MOJOK.CO Memberi imbauan agar aksi #2019GantiPresiden tidak dilakukan di Jawa Barat, MUI Jabar dibilang berlebihan oleh PKS.

Pagi ini, Kamis (2/8), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengeluarkan imbauan yang menyebutkan sebaiknya gerakan #2019GantiPresiden tak digelar di Jawa Barat. Menurut Rachmat Syafei, Ketua MUI Jabar, imbauan ini ditujukan agar Jawa Barat terhindar dari polemik yang mungkin timbul.

Namun, yang lebih menghebohkan publik, Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Akhyar mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurut Rafani, pihaknya menilai gerakan #2019GantiPresiden didominasi oleh unsur provokasi dan menjadi aksi inkonstitusional sebab telah melanggar hak konstitusional Presiden RI saat ini yang masih memiliki hak untuk kembali dipilih.

“Kami menilai, seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat, sesuai dengan konstitusi dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia dari calon-calon yang dijagokan pada Pilpres 2019 yang akan datang, siapapun calonnya itu,” ujarnya lebih lanjut.

MUI Jabar juga menegaskan bahwa hasil Ijtima Ulama tempo hari bukanlah keputusan MUI.

“Supaya masyarakat tahu, hasil ijtima ulama itu bukan hasil ijtima MUI. MUI tidak ada kaitannya. Itu hanya dari ulama tertentu,” ujar Rachmat. Ia menegaskan pula bahwa hasil ijtima ulama hanyalah bersifat rekomendasi, bukan fatwa yang harus ditaati.

Sontak, tak sedikit pihak memandang langkah MUI Jabar yang mengeluarkan imbauan ini sebagai langkah politis. Namun, tudingan ini langsung dibantah.

Baca juga:  Gus Mus Nilai Ma’ruf Amin Harus Mundur, Agar Rais Aam PBNU Tidak Di Bawah Presiden

Imbauan yang berani ini juga mendapatkan reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti yang diketahui, PKS adalah salah satu partai yang dikenal turut mendukung gerakan #2019GantiPresiden.

Dilansir dari Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat Abdul Hadi, gerakan #2019GantiPresiden bukanlah aksi yang melanggar regulasi. “Tidak ada sesuatu yang dilanggar, ini legal, konstitutional, dan emang 2019 ada pemilu presiden. Jadi, (MUI Jabar) enggak usah berlebihan.”

Imbauan PKS terhadap imbauan MUI cabang Jawa Barat ini memang menjadi counter attack tersendiri. Namun, meski dibilang “lebay”, mereka memiliki alasannya tersendiri.

Sebelumnya, kasus pengadangan Neno Warisman di Batam seusai mengikuti aksi #2019GantiPresiden menjadi viral di media massa. Berkaca dari kejadian ini, pihak MUI di Jabar tentu tak ingin mengulang peristiwa yang sama.

Sementara itu, MUI Pusat, melalui Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi, mendukung imbauan yang berlaku di Jawa Barat ini. Disebutkannya, para elite politik semestinya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik di masyarakat. (A/K)