Izin Ormas FPI di Kemendagri Baru Dilengkapi H+2 dari Deadline

MOJOK.CO – Izin Ormas FPI di Kemendagri berakhir 20 Juni 2019. Baru H+1 FPI mengajukan perpanjangan dan melengkapinya pada H+2. Duh, lembur dua hari nih.

Ormas yang dibesut Habib Rizieq Shihab, yakni Front Pembela Islam (FPI) secara resmi sudah melengkapi semua berkas yang dibutuhkan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar ormas FPI ke Kemendagri pada tanggal 22 Juni 2019.

Dengan lengkapnya data dan berkas ini, pihak FPI mengklaim bahwa tidak ada lagi alasan bagi Kemendagri untuk menolak. “Semuanya sudah dilengkapi, jadi tak ada alasan untuk menolak,” kata Sugito Atmo Prawiro, Kuasa Hukum FPI.

Meski begitu, Kuasa Hukum FPI tidak mengungkap detail apa berkas yang dilengkapi ini. Yang jelas, semua persyaratan diklaim sudah terpenuhi. “Itu kan kalau nggak salah ada di dalam online, itu NPWP, domisili, tapi semuanya sudah dilengkapi,” ujar Sugito Atmo Prawiro.


Seperti yang diketahui, izin FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 di Kemendagri.

Pada surat tersebut disebutkan bahwa masa berlaku izin ormas FPI dimulai dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. Jadi kelengkapan berkas perpanjangan ormas FPI diajukan tepat H+2 dari hari terakhir SKT FPI berlaku.

Isu soal perpanjangan ormas FPI ini memang ramai usai muncul petisi online menolak perpanjangan izin ormas ke FPI sejak 5 Mei 2019. Meski tak berselang lama, muncul juga petisi online yang mendukung keberlangsungan FPI.

Baca juga:  Johar Lin Eng, Tersangka Pengaturan Skor: Sehat “Jasmani”, Sakit “Rohani”?

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan kalau Kementeriannya sudah menerima berkas permohonan dari FPI. “Setahu saya, dia (FPI) sudah mengajukan ke Kemendagri, tapi belum… kemarin,” kata Tjahjo Kumolo, “tapi belum kita lihat ya,” katanya pada Sabtu, 22 Juni 2019.

Jika mengacu pada pernyataan itu, maka kemungkinan pihak FPI sudah mengajukan surat perpanjangan izin ormas sejak 21 Juni dan melengkapi pada 22 Juni.

Belum jelas konsekuensi apa yang harus diterima FPI karena terlambat melakukan perpanjangan izin. Sebab menurut Mendagri, batas waktu pengajuan perpanjangan itu nggak ada patokannya.

“Batas waktunya nggak ada, nggak ada. Ya, kita tunggu saja,” kata Tjahjo Kumolo beberapa waktu silam.

Mungkin karena itu pula FPI merasa santai aja telat-telat dikit ini. Kan lumayan, untuk sementara (dua hari) jadi ormas yang tak punya legal formal di Kemendagri. Masa jadi ormas kok lurus-lurus aja. Emangnya nggak bosen apa?

Ehem, cie yang ilegal dua hari~