Dari Masinton Hingga Surya Paloh: Citra Politisi Penyebar Kebohongan

Artikel

Saleh Abdullah

“Liars know how to turn things around and make it seem like it’s all your fault.” (Anonimous)

Heboh gerakan protes mahasiswa dan pelajar ditunggangi untuk menjatuhkan Jokowi, semakin tumpul alasan. Bahwa ada pihak-pihak yang ngebet mau memanfaatkan gerakan mahasiswa dan pelajar untuk menjatuhkan Jokowi atau menunda pelantikannya, bisa saja. Namanya juga politik (atau politrick?), di mana binatang politik selalu melihat peluang dan berupaya memanfaatkan setiap menit dan jam bagi kepentingan sempitnya.

Tapi saya percaya penuh tak ada gerakan mahasiswa dan pelajar, yang sejak awal dipikirkan dan diorganisir, memang sudah melekat niatan untuk menjatuhkan atau menunda pelantikan Jokowi sebagai presiden.

Ujug-ujug berita hari ini diramaikan oleh pernyataan Surya Paloh yang bernada mengancam Jokowi, bila Jokowi mengeluarkan Perppu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang) atas Undang-Undang KPK hasil revisi. Alasan Paloh, karena UU KPK sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Ia berharap agar masyarakat menunggu dulu hasil uji materi itu, dan presiden jangan mengeluarkan Perppu dulu. Pemaksaan keadaan agar diterbitkannya Perppu, justru bisa dipolitisasi. “Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan),” begitu katanya yang berbau “ancaman” seperti dikutip beberapa media.

Segera saja pernyataan Bos Nasdem itu menuai tanggapan dari beberapa ahli hukum tata negara. Semuanya mengatakan bahwa “ancaman” Paloh itu sama sekali tidak masuk akal. Tak ada dalilnya di dalam konstitusi. Prof. Mahfud MD di acara ILC beberapa waktu lalupun sudah mengatakan “omong kosong Perppu bisa menyebabkan presiden dijatuhkan,” kurang lebih begitu. Bivitri Susanti mengatakan “andaipun UU KPK sedang diuji materi MK, Perppu tetap bisa diterbitkan. Karena keduanya berada di ranah berbeda: Uji materi di ranah yudikatif, sementara Perppu di ranah eksekutif. Kewenangan presiden membuat Perppu sudah diatur dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945, lanjut Bivitri. Lha, kok menjalankan konstitusi bisa dihajar balik oleh konstitusi juga? Emangnya ada di konstitusi pasal-pasal yang saling baku tikam satu sama lain?

Baca Juga:  Aduh Roy Suryo, Tak Perlulah Berseteru dengan Ki Ageng Rangga Sasana

Jadi siapa yang menebar ancaman pemakzulan, sebenarnya? Siapa yang sesungguhnya taat konstitusi: yang meminta dilahirkannya Perppu, atau yang mensleding konstitusi dan menyebar “ancaman?”

Politisi kedua yang menyebar hoax di hadapan publik dan terekam baik adalah politisi PDIP Masinton Pasaribu. Di acara ILC (masih dengan topik Perppu KPK) beberapa waktu lalu, ketika beradu argumen dengan Zainal Arifin “Uceng,” mungkin karena sudah terdesak dan susah cari argumen bagus, sambil berupaya menjatuhkan Uceng sebagai upaya terakhir, Masinton menyebut Zainal Arifin sebagai “Bapak Komisaris Pertamina.” Dua kali Masinton menyebut kata-kata tersebut, yang sama sekali tak ada hubungannya dengan materi perdebatan.

Sial Masinton, Zainal mengklarifikasi bahwa dia bukan Komisaris Pertamina. Masinton diam (entah bingung atau kaget), dan sama sekali tidak meminta maaf atas kesalahan (kebohongan) yang ia sebarkan atau meminta klarifikasi lebih lanjut.

Bobot dan kualitas para politisi seperti inilah, sesungguhnya, yang merusak citra Jokowi, dan bukan tidak mungkin suatu saat malah bisa menjatuhkan Jokowi itu sendiri.

Jadi jangan salahin mahasiswa melulu, ah!

BACA JUGA Kill The Messenger: Cara Para Elit yang Terhormat “Menghajar” Mahasiswa di ILC atau tulisan Saleh Abdullah lainnya. Follow Facebook  Saleh Abdullah.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

---
15


Komentar

Comments are closed.