• 5
    Shares

MOJOK.COHidup harus dilanjutkan. Indonesia tidak sedang krisis, malah sedang optimistis. Tapi pemerintah juga harus tahu dan mawas diri.

Judul di atas bukan jargon. Saya mulai dari yang substantif dulu. Akhir-akhir ini banyak poster digital berseliweran membandingkan Indonesia 2018 tidak sama dengan Indonesia di tahun 1998.

Poster semacam itu sebetulnya bermasalah sebab semua orang waras juga tahu apa bedanya. Mungkin karena panik ada kampanye “Indonesia krisis” maka dihadapi dengan cara seperti itu.

Padahal kalau mau ditelaah lebih jauh, krisis itu tidak harus seperti 1998. Lebih bermasalah lagi meladeni kampanye yang mungkin itu bukan sesuatu yang didesain dengan serius. Terlalu serius untuk ditanggapi, dan terlalu tidak tepat untuk mengikuti langgam seperti itu.

Baiklah, mari kita lanjutkan. Sialnya, semua perbandingan itu hanya angka saja. Tidak apa-apa, sih. Tapi ada beberapa hal yang secara esensial tidak dinyatakan. Saya akan bagi satu saja, sesuai keperluan tulisan ini.

Indonesia 1998, hampir semua perekonomiannya dibangun dengan kronisme. Artinya, sebagian besar konglomerat di Indonesia saat itu, sampai para top manager, tidak dibangun dari etos wirausaha. Apa yang disebut sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ikut mengonstruksi bagaimana dunia bisnis bekerja saat itu.

Beda dengan tahun 2018. Hampir semua pengusaha di berbagai level, adalah para petarung. Banyaknya koruptor yang ditangkap KPK menunjukkan hal penting: pemerintah, dalam hal ini semua pejabat itu, lebih sering justru membuat masalah dalam dunia wirausaha kita.

Kalau Anda pengusaha, mana mau menyuap? Prinsip pengusaha kan efisien. Suap itu tidak efisien. Pengusaha yang sering jadi sapi perah para pejabat. Karena itu pula, kehadiran KPK sebetulnya bagus dalam konteks dunia usaha: pembersihan elemen-elemen yang tidak efisien. Baik pejabat maupun pengusaha yang mau enaknya sendiri.

Baca juga:  Marcus/Kevin Bungkam Pasangan Malaysia Dua Set Langsung, Tanpa Drama, dan Skor Tipis-Tipis

Saya ambil contoh yang dekat dengan diri saya: dunia buku. Para penerbit mayor maupun indie, semua sama cara memandang persoalan ini. Benar bahwa harga kertas naik, tinta naik, dan operasional lain naik. Otomatis harga buku juga nanti akan naik. Otomatis tantangan makin besar. “Tapi mau bagaimana lagi, ini masalah yang harus kita hadapi. Mari kita hadapi.” begitu ujar salah satu pengusaha buku yang masih muda. Belum 30 tahun usianya.

Bagi pengusaha yang sudah agak sepuh, mereka juga rileks. “Kayak baru sekali saja menghadapi situasi seperti ini. Hal seperti ini kan sudah berkali-kali kita hadapi.”

Hal kedua yang membedakan 1998 dengan 2018: perkembangan dunia digital. Semua pengamat bisnis maupun para budayawan pasti sepakat: dunai digital adalah fase yang berbeda dengan dunia sebelumnya. Mendadak dunia punya cara lain untuk melanjutkan prosesnya.

Para pedagang buku onlen juga tetap semangat. Lebih liat, dibanding pedagang buku besar yang membutuhkan gudang besar, berikut daya dukungnya. Mereka pasti bakal melakukan proses efisiensi. Tapi pedagang buku onlen, sejak berdiri sudah sangat efisien.

Dari contoh sederhana itu, saya merasa Indonesia tidak sedang krisis. Indonesia sedang optimistis. Anak-anak muda Indonesia yang kreatif sedang bertaruh dan berlaga dengan daya dan semangat hidup yang mereka miliki. Kita memang sedang susah, tapi hidup harus dilanjutkan. Jangan terlalu banyak menyandarkan diri pada pihak lain, apalagi negara, nanti akan kecewa.

Moralitas dan pengalaman macam itulah saya kira, yang juga menjadi perbedaan mencolok antara 1998 dengan sekarang.

Coba Anda bayangkan. Dunia buku ini bukan hal sederhana. Di sana ada pihak penulis: intelektual, aktivis, akademisi, peneliti, dan lain-lain. Lalu ada mata rantai orang kreatif, dari mulai penerjemah, penyunting, pemeriksa aksara. Kemudian ada orang kreatif visual: ilustrator, desainer sampul, penata letak. Lalu di bagian hilir ada distributor, toko buku (fisik), dan pedagang buku onlen. Kemudian ada bisnis percetakan yang menjadi pendukung utama, termasuk penerbitan (sampai sekarang, banyak yang tidak tahu perbedaan penerbitan dan percetakan).

Baca juga:  Edan! Ditabrak Fortuner, Tiang Listrik Ini Tetap Baik-Baik Saja!

Lalu di sisi konsumen adalah para pembaca, orang-orang yang ingin menggeledah pemikiran dan menaikkan imajinasi. Dunia sepenting dan sestrategis ini tidak banyak dicampuri pemerintah. Bahkan para penulis sempat berseteru dengan pihak pajak karena dianggap semena-mena dan tidak menghargai kerja intelektual penulis.

Sebetulnya, dalam kasus seperti dunia buku, pemerintah ini tak perlu memberi sokongan yang berat kok. Bisnis ini memang dalam angka ekonomi tidak besar tapi dari sisi letak strategisnya sangat luar biasa. Di sinilah pengetahuan berusaha dihimpun dan disebarluaskan. Ini jelas bukan bisnis sembarangan. Orang-orang yang saya kenal sebagai pebisnis di bidang ini pun kebanyakan orang-orang yang memang peduli dengan ilmu dan pengetahuan.

Bagi anak muda milenial, orang-orang kreatif, juga pebisnis buku yang melibatkan banyak komponen kreatif anak bangsa, sebetulnya pemerintah tak perlu banyak bekerja: temani mereka dan jangan persulit. Jangan bebani dengan pajak macam-macam. Apalagi menakut-nakuti. Ayolah petugas pajak, kalian bisa jadi sahabat yang baik. Paradigmanya jangan dibalik: menjadi sumber kecemasan.

Sebab di situasi seperti ini, para pebisnis tulen, para insan kreatif, mikirnya sederhana: hidup harus dilanjutkan. Tidak sampai mikirnya berlebihan, apalagi sampai ingin menggerus elektabilitas.

Hidup harus dilanjutkan. Indonesia tidak sedang krisis, malah sedang optimistis. Tapi pemerintah juga harus tahu dan mawas diri.

  • 5
    Shares


Tirto.ID
Loading...

No more articles