MOJOK.COSudah dua kali Presiden Jokowi terang-terangan menegur para menterinya. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah waktunya memikirkan kemungkinan reshuffle kabinet jika Jokowi tak ingin dianggap bisanya cuma menegur. 

Apa yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen sebetulnya mengafirmasi apa yang dirasakan dan dialami oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, mungkin kinilah saat yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

Soal reshuffle kabinet, memang selalu ada yang setuju dan ada yang tidak. Bagi yang tidak setuju, setidaknya memiliki dua alasan. Pertama, hal itu akan menimbulkan kegaduhan baru, yang justru kontraproduktif bagi situasi pandemi saat ini. Kedua, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa para menteri butuh waktu untuk belajar dan menyesuaikan diri di tempat mereka bekerja. Maklum, jadi pimpinan di kementerian bukan persoalan sederhana. Pasti urusannya kompleks. Terutama dalam hal sistem birokrasinya. Akan tidak adil jika para menteri, terutama menteri-menteri yang baru, jika tidak diberi kesempatan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya yang baru.

Namun, menurut hemat saya, jauh lebih kuat argumen bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk reshuffle kabinet. Setidaknya ada 4 alasan.

Pertama, skuat kabinet yang didesain oleh Presiden Jokowi merupakan skuat yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi krisis. Skuat itu dipersiapkan dalam kondisi normal, yang diharapkan mampu membawa visi Presiden di periode kedua kepemimpinannya. Sementara faktanya, sebagaimana yang kita saksikan bersama, datanglah pagebluk yang membawa krisis ekonomi.

Tentu skuat itu sudah tidak cocok lagi. Ibarat skuat sebuah kesebelasan, pelatih mempersiapkan dalam kondisi normal dan wajar, sementara baru di menit awal terjadi terjadi gol ke gawang timnya, ada yang kena kartu merah, dan ada pemain yang cedera. Karena itu, wajar jika sang pelatih segera strategi, yang punya implikasi pada cara mengubah komposisi pemain.

Kedua, kita semua tidak ada yang tahu pasti bagaimana akhir dari pandemi ini. Ada banyak faktor dan variabel yang memengaruhinya. Dan tentu saja itu rumit. Dengan begitu, persoalan waktu menjadi hal yang juga penting. Kalau dinilai waktunya tidak tepat, mungkin enam bulan atau bahkan setahun lagi juga bisa saja dianggap tidak tepat. Dalam kondisi seperti itu, dengan momentum diumumkannya kontraksi ekonomi oleh BPS, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan susun ulang kabinet.

Ketiga, sudah dua kali Presiden Jokowi menyatakan kekecewaannya di depan publik atas kinerja tim kabinetnya dalam menghadapi pandemi dan situasi krisis. Kecewa dan teguran seorang pemimpin sekelas presiden, ketika sudah dilakukan dua kali, itu lebih dari cukup. Mestinya dengan teguran sekali saja, para menteri segera berbenah. Bekerja lebih cepat dan tanggap. Ini sudah dua kali. Apalagi teguran itu dikonsumsi publik. Wajar jika publik pun merasa teguran itu sudah cukup, sekarang saatnya tindakan yang nyata. Jangan sampai masyarakat menilai presiden bisanya menegur saja. 

Keempat, dalam situasi seperti ini, psikologi masyarakat menjadi pertimbangan yang penting diperhatikan. Situasi pandemi yang belum jelas penyelesaiannya, persoalan ekonomi yang sedang memburuk dan itu dirasakan langsung oleh masyarakat, jangan sampai menimbulkan kondisi pesimistis. Seolah-olah tiada jalan keluar. Dengan dikocok ulang kabinet, aura negatif dan pesimistis menjadi agak lebih segar. Harapan kembali menyala. Sebab bagaimanapun, di tangan pemerintah utamanya presiden dan kementerian, orkestrasi penanganan pandemi dan krisis lebih punya daya kekuatan. Sebab merekalah yang punya semua sumber daya untuk menanggulangi ini.

Lalu siapa saja yang pantas untuk diganti? Pertama, menteri-menteri yang di mata masyarakat dianggap tidak punya kapasitas menduduki jabatannya dalam menghadapi situasi pandemi. Kedua, menteri-menteri yang punya rekam jejak membuat kegaduhan di publik maupun di internal kekuasaan. Jangan sampai kesan bahwa ada beberapa menteri menjalankan agenda pribadi masing-masing, terus dibiarkan. Semua harus tunduk patuh, tegak lurus dalam komando presiden. Sementara menteri-menteri kelak yang akan terpilih adalah yang punya tabungan kepercayaan yang besar di mata publik, selain tentu saja punya kapasitas untuk memimpin kementerian tersebut.

Ini saatnya Presiden Jokowi memiliki skuat yang lebih segar, lebih siap dalam menanggulangi situasi yang tidak normal, dan tidak lagi melakukan hal-hal yang blunder serta membuat kegaduhan yang tidak perlu. Segar. Mampu. Bisa dipercaya. Bisa bekerja.

BACA JUGA Pemerintah Memang Hobi Membuka Dialog Melalui Pernyataan-Pernyataan yang Menyebalkan dan esai PUTHUT EA lainnya.

Baca juga:  Panduan Praktis Menyerang Pemenang Pemilu 2019