Di Politik, Kalau Tidak Bisa Membuat Orang Yakin, Bikin Mereka Bingung! – Terminal Mojok

Di Politik, Kalau Tidak Bisa Membuat Orang Yakin, Bikin Mereka Bingung!

Artikel

Saleh Abdullah

Mungkin berkah lain dari pandemi Covid-19 adalah belum ditemukannya vaksin, eh formula, untuk menghentikan pertengkaran antara kelompok politik. Saling serang masih terus terjadi. Hanya, pada babak kali ini, yang banyak berperan adalah para aktor di belakang layar. Entah itu buzzer, simpatisan, atau bucin harga mati, yang mungkin saking nekatnya, sampai mengistirahatkan akal sehat. Agak paralel sih dengan percekcokan anggapan orang tentang bahaya Covid-19.

Isu-isu Yahudi yang dulu marak dan juara, sekarang mulai pudar. Kadang-kadang saja masih dipakai, kalau dianggap perlu. Isu paling top dan kayaknya bakalan tidak ada matinya, adalah isu Komunisme, juga agama. Saya sampai kadang-kadang berpikir, ini mereka yang sering nyebut-nyebut bahaya komunis, bahkan diam-diam ikut bikin logo dan benderanya walau kemudian untuk dibakar atau diinjak-injak, karena seringnya itu, jangan-jangan adalah para penyuka yang sedang menyamar.

Terakhir Boni Hargens yang menyerang Din Syamsuddin dan kawan-kawannya sebagai “laskar pengacau negara”. Menurut Boni, para pengacau negara tersebut disinyalir ingin membongkar kembali wacana soal Pancasila sebagai ideologi negara (catat, “ideologi negara”). Kelompok yang dianggap Boni sebagai kelompok “haus kekuasaan dan uang” ini kerap menggunakan isu apa saja untuk melancarkan serangan yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah.”

Dari narasinya sih, terlepas dari terbukti atau tidaknya, sinyalemen Boni serius. Kurang serius apa coba kalau dianggap ingin mendelegitimasi pemerintahan? Apalagi pakai narasi kudeta segala.

Tapi ada yang secara diam-diam merayap laten dan lebih serius lagi dari percekcokan itu, yang justru tidak nampak di permukaan. Coba kita lihat pelan-pelan dan dingin.

Apa bedanya coba antara mereka yang teriak-teriak mengharamkan HTI, FPI, Syiah, Ahmadiyah dengan mereka yang teriak-teriak menganggap sebuah institusi atau organisasi sebagai PKI atau komunis gaya baru? Keduanya punya sasaran sama kok: mengebiri tiga prinsip kebebasan sekaligus, yakni berkeyakinan, berpendapat, dan berserikat yang dijamin oleh prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Apa prinsip universal itu mesti diberlakukan secara parsial dan kontekstual, kayak di masa Orba dulu? Kalau sudah parsial gitu, jangan lagi dong menyebutnya sebagai prinsip universal. Jangan lagi teriak-teriak memprotes pemerintah melakukan pembatasan hak berorganisasi dengan menggunakan prinsip universal tersebut kalau pikiran masih terbelah-belah ambyar. Menganggap pemerintah melanggar hak berserikat tapi sambil nginjek kaki orang itu apa bedanya dengan maling teriak maling, coba?

Baca Juga:  Dalam Politik, Konsep Relawan Paslon Adalah Hal yang Paling Menjengkelkan

Coba tanya ke Boni Hargens yang pasti paham, bahwa hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang diberikan oleh negara, tetapi hak yang secara instan sudah melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Boni pernah menyatakan hal itu dalam sebuah kesempatan. Itu sebab prinsip-prinsip itu disebut hak asasi manusia.

Semua partai politik yang pada masanya dulu dianggap mendukung Soeharto dan Orde Barunya, pada masa awal Reformasi 1998, pernah diminta untuk dibubarkan saja agar reformasi bersih dan kinclong dari anasir-anasir Orba. Terutama Golkar yang dianggap sebagai mesin politik Suharto dan kekuasaannya. Usul ini dianggap ruwet dan merepotkan karena selain bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berpolitik, para pembajak Reformasi rupanya juga ikut numpang di gerakan Reformasi, bahkan sampai hari ini!

Eks-presiden Amerika Harry S. Truman pernah bilang: “If you can’t convince them, confuse them.” Ketika pencalonan Gibran dikritik banyak orang, enteng saja dia ngomong, “Nggak ada dinasti, saya hanya ikut kontestasi. Bisa menang bisa kalah, tergantung pilihan rakyat.” Kayaknya dia nyontek alasan itu dari bapaknya. Siapa bisa menyalahkan hak dia untuk mencalonkan diri? Tidak ada prosedur elektoral yang dilanggar. Hanya orang-orang yang mengerti etika yang akan menggelengkan kepala. Gini lho, Gib: Kebebasan itu bukan perkara bebas melakukan apa pun yang situ mau. Kebebasan adalah peluang berharga untuk melakukan apa yang benar.

Sayangnya, jagat politik kita memang sudah dari sononya sering bikin bingung rakyat. Kita dibuat bingung dengan omongan, pikiran, tindakan, dan aturan yang ada. Katanya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Masalahnya di dunia politik kita sudah terlalu sering disuguhkan oleh fakta-fakta yang lebih sering tidak mungkin menjadi kebenaran.

Coba perhatikan baik-baik pernyataan Boni Hargens di atas. Kan, sepertinya dia beranggapan bahwa ideologi Pancasila itu tidak bisa, dan tidak boleh (?) diutak-atik lagi. Apalagi yang ngutak-ngatik dianggap atau terindikasi HTI. Bakal dikarungin dikadrunin, lu…!

Pertama, kalau pakai ukuran demokrasi, pemerintah dari mulai yang paling bos sampai ke para ajudan dan aparat-aparatnya, pada dasarnya kan, cuma pelayan publik (civil servant). Bukan penguasa. Mandat utama mereka adalah menjamin pelayanan kepada publik terjadi dengan efektif dan benar. Dan berdasarkan sistem demokrasi yang benar-benar demokratis, dasar dari tanggung jawab semua bentuk pelayanan itu adalah pemenuhan (fulfilling) hak asasi manusia. Pemerintah sebagai institusi eksekutif beserta komponen trias politica lainnya, yudikatif dan legislatif, berada di dalam negara.

Baca Juga:  Bertemu Pekerja Sawah yang Mengira Survei Politik Bakal Membuatnya Dipenjara

Kedua, sebagai orang yang pernah hidup dan belajar di negara-negara yang menganut demokrasi secara par excellence, Boni pasti tahu dan melihat langsung bagaimana demokrasi bekerja. Tidak ada negara demokratis yang mempunyai ideologi. Kalaupun ada, hanya dijadikan sebagai dasar negara, bukan ideologi yang ketat, sakral, dan kaku bak kitab suci. Hanya partai politiklah yang berideologi. Dengan demikian, negara tetap bisa menjamin pluralitas sikap politik setiap warga negaranya, dengan tetap menjaga kepastian hukum secara demokratis berdasar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hanya di negara-negara yang demokrasi dan penghargaan hak asasi manusianya sangat diragukan, untuk tak menyebutnya otoriter, ideologi negara dianggap official. Apalagi Boni juga kerap mengkritik HTI sebagai kelompok yang akan menegakkan syariah, yang kita tahulah itu akan mengarah ke ideologi negara seperti apa. Negara berideologi resmi akan selalu akan seperti itu. Saya percaya Boni paham semua wacana di atas. Kenapa dia membuat pernyataan aneh seperti yang saya kutip, hanya dia dan Tuhan yang tahu.

Jadi untuk apa saling tuding dengan dasar pikiran yang pada dasarnya sama sesatnya ini? Apakah Reformasi yang, suka tak suka, lumayan memberi berkah kebebasan berbicara, sebetulnya jadi kompensasi dari tak sering digunakannya kebebasan berpikir? Apakah akan lahir sebuah kebenaran dari dua hal yang semuanya salah?

Jangan-jangan benar adanya apa yang dikatakan Nietzsche ini: “Mereka yang tampak sedang menari akan dianggap gila oleh mereka yang tuli tidak bisa mendengar musiknya.”

BACA JUGA Diskusi Pemecatan Presiden di UGM Dituduh Makar, Subhanallah! dan tulisan Saleh Abdullah lainnya. Follow Facebook Saleh Abdullah.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.

---
14


Komentar

Comments are closed.