MOJOK.COIzinkan kami, para guru, membisiki nahkoda Mas Nadiem Makarim ke arah mana sekoci pendidikan ini seharusnya bergerak.

Halo Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang kami sayangi. Gimana kabarnya? Sehat? Tetep ngurus Go-Jek? Atau masih bisa gojek? Semoga Mas Nadiem Makarim tetap dalam keadaan sehat walafiat ya dan nggak serius-serius amat hidupnya.

Izin lapor Mas Nadiem, dan maaf kalau kami lancang mau membisiki sampeyan lewat surat terbuka ini. Sebuah keresahan yang baru-baru ini (sebenarnya udah lama sih), dari kami pelaku pengurus pendidikan di garda paling depan.

Begini, Mas. Belum lama ini saya mencoba mendaftar Program Guru Penggerak (PGP). Program yang diluncurkan dalam bagian dari kebijakan “Merdeka Belajar”. Jujur, Mas, melihat program itu secara sekilas, isinya memang menarik.

Guru terbaik yang terseleksi dari berbagai daerah akan diberi pelatihan selama 9 bulan, tanpa mengganggu proses mengajar di sekolahnya, untuk kemudian mendeseminasikan ke rekan sejawatnya kelak.

Kontennya apa, saya belum tahu, Mas Nadiem. Yang menarik, model rekruitmennya terbuka, siapapun asal guru aktif bisa ikut. Bukan model jadul penunjukkan berdasarkan siapa yang dipercaya atasan gitu.

Wah, tambah tertarik. Lanjut daftar lah saya.

Kemudian akun dialihkan ke SIM GPO dan dapet pop up info gede banget di beranda, isinya wilayah Anda belum masuk sebagai daerah sasaran program. Hm, karena nyebrang laut barangkali. Yah, nggak apa-apa, mungkin memang bertahap ya. Jangka panjang ya, Mas, ya.

Kalau ada yang nanya di luar sana, PGP ini kok kedengarannya mirip ya sama program yang lagi rame itu sih? Itu lho Program Organisasi Penggerak (POP). Yah, emang masih satu bundel. Di beranda web PGP juga sempat juga saya melihat sekilas POP. Program yang (((konon))) akan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah lewat pelatihan-pelatihan.

Impresi pertama, wah mantap juga nih melibatkan stakeholder dan organisasi-organisasi di luar pemerintah. Semuanya seolah bergerak mendukung pendidikan. Tentu saja kami jadi tertarik menyoroti soal anggarannya. Penting, karena urusan duit.

Oke, oke, baiklah, kapasitas kami mungkin memang nggak nyampe untuk mengkritisi anggaran Kemdikbud yang bermiliar-miliar itu. Tapi untuk sekadar membayangkan, kami masih nyandak lah, Mas. Jelek-jelek begini, kami kan juga guru.

Meskipun jumlah 500 miliar itu tidak seberapa dibanding rencana 15 Triliun kartu prakerja yang sudah tidak seksi lagi untuk dibahas itu. Namun dari yang diperbincangkan itu, sampai menarik NU dan Muhammadiyah untuk bersuara, dan ILC juga mau repot-repot ngundang orang buat ngopi, ekspektasi kami terhadap pendidikan di negeri ini jadi naik lagi, Mas Nadiem.

Selama ini kami hanya tahu anggaran pendidikan itu 20% APBN. Berapa nominalnya gatau. Tapi, jika setengah triliun masih tergolong bagian kecil, berarti total 20% APBN itu sangat besar mungkin.

Oleh karena itu, kalau yang “kecil” saja bisa dipakai untuk menggerakkan organisasi yang nantinya turut mendorong pendidikan, impian kecil kami yang sudah lama kami dambakan ini mungkin bisa diwujudkan juga. Dan inilah beberapa pesan yang saya bawa ke Mas Nadiem, dan barangkali bisa mewakili para guru di Indonesia.

Pertama Mas Nadiem, kesejahteraan dan perlindungan guru. Ini kami taruh di yang pertama.

Jika memang tugas kami adalah yang termulia sekaligus tersulit, kok yang tergambar sekarang hanya tersulitnya saja ya, Mas?

Bukan, maksudnya bukan bayangan kami saja. Jika itu dari kami, bolehlah dibilang hanya alasan dan keluhan belaka. Tapi ini tentang generasi yang belum jadi guru, bahkan yang belum masuk kuliah keguruan.

Coba tanyakan, kenapa profesi guru selalu jadi pilihan ke sekian? Jika memang ini yang termulia dan tersulit, mestinya kan banyak yang tertarik dan tertantang. Kok malah pesona daya tariknya surem?

Itulah mengapa kami seringkali menuntut kesejahteraan dan perlindungan. Perlindungan agar peran kami tetap mulia dan kesejahteraan agar kesulitan hanya dirasakan kami, bukan anak istri.

Kesejahteraan memang sudah dijawab dengan sertifikasi. Ngaruh sekali. Tapi bukan berarti tidak ada kendala. Jangkauan yang belum menyeluruh, banyak guru yang sudah menunggu lama tapi belum dipanggil PPG, syarat dan ketentuan berlapis, hingga turunnya tunjangan yang seringkali tidak bisa diharap waktunya.

Belum lagi lagu lama problem guru honorer yang belum muncul juga kaset barunya. Padahal pemirsa menunggu kelanjutan rilis album terbaru PPPK yang katanya mampu menjawab problem itu.

Baca juga:  Apakah Memukul Guru Memang Sebercanda Itu?

Kesejahteraan ini penting sebagai nilai tawar untuk menarik generasi terbaik untuk bergabung membangun pendidikan. Lepaskan kredo lama, guru itu mengabdi, yang seakan menafikan segala bentuk peningkatan kesejahteraan guru.

Dokter pun mengabdi, tentara mengabdi, polisi mengabdi, petani mengabdi, jualan online pun mengabdi. Profesi, asal halal, semuanya pengabdian. Pengabdian untuk menghidupi, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ya kalau merasa agak berat diongkos, perlindungan aja dulu deh yang murah. Biar kami nyaman kerja dulu.

Penting untuk memberikan perlindungan terhadap profesi guru. Jangan lagi ada kesan guru mudah digertak. Membentuk karakter butuh kekuatan. Kekuatan ada di dalam regulasi, agar tidak kebablasan.

Berikan kami ruang untuk mendesain regulasi untuk membentuk karakter siswa, yang disesuaikan dengan karakteristik anak-anak kita. Jangan nanya ke Finlandia, ke kami dulu saja yang sama-sama beriklim tropis, Mas Nadiem.

Kita bikin aturan dengan batasan yang tegas, jelas, dan adil. Batasan yang mampu memberikan pembeda antara good or bad.

Bukan seperti sekarang, anak berbuat kelewat batas tapi sekolah tidak mampu berbuat apa-apa lantaran tidak adanya kewenangan untuk menindak. Yang muncul kemudian adalah pemakluman dan kemanusiaan, katanya. Sambil melupakan hak ratusan anak lain yang sudah berusaha patuh terhadap aturan dan belajar menjadi anak baik untuk memperoleh rasa aman dan nyaman ketika belajar.

Bayangin, sekelasmu ada anak nakal tukang bully, punya geng di luar sekolah, dan sok kuasa. Sama guru berani karena apapun yang diperbuat tetap naik kelas, nilai tetap tuntas, dan yakin tidak bakalan dikeluarkan.

Hanya bolak-balik ke ruang pembinaan dan menghadapi panggilan orangtua yang di rumah pun tidak pernah nyambung ngobrol dengan mereka. Tanda tangan surat pernyataan, maaf-maafan, selesai.

Di akhir semester, rapornya dan rapormu tidak jauh beda. Nilai tetap sama hitam dan normatif semua. Padahal jangankan belajar, masuk pun jarang-jarang, sekalinya masuk ganggu doang. Ga fair blas.

Anak-anak mampu membaca situasi itu, mereka bukan robot yang kaku. Ketidakadilan semacam itu membekas sekali. Trus, gambaran regulasinya seperti apa? Yang jelas bukan cara fisik atau militeris. Big NO.

Silakan penjarakan kami jika terjadi kontak fisik atau kekerasan verbal saat kami mendidik. Misal, di SMP-SMA, cukup dengan reward dan punishment yang jelas, terukur, dan adil. Fase pembinaan bertahap bagi anak kasuistik, kelas parenting berkala untuk menyamakan ritme dengan orangtua siswa, serta keberanian untuk jujur terhadap hasil evaluasi peserta didik.

Anak bermasalah mendapatkan pembinaan bertahap dengan didampingi konseling. Konseling teruus sampe mblenger pokokmenPunishment disampaikan di awal semisal skorsing, kerja sosial di dalam ataupun di luar sekolah. Tidak perlu sampai dikeluarkan, atau tidak naik kelas.

Tetap naikkan dan luluskan, kecuali kriminal, karena belajar wajib dan hak bagi mereka selama 12 tahun. Cukup berikan hasil evaluasi sejujurnya pada mereka. Apa yang diusahakan, itu yang dihasilkan.

Tentunya setelah melalui proses pembinaan dan remidial berlapis. Kesempatan tetap diberikan untuk memperbaiki diri, berkali-kali malahan. Mereka yang memilih mau mengambil kesempatan itu atau tidak.

Pada akhir semester, alfa 10 tulis 10. Nilai rapor tidak tuntas, tulis tidak tuntas. Nilai karakter C, tulis C. Inilah bentuk reward dan punishment yang dimaksud. Rapor tidak lagi berisi omong kosong. Tidak perlu bawa-bawa rasa kasihan.

Kemanusiaan itu bukan dengan memberikan pemakluman. Hidup di luar tembok sekolah tidak selembut itu.

Namun, guru juga harus usaha ekstra untuk membina. Sekolah harus melibatkan orang tua secara berkala untuk kelas parenting agar ritme dan persepsi mendidiknya seiring dengan sekolah. Kerahkan seluruh sumber daya dan usaha, buat anak berjalan bersama kita mencapai tujuan yang ia inginkan.

Bebaskan sekolah dari target standar ketercapaian nilai siswa sebagai indikator berhasil atau tidaknya kinerja. Anak-anak bukan barang produksi yang bisa dipukul rata input dan outputnya. Siswa punya karakteristik tersendiri. Nilai merata satu sekolah jelas ga logis. Kurva harus tetap normal, ada lembah dan ada puncak.

Justru, dorong dinas untuk mengevaluasi sekolah yang masih memproduksi kurva tidak normal, negeri maupun swasta. Bebaskan sekolah untuk bersaing memproduksi lulusan yang memiliki kepribadian dan skill sesuai karakteristik individu peserta didik, bukan sekedar nilai-nilai mapel yang rentangnya cuma 7-9 itu.

Baca juga:  Curhat Anak SMA Soal Beratnya Program Full Day School

Bebaskan sekolah dari keharusan untuk mengantar siswa masuk kuliah lewat jalur undangan. Hapus saja penerimaan mahasiswa model jalur undangan yang pakai nilai rapor itu.

Nilai rapor sekarang standarnya bukan pencapaian individu, tapi “sekolah lain nilainya tinggi-tinggi masa kita rendah, kasian anak-anak ga bisa bersaing”, nggak usah dipake sekalian lah biar sekolah lepas dari orientasi nilai akademis belaka.

Kalau mau, ganti pakai piagam prestasi atau sertifikasi softskill yang terstandar dan variatif sehingga siswa bisa leluasa memilih yang diinginkan dan dibutuhkan. Atau undanglah jalur ketua OSIS, Pradana Pramuka, Pegiat Konservasi, Juara Olimpiade, Juara Popda, Pegiat Sosial, Duta Anti Narkoba, dan semacamnya.

Beri porsi perhatian besar pada ekskul dan organisasi sekolah untuk tumbuh dan mekar dengan gairah siswa. Bantu sekolah untuk mendorong peserta didik berkembang karakter dan skillnya. Batas tuntas akademis tetap ada, tapi tidak harus semua siswa melampauinya di setiap bidang. Biarkan peserta didik mempertajam bidang tertentu yang menjadi kekuatannya.

Setelah itu, biarkan mereka melihat hasil sebenarnya dari yang mereka usahakan.  Fair kan? Butuh modal? Ya kalau ada buat rekrut psikolog saja tiap sekolah satu untuk memperkuat konseling di BK. Tidak sebanyak modal Program Organisasi Penggerak kok, Mas Nadiem Makarim. Tenang aja.

Kedua Mas Nadiem, berikan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk mendapatkan layanan pendidikan terjangkau.

PPDB jalur zonasi yang tujuannya untuk pemerataan sudah berjalan di tahun ke tiga. Apa evaluasinya? Sudahkah mewujudkan harapan pemerataan itu? Sudahkan diiringi dengan penambahan kuantitas sekolah untuk mengimbangi populasi peserta didik seperti yang dulu dijanjikan?

Atau malah yang membesar justru polemik dan riak-riak dari residu-residu kebijakan yang merasa diperlakukan tidak adil? Ditimbang lagi lah. Tiga tahun sudah cukup untuk melihat signifikansi dampak program.

Gimana, Mas Nadiem? Atau mau coba mendengarkan apa yang telinga kami tangkap dari bisik-bisik para murid?

Kalimatnya kurang lebih begini, “Ngapain rajin-rajin, toh nanti sudah jelas diterima di sekolah sebelah rumah”, atau “Ngapain rajin-rajin, toh udah pasti kalah jarak”. Penuturnya beda desa, tapi klausa utama sama: ngapain rajin-rajin.

PPDB bukan lagi jadi gelanggang yang adil. Yang ada kuat-kuatan jarak atau koneksi untuk bikin surat domisili, dua faktor yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan.

Kalau argumennya untuk menghapus stigma sekolah favorit dan buangan, kan cukup dengan mengubah orientasi dari nilai ke orientasi skill dan karakter. Masing-masing sekolah mengembangkan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Tidak perlu saling membandingkan satu sama lain, kan.

Kalau alasannya pemerataan, Mas Nadiem Makarim tentunya punya data perbandingan usia lulusan dan ketersediaan daya tampung sekolah di suatu daerah. Dari situ kan sudah pasti bisa keliatan merata atau belum.

Jika belum, stop dulu sistem zonasi yang sekarang. Balik ke sistem yang zona yang dulu, satu kabupaten dianggap satu zona yang sama. Atau persempit ke kumpulan beberapa kecamatan tergantung ketersediaan sekolah. Penentunya jangan lagi jarak tempat tinggal, tapi hasil belajar peserta didik.

Tentunya akan terasa lebih adil jika dibanding bergantung pada takdir punya rumah jauh atau dekat dari sekolahan. Sementara pakai pola itu dulu sambil pelan-pelan menambah jumlah sekolahan di daerah yang membutuhkan.

Pemerintah, instrumen sekolah, dan peserta didik semua bergerak bareng, tidak ada yang menghentikan langkah karena putus asa. Sampai kapan? Roadmap-nya tentu akan panjang. Tapi, tidak harus langsung tercapai kok. Yang penting dimulai dulu, kami sudah siap diajak lari nih.

Dananya? Bikin saja program PUP. Pengembangan Unit Pendidikan. Sekalian organisasi-organisasi yang dimandati di program POP tadi untuk turut sponsori unit-unit pendidikan yang dibangun melalui program PUP ini. Jadi kita bisa bergerak menyukseskan program PUP bersama-sama.

Gimana, Mas Nadiem? Cucok nggak?

BACA JUGA Menteri Pendidikan Bikin Orang Miskin Makin Sial? Sebuah Argumen Konyol atau tulisan Slasi Widasmara lainnya.