MOJOK.CO – Tommy Soeharto kecewa karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin parah pada era sekarang. Tapi Tommy lupa, kalau salah satu anak Presiden Jokowi pernah gagal masuk CPNS karena nggak pakai KKN.
Tommy Soeharto kembali bikin cerita yang menggetarkan bumi Indonesia. Setelah sukses meloloskan Partai Berkarya menjadi salah satu partai yang akan berlaga di Pemilu tahun depan, putra kelima Presiden Soeharto ini mengaku prihatin dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terjadi di negeri ini sejak era reformasi.
“Reformasi janjikan KKN hilang, tapi nyatanya makin parah. Utang luar negeri semakin besar. Investasi asing pun semakin dimanja,” kata Tommy Soeharto.
Tanggapan atas pernyataan ini tentu menciptakan respons yang cukup ramai. Beberapa politisi bahkan meminta Tommy untuk berkaca pada situasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang unik, baik koalisi partai pro pemerintah dan oposisi seolah kompak bersatu padu untuk menanggapi komentar Tommy Soeharto ini. Lebih unik lagi, Partai Golkar, yang merupakan partai Presiden Soeharto pun mengritik dengan cukup nylekit.
Menanggapi komentar Tommy Soeharto ini, barangkali kita bisa berkaca pada peristiwa pada 2014 silam, saat putri Presiden Jokowi berniat mendaftarkan diri menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS di Pemerintahan Kota Solo.
Pada saat itu, Kahiyang Ayu, dinyatakan tidak lolos tes karena nilainya tidak mencukupi. Dari hasil pengumuman tes hasil seleksi CPNS Pemerintah Kota Surakarta tersebut, tidak muncul nama Kahiyang Ayu. Padahal jika sebagai putri presiden, bisa saja Kahiyang tidak perlu repot-repot untuk antre dan ikut tes, tapi bisa saja diistimewakan untuk jadi PNS secara otomatis kalau mengikuti budaya Orde Baru.
Saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi sempat menyampaikan kekecewaannya karena Kahiyang gagal lolos CPNS. Hanya saja, di balik kekecewaan Yuddy, ada hal yang membuat Menteri saat itu jadi sedikit semringah.
“Presiden bilang nggak usah, Mas, kan beliau panggil saya, Mas. Kalau anaknya nggak lulus ya sudah biarkan nggak lulus,” kata Yuddy seperti yang diberitakan merdeka.com.
Hal tersebut jadi contoh yang baik dari Presiden Jokowi untuk tidak mengikuti cara-cara pada era Orde Baru yang lebih mengistimewakan seseorang yang punya koneksi. Yuddy pun mengatakan saat itu, jika Kahiyang tetap ingin jadi PNS, anak ketiga Jokowi ini masih bisa mencoba untuk tes-tes berikutnya.
Yuddy pun mengapresiasi langkah Jokowi. Padahal, pejabat di Indonesia biasanya menggunakan kekuatan jatabannya untuk membantu hal-hal demikian.
“Bagaimana perasaan Anda, di mana punya kewenangan besar. Presiden adalah pemimpin negara tertinggi membawahi 6 juta aparatur negara. Kalau Presiden nggak tanda tangan ngga bisa. Orang paling kuasa. Anaknya mau masuk PNS, ratusan ribu yang daftar masa nggak diterima? Tapi Presiden tidak melakukan itu ketika putrinya angkanya kurang sedikit saja, 15 poin,” kata Yuddy saat itu.
Bahkan tanpa mennggunakan cara “kotor” pun, Kahiyang masih bisa dibantu dengan—misalnya—memindahkan peruntukkannya tidak di Solo, tapi di kota-kota lain yang secara standar nilainya memang sedikit ada di bawah Solo. Dengan nilai saat itu, Kahiyang masih bisa lolos di beberapa kota di Indonesia selain di Solo. Akan tetapi, langkah ini pun tidak diambil oleh Presiden Jokowi.
Hal ini jelas kontras dengan apa yang disampaikan oleh Tommy Soeharto soal KKN makin banyak pada era sekarang. Mungkin kalimat Tommy Soeharto itu belum selesai, soalnya yang sebenarnya dimaksud adalah “semakin banyak yang ketahuan” ketimbang era sebelum reformasi. Itu tanda bahwa koruptor era sekarang memang tidak secanggih dan sekuat pada era ketika bapak Tommy Soeharto masih berkuasa. (K/A)