MOJOK.COReformasi pangan yang didengungkan Presiden Jokowi, saya kira itu hanya pernyataan sesaat, yang tidak bakal punya implikasi kepada kebijakan dan sikap pemerintah pada sektor tersebut. 

Dua hari lalu, saat memimpin rapat terbatas dalam mengantisipasi pandemi corona, Presiden Jokowi menyebut daftar bahan pangan dan mengkritisinya. Pada akhir pernyataannya dia bilang bahwa ini saat yang tepat untuk mereformasi kebijakan pangan kita.

Informasi seperti itu sebetulnya menggembirakan. Tapi bagi saya tidak. Saya cukup punya argumen untuk bersikap pesimistis dengan pernyataan Presiden Jokowi. Pertama, persoalan pangan sudah menjadi janji kampanye Pak Jokowi saat berlaga di Pilpres 2014. Ketika dia menang, saya tidak melihat ada perubahan apa pun di kebijakan pangan. Impor pangan kita masih besar. Produktivitas pangan yang dihasilkan oleh masyarakat kita juga tidak banyak perubahan. Tapi yang miris adalah, Presiden Jokowi justru tidak memilih lagi Menteri Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, padahal Bu Susi sudah terbukti mengamankan kebijakan laut kita sehingga lebih berdaulat. Dan kita tahu, laut adalah sumber pangan bagi yang sangat penting.

Kedua, selama 5 tahun memimpin, yang banyak kita saksikan justru berbagai lumbung pangan di Indonesia makin tergusur oleh kebijakan industri ekstraktif. Berbagai daerah yang sudah membuktikan diri menghasilkan banyak bahan pangan, malah dijadikan sentra pembangunan pabrik entah itu semen maupun tambang. Hajat hidup petani sebagai sokoguru kedaulatan pangan makin terpinggirkan. 

Ketiga, di tahun pertama masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi, justru mendorong aturan seperti Omnibus Law, yang jika kita kupas lebih dalam, ada banyak kebijakan di sana yang malah akan makin mengancam sentra lumbung pangan kita dengan memberi tempat yang makin jembar untuk mengeksploitasi alam dan lingkungan hidup. Sementara kita tahu, bahan pangan hanya bisa tumbuh di lingkungan dan alam yang nisbi baik.

Jadi, mohon maaf jika orang seperti saya sulit percaya akan ada reformasi pangan terjadi, melalui serangkaian pembelajaran atas pandemi ini. Yang justru mungkin terjadi, begitu pandemi kelar, maka alam dan lingkungan hidup akan makin dieksploitasi lebih kencang lagi karena kapital sempat mandek. Harus diputar lebih kencang dan keras lagi. Alam akan lebih dirusak lagi.

Sebetulnya tidak butuh argumen lebih banyak untuk mengatakan bahwa kita mesti berdaulat dalam pangan. Sistem sosial kita sejak dulu, sudah banyak yang memastikan itu. Terbukti dengan lumbung-lumbung pangan yang ada di kampung-kampung atau komunitas masyarakat tertentu. Memang semua itu sudah hampir tidak ada jejaknya. Tapi sejarah sosial kita sudah menerangkan dengan gamblang soal itu. Pemerintah tinggal mendorong dan memfasilitasinya. Tapi sepertinya, sebetulnya pemerintah memang tidak terlalu tertarik dengan kedaulatan pangan karena perhitungan ekonomisnya tidak lebih menjanjikan dibanding jika mineral yang terkandung di tanah diambil. Pada akhirnya, deret angka pendapatan (yang sebetulnya bisa kita perdebatkan), memang lebih disukai banyak orang, termasuk pemerintahan Presiden Jokowi.

Di salah satu desa di Gunungkidul Yogyakarta, belum lama ini membuat sebuah tindakan kolektif yang menarik. Para perantau dari desa itu sudah mulai kehabisan uang di Jakarta. Warga di sana kemudian melakukan rembuk desa. Keputusannya, warga desa mengirim bahan makanan untuk warga mereka yang di perantauan. Sekian truk mereka sewa untuk mengirim bahan makanan. Para perantau diminta jangan pulang dulu karena dikhawatirkan bisa membawa dan menyebarkan virus corona. Strategi yang diambil warga desa jelas bukan hanya menunjukkan solidaritas warga desa, namun juga menunjukkan betapa pentingnya bahan pangan untuk strategi hidup berbangsa.

Kalau Anda orang kampung seperti saya, contoh seperti ini sangat biasa. Memangnya orang-orang yang sekarang ini pada bangkrut usaha mereka balik ke mana kalau bukan ke desa? Jika balik ke desa, siapa yang menanggung hidup mereka kalau bukan orang desa? Sementara kita tahu, perekonomian orang desa jelas bertumpu pada pertanian dan salah satunya tentu saja pertanian yang menghasilkan bahan pangan.

Tidak butuh tingkat kecerdasan yang tinggi untuk menelaah hal ini. Tapi yang kita saksikan bertahun-tahun lalu sampai sekarang, dan mungkin sampai tahun-tahun yang akan datang tetap sama. Petani kehilangan sawahnya, entah untuk pabrik semen, pembangunan bandara, sampai dikeruk untuk diambil emas dan mineral lainnya. 

Reformasi pangan yang didengungkan Presiden Jokowi, saya kira itu hanya pernyataan sesaat, yang tidak bakal punya implikasi kepada kebijakan dan sikap pemerintah kepada sektor pertanian, ketahanan pangan, kelestarian alam, dan kesejahteraan petani serta nelayan. Pulau-pulau kecil tempat penting bagi habitat ikan dan kelestarian laut kita, tetap bakal ditambang juga. Limbah industri bakal dibuang sesuka hati di laut. Begitu seterusnya.

Sampai tiba nanti, alam menghukum kita (lagi). Memastikan. Kita bisa punya uang banyak, harta melimpah, kota yang megah, lalu kena wabah renik tak kasatmata. Kemudian kita panik. Cuma bedanya, tak ada lagi yang bisa kita makan seperti saat ini. Lalu kita bergelimpangan di jalan, sambil memegang uang, dengan wajah menghadap gedung-gedung tinggi. 

Kamera menjauh, kemudian terdengar syair lagu yang dinyanyikan anak-anak kecil. Generasi yang kecewa dengan kita, para pendahulunya: “Tanam jagung, tumbuh gedung. Tanam padi, tumbuh besi. Laut suci, dicemari.”

BACA JUGA Hidup Tanpa Rencana dan esai Puthut EA lainnya di KEPALA SUKU.

Baca juga:  Enam Golongan Orang Indonesia Dalam Menyikapi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet