MOJOK – Beberapa agenda relawan #2019GantiPresiden menyambut bulan Ramadan dan lebaran memang cukup beragam, salah satu yang disorot belakangan ini adalah rencana mudik bareng. Mudik bareng sekalian ganti presiden. Asik bener.
Sudah jadi tradisi bagi warga Jakarta Indonesia bahwa setiap akan lebaran, gerakan-gerakan mudik bareng selalu muncul. Jika dulu kita hanya mengenal mudik bareng berdasarkan karena adanya kesamaan daerah tujuan mudik, kesamaan profesi di tempat perantauan, atau kesamaan penyuka moda transportasi dalam proses mudik, kali ini alasannya mesti bertambah lagi: mudik karena kesamaan ingin ganti Presiden.
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mudik bersama ini penting untuk menyadarkan masyarakat agar nanti ketika Pemilu 2019 rakyat bisa memilih pemimpin yang benar. Lagi pula, orang mudik biasanya kan sampai ke desa-desa juga, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, dengan begitu semangat untuk menularkan semangat #2019GantiPresiden bisa maksimal menyebar ke seluruh area di Indonesia.
Perkara tujuan pemudik nanti berbeda-beda kan urusan belakangan. Yang penting waktu berangkat mudiknya kondisi bisa ramai, seru, dan kalau perlu diliput oleh banyak media. Soal nanti di Tol Cikampek, Stasiun Bogor, atau sampai Banten berpisah dengan rombongan kan ya itu sudah soal lain lagi. Lha gimana? Tujuan politik boleh sama, lha tujuan orang mudik kan enggak harus sama tho?
Panitia mudik bareng #2019GantiPresiden juga membuat beberapa rencana agar masyarakat tertarik ikut. Beberapa di antaranya adalah mempersiapkan beberapa bingkisan menarik. Seperti cangkir, kaos, topi, tas yang semuanya bertemakan #2019GantiPresiden.
Di sisi lain, penggagas rencana mudik bareng ini mengiyakan jika nanti tetap memanfaatkan beberapa infrastruktur yang dibangun pemerintah era Presiden Jokowi. Salah satu yang dikenal dalam proses pengerjaan yang dikebut untuk mudik lebaran adalah jalan tol.
Menurut panitia, rute mudik rombongan #2019GantiPresiden tetap melewati tol seperti biasanya. Lagipula, tol itu dibangun dengan uang rakyat juga, jadi siapapun warga negara berhak untuk menggunakannya. Perkara yang membangun fasilitas itu adalah presiden yang dituntut untuk diganti, itu soal lain lagi. Yang penting gerakan ini sampai dulu ke daerah-daerah.
Rencana untuk menyebarluaskan gerakan #2019GantiPresiden ke seluruh pelosok Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas infrastruktur pemerintahan Jokowi ini membuat kita jadi ingat satu hal. Ini seperti sebuah kasus tempo hari, mengenai sebuah ormas yang koar-koar membenci demokrasi, tapi begitu dibubarkan pemerintah koar-koar bahwa dalam demokrasi siapapun berhak mengemukakan pendapat.
Benci demokrasi tapi berlindung dengan tameng demokrasi, seperti ingin sebar gerakan ganti Presiden tapi memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan Presiden. Ya boleh sih, itu tidak melanggar hukum, sah secara aturan, dan memang sudah menjadi hak warga negara. Hanya saja kalau kata SpongeBob SquerePants ini namanya; “ironi di atas ironi.”