Jokowi Duluuu Banget Pernah Bilang: 'Periode Pertama Infrastruktur, Kedua SDM, dst.' – Terminal Mojok

Jokowi Duluuu Banget Pernah Bilang: ‘Periode Pertama Infrastruktur, Kedua SDM, dst.’

Artikel

Saleh Abdullah

“Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?” begitu pernyataan Jokowi yang kemudian diringkas awak media menjadi judul “Jokowi: Prioritas Saya Infrastruktur dan SDM, Lingkungan Sama HAM Nanti”.

Oke, berita itu memang beredar pada Februari 2020. Tapi, jejak dan akibatnya masih terus terasa dan mungkin akan terus berlangsung entah sampai kapan. Salah satu bukti: lihat saja ke mana fokus pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Kelihatan bingung, kan?

Komedian, aktor, dan penulis Amerika Groucho Marx satu kali pernah bilang, kira-kira begini: “Sejarah akan berulang. Tapi dalam episode ulangannya berbentuk lelucon.” Nah, pernyataan presiden di atas punya esensi mirip dengan pernyataan diktator Orde Baru Soeharto yang di awal kekuasaannya, setelah mengudeta Sukarno dengan meminjam tangan PKI. Waktu itu Soeharto mengatakan, “Politik no, ekonomi yes.” Pernyataan yang kemudian dikritik Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB), seperti diceritakan salah seorang anggotanya, Ali Sadikin, pada Tempo 1994 silam.

LKB adalah lembaga yang melahirkan kelompok kerja Petisi 50. Di dalamnya ada Ali Sadikin bergabung dan beberapa veteran militer serta aktivis politik sipil. Ia pernah mengatakan bahwa dalam pernyataan politik LKB pada 1 Juni 1978, LKB sudah mengritik sejumlah kebijakan awal politik Orde Baru. Termasuk ihwal “politik no, ekonomi yes” itu.

Kalau dihitung-hitung, pernyataan Soeharto tadi sudah berusia nyaris setengah abad. Seperti seorang siswa teladan, Jokowi kelihatan tekun belajar sejarah kekuasaan. Sejarah memang berulang—antum benar, Groucho Marx!

Kembali ke pernyataan Jokowi di atas.

Pertama, kata-kata itu jelas diarahkan kepada orang yang berisik banget teriak-teriak soal lingkungan dan HAM. Jokowi mungkin heran, para SJW netijen kaga capek-capek apa? Gasnya penuh banget buat bikin keributan. Menuntut mulu kerjanya.

Mungkin Jokowi inget, dulu waktu “nggarap” KPK, dia sempat ngundang tokoh-tokoh ke Istana dan bilang “akan mempertimbangkan untuk terbitkan perppu KPK”. Habis doi ngomong gitu, langsunglah dia digas, dituntu cepet-cepet ngeluarin perppu.

Terus mungkin juga keinget, pas doi seakan mara-mara di hadapan para menteri soal penanganan Covid-19. Waktu itu kan dia bahkan bilang, “Kalo perlu ambil tindakan extraordinary untuk selamatkan rakyat dari pandemi.” Nggak lupa sambil dibarengi gertakan dramatis seolah-olah akan ada reshuffle kabinet. Waktu itu kan orang juga ribut nuntut.

Mungkin pikirannya Jokowi: Kapan bisa kerja, kerja, dan kerja kalo tiap hari dituntut, Jen, Netijen?

Di sinilah Soeharto keliatan banget mirip Jokowi. Eh, kebalik yak? Kan Soeharto ada duluan.

Duluuu, karena baru berkuasa dan tak ingin kehilangan pengaruh, Soeharto juga (seolah-olah) akomodatif pada berbagai tuntutan dan kritik. Bedanya, Soeharto lebih sering mengutus orang-orangnya untuk mengatasi situasi. Dalam sejarah kepemimpinan Bang Ali sebagai gubernur DKI yang begitu populer—bahkan masih keterusan sampai setelahnya, ketika ia aktif di Petisi 50—sudah sering Soeharto menitahken daripada ajudannya untuk ketemu Bang Ali dan memintanya menenangkan daripada simpul-simpul gerakan protes di Jakarta.

Pangdam Jaya G.H. Mantik, Jenderal Soemitro, Mendagri Amirmachmud, dan Laksamana Soedomo ada di antara suruhan daripada Soeharto itu.

Begitulah politik akomodasi bekerja. Apa dampaknya bagi tuntutan publik? Sampe cebong berubah jadi kodok, kodok lalu punya sayap dan bisa terbang kayak kampret, tidak akan ada apa-apa. Tangan besi kekuasaan selalu punya cara menjaga tubuhnya bersih dari karat-karat vox populi.

Lalu kini, di tengah kurva korban Covid-19 yang boro-boro turun landai, pemerintah bikin maklumat pilkada akan cuek dari semua tuntutan penundaan. Harus jalan terus, maju tak gentar membela yang bayar.

“Lho, pilkada kan peristiwa politik, apa hubungannya dengan ekonomi?” Misal ada yang nanya gini, doi sama aja nantangin buat disomasi Mahfud MD.

“92% calon kepala daerah dibiayai cukong,” kata Mahfud. Jadi sekarang camkan ya: dana tak terhitung sudah mengalir jelang pilkada Desember nanti. Buat ngongkosin konsultan lah, timses lah, juga bajeRp.

Bayangin kalo ditunda. Bayangin dana tambahan yang perlu dikucurkan lagi. Lagian, partai-partai juga udah ngebet mau dapat posisi di daerah, untuk segera menangkap kebijakan infrastruktur. Jadi, udah kayak bunglon, bajunya doang yang politik. Visi-misinya mah, soal dokat juga! Lagian kalo ditunda, ntar gimana dong anak dan mantu yang udah kadung nyalon?

Kedua, mumpung pemerintah lagi fokus di infrastruktur dan pembangunan SDM, bapak jalan tol Indonesia ini akan menggenjot target agar sejumlah regulasi infrastrukturian, kayak omnibus law, segera diregulasikan. UU KPK sudah diasoykan, lolos. Perkara Febri menyatakan mundur dari KPK karena gerah, biarin aja. Dia mah emang gitu. SJW banget orangnya.

Tapi, saya jadi pengin menyampaikan sesuatu ke Pak Jokowi jadinya. Pernyataan antum di atas tadi, Pak, kok rada mengkhawatirkan? Situ kan bilang, “Periode pertama prioritas di infrastruktur. Periode kedua di pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM.” Ini maksudnya apa, yes?

Apa situ bermaksud akan mengubah aturan pembatasan periode presiden jadi kayak Soeharto dulu? Supaya bisa nyalon lagi dan berkuasa lagi? Saya jadi bingung, bapak ini alumni Kehutanan atau Sejarah sih? Atau malah Sejarah Kehutanan?

BACA JUGA Kemiripan Hikayat September-Maret Pangeran Diponegoro dan Presiden Sukarno dan tulisan Saleh Abdullah lainnya. Follow Facebook Saleh Abdullah.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.

Baca Juga:  Rekomendasi Tempat Makan Murah di Sekitar UIN Jakarta
---
11


Komentar

Comments are closed.