Betapa beratnya menjadi guru ….

Bahkan mengulangi kalimat klise itu tidak membuat maknanya berkurang. Bahkan sebaliknya, menjadi guru terasa semakin berat. Terutama karena kepercayaan lawas bahwa “ganti menteri, ganti kurikulum” ternyata masih saja berlaku.

Kesejahteraan guru memang membaik, tetapi yang tidak membaik adalah usaha untuk membuat guru menjadi intelektual. Guru terjebak antara target-target pendidikan yang dirumuskan di  gedung Kemendikbud di Senayan, laju perubahan karakter anak-anak yang silih ganti mengisi bangku-bangku kelas, harapan orang tua dan masyarakat tentang bagaimana ia seharusnya menjadi, dan mimpinya sendiri tentang apa itu profesi pahlawan tanpa tanda jasa.

Tragedi yang kemudian terjadi: murid punya lebih sedikit guru favorit. Dan sebaliknya, akan selalu lebih sedikit murid yang menjadi favorit guru. Ada harapan; idealisasi yang sebagian besar murid tak bisa penuhi, guru tak bisa tunaikan.

Terakhir, aku menyaksikan tragedi itu dalam bentuknya yang nyata di suatu siang, di Purwokerto, lebih dari sebulan lalu.

Di aula sekolah menengah pertama itu, serombongan guru dan seorang psikolog bergantian bicara di muka kami tentang betapa berbahayanya internet dan gajet. Begitu berbahaya sampai kami, para wali murid, harus berkumpul di sana untuk menyimak tiga jam ceramah menakut-nakuti tentang betapa suramnya masa depan anak didik, siswa-siswa yang kami wakili di ruangan itu, jika mereka tak bisa disembuhkan dari ketergantungan pada internet.

Di salindia presentasi PowerPoint si psikolog, internet dikelompokkan dalam bahaya bersama dengan narkoba dan pornografi.

Secara teknis, presentasi itu buruk sekali. Kemampuan retorikanya jauh tertinggal di belakang status Facebook Afi Nihaya Faradisa. Teknologi yang digunakan ketinggalan zaman, setidaknya beliau bisa menggunakan Prezi yang lebih atraktif, misalnya. Dan kalaupun kukuh menggunakan PowerPoint, ia memasukkan terlalu banyak teks sehingga orang malas membacanya—plus tidak kelihatan bagi yang duduk di deret bangku keenam dan seterusnya.

Ketika presentasi berlangsung, aku tidak memikirkan soal Prezi, soal retorika, atau soal teks yang kebanyakan itu. Aku hanya menyimak sambil terus melihat jam ponsel, berharap acara segera selesai.

BACA JUGA:  3 + 1 Hoax Membangun di Jaman SBY dan Jokowi

Sesudah acara, kami dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing siswa yang kami wakili. Di kelas aku mendengar ancaman yang sama, hanya dalam versi lebih detail. Prestasi sekolah menurun, di saat yang sama anak-anak makin kehilangan fokus di kelas karena sibuk dengan gajet. Kemudian sekolah membuat peraturan, siswa dilarang membawa gajet. Tapi, fokus mereka tak membaik. Tambah lagi, lewat internet, anak-anak mulai belajar memaki dan semakin mudah mengonsumsi pornografi.

Di akhir sesi, guru di kelas itu berujar sama seperti pembicara di aula. Ia berharap, wali murid bisa tegas pada anak-anak untuk menghindarkan mereka dari candu internet dan gajet.

Mau tidak mau aku teringat retorika yang paling sering diulang sejak aku SMP hingga tamat kuliah: tentang bahaya globalisasi dan bagaimana kita menghadapinya. Cara yang diusulkan sangat aneh untuk ukuran menghadapi bahaya, yakni dengan menyesuaikan diri masuk dalam arusnya. Arus globalisasi.

Yang bicara tentang itu kepada kami adalah orang-orang tipikal. Guru-guru dan dosen-dosen kami. Usianya dua, tiga, empat kali lipat usia kami.

Hari ini aku barulah bisa mengetahui bahwa forum semacam itu selain aneh di tawaran solusinya, juga aneh dalam hal siapa yang bicara dan siapa yang mendengarkan.

Siapa yang lebih menguasai internet? Siapa yang melek media sosial? Siapa yang lebih dulu tahu cara mengapitalisasi media sosial menjadi mesin uang? Siapa yang mahir blogging sampai bahasa asing hanya dengan belajar di internet? Siapa yang lebih banyak memiliki teman lintas spasial, kultural, dsb. dsb.?

Yang lahir belakangan dan tumbuh bersama peradaban 2.0 merasakan era internet sebagai semangat zamannya. Aku tidak heran kalau sepuluh tahun mendatang tidak ada lagi anak di bawah 17 tahun yang membeli buku fisik. Bagaimana lagi, begitu lahir mereka sudah melihat layar sentuh smartphone.

Ini bukan soal dekadensi, ini soal semangat zaman.

Aku lihat, yang sesungguhnya kaget dengan betapa tak berartinya jarak dan waktu di dekade ini justru orang-orang yang menuturkan ancaman-ancaman di depan forum itu. Mereka kagok di hadapan media sosial, tampak sangat tak terbiasa dengan kultur komunikasi tulis yang terlihat dari berapa banyak salah ketik dan salah eja yang mereka buat dalam satu kalimat chat WhatsApp atau status Facebook.

BACA JUGA:  Indonesia Butuh Rahung Nasution untuk Ketahanan Pangan

Di bawah bayang-bayang presentasi PowerPoint yang jelek itu, aku teringat hal lain: bahwa adikku dan teman-temannya yang kelas satu SMP itu sudah punya kanal YouTube dan memproduksi video mereka sendiri. Aku pernah melihatnya, hasilnya sangat bagus. Aku juga melihat mereka dibekali buku paket untuk membuat presentasi kelompok tentang rotasi dan revolusi. Di rumah, buku itu mereka buka-buka sebentar, dan kemudian mereka mengetikkan kata kunci rotasi dan revolusi di YouTube.

Ini tragedi yang menyedihkan. Guru tahu, tapi tak memahami zaman apa yang melingkupi anak-anak mereka. Dan alih-alih mencoba mengerti, mereka keburu takut. Anak-anak tak punya kuasa untuk mendebat, mereka menjadi anak-anak yang bebal di mata orang yang tidak memahami mereka.

Aku tak bilang ini kesalahan murid. Aku tak bilang ini kesalahan guru. Ini tragedi. Tragedi Menteri Pendidikan dan Presiden yang bahkan tak mau membaca buku menyenangkan yang sudah menjadi klasik berjudul Totto Chan. Mereka lebih suka membuat hal rumit bernama kurikulum, ujian nasional, sentralisasi kebijakan, industrialisasi pendidikan, full day school, delapan jam sekolah, empat puluh jam kerja seminggu, penguatan pendidikan karakter, sertifikasi guru, dst. dst.

Bagaimana jiwa-jiwa yang dibentuk menjadi tegang dan kaku bisa mengimbangi naluri anak-anak yang eksploratif dan penuh rasa ingin tahu? Bagaimana harkat guru dipertahankan jika murid merasa zaman maju tapi guru tidak?

Kemarin, kabar keluar dari Istana. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang baru berusia tujuh hari—sekali lagi, tujuh hari—dibatalkan. Betul, aturan tentang delapan jam sekolah, lima hari kerja dibatalkan. Bukan karena Presiden mendengar aspirasi murid atau guru, melainkan dari Rais Aam Nahdlatul Ulama.

Lihat, betapa beratnya menjadi guru. Lebih mudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Komentar
Add Friend
No more articles