MOJOK.CO – Pemerintah masih belum mengeluarkan izin SKT Ormas untuk FPI yang sudah berakhir sejak bulan lalu. Respons FPI: Hm, sudah kuduga.

Front Pembela Islam (FPI) masih belum mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam usaha perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas. Menurut Kemendagri ada beberapa berkas yang belum dilengkapi sejak pengajuan sebulan lalu.

Jika mengacu pada masa berlaku SKT Ormas, organisasi bentukan Habib Rizieq Shihab ini izinnya berakhir sejak 20 Juni 2019 kemarin. Akan tetapi proses yang dilalui untuk mendapatkan izin masih terlihat rumit bak mendaki gunung lewati lembah kayak Ninja Hattori.

Di tengah-tengah proses tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa ada kemungkinan perpanjangan ini tidak diberikan jika ditemukan ada hal-hal ideologis dari ormas tersebut yang bertentangan dengan keamanan negara.

“Jika Pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi.

Di sisi lain, Menko Polhukam, Wiranto menyebut kalau sampai saat ini belum diputuskan apakah FPI akan mendapat perpanjangan izin atau belum.

“Kenapa kita belum memberikan (izin)? Karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada. Organisasinya, track record-nya juga sedang disusun, organisasinya memang layak diberikan izin lagi atau tidak,” kata Wiranto.

Menanggapi hal ini, pihak FPI mengaku tidak terlalu terkejut dengan tanggapan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Wiranto. “Sudah kuduga,” kata Slamet Ma’arif, Pengurus DPP FPI.

Baca juga:  Fadli Zon Gubah Lirik Potong Bebek Angsa Jadi “Maksa Dua Kali, Takut Diganti Prabowo-Sandi”

Menurut Slamet, tindakan yang dilakukan Pemerintah ini merupakan bentuk dari sikap islamophobia. Padahal, menurutnya, tidak ada ideologi atau tindakan yang keliru selama ini dari FPI.

“Ketakutan yang berlebihan dan menunjukkan islamofobia itu. Kita dari awal berdiri selalu mengikuti dan patuh pada aturan hukum di Indonesia, bahkan SKT pun kita dapatkan. Artinya Pemerintah di sebelumnya nggak ada masalah,” kata Slamet Ma’arif.

Bahkan Pengerus DPP FPI ini tidak habis pikir kenapa kalau ideologi komunis dibiarkan begitu saja sedangkan ormas Islam dipersulit perizinannya.

“Harusnya yang aneh paham ideologi komunis yang bertentangan dengan bangsa dilonggarkan kok ideologi Islam yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia ditakuti?” kata Slamet Ma’arif.

Mungkin yang ditakutkan Pemerintah itu bukan ideologi Islam, Pak Slamet. Tapi memang perilaku anggota FPI. Jadi lebih tepat kalau nyebutnya bukan Islamofobia, tapi FPI-fobia atau mungkin Habib Rizieq-fobia.