian ditentukan oleh atasan di kantor, males banget nggak sih?<\/span><\/p>\n

        Mungkin kesulitan seorang \u201cburuh negara<\/a>” untuk berpoligami menjadi salah satu alasan profesi ini menjadi idaman mertua. Karena para mertua tahu kalau menantu laki-lakinya bakal sulit memenuhi semua syarat poligami. Misalnya berbagai syarat itu mampu dipenuhi, PNS tersebut belum tentu mampu menahan malu ketika digosipin kalau dia mau kawin lagi oleh rekan-rekan kantor.<\/span><\/p>\n

        Penulis: Ahmad Arief Widodo<\/span><\/p>\n

        Editor: Yamadipati Seno<\/span><\/p>\n

        BACA JUGA Poligami karena Perempuan Lebih Banyak? Cek Dulu Datanya!<\/a>
        \n<\/strong><\/p>\n

        Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara\u00a0ini<\/a>\u00a0ya.<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        PNS itu pada dasarnya memang boleh kalau mau poligami. Namun, syarat yang harus dipenuhi itu berat dan kudu nggak punya malu aja, sih.<\/p>\n","protected":false},"author":1760,"featured_media":221099,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"","jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"float","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"0","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"0","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"1","zoom_button_out_step":"3","zoom_button_in_step":"4","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"0","show_popup_post":"1","number_popup_post":"3","show_author_box":"1","show_post_related":"1","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-715","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":"","hide":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[16864],"tags":[19583,2420,1724,19582,19581],"class_list":["post-220282","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-profesi","tag-asn-poligami","tag-pns","tag-poligami","tag-syarat-pns-poligami","tag-syarat-poligami"],"modified_by":"Yamadipati Seno","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/220282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1760"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=220282"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/220282\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/221099"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=220282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=220282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mojok.co\/terminal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=220282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}