MOJOK.COInilah penjelasan kenapa rencana penghapusan kewajiban pelajaran Sejarah di tingkat SMA/SMK dari Kemendikbud perlu didukung secara penuh.

Sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, saya harus akui bahwa pelajaran Sejarah itu melelahkan dan membosankan.

Isi kuliah selalu banyak catatan, hafalan penuh tanggal, harus mengingat kejadian penting, bahkan sampai tiba-tiba jadi paham persoalan di balik peristiwa-peristiwa besar. Pengetahuan-pengetahuan yang kadang tidak bisa sembarangan disebarkan kalau nggak mau berurusan dengan pasal-pasal.

Disuruh belajar sampai tahu satu peristiwa dari berbagai versi, begitu tahu banyak versi malah nggak boleh sembarangan ngasih tahu ke orang. Apa nggak ngeri itu?

Ini belum menghitung kerugian ekonomi ketika mau beli buku-buku babonnya. Sudah tebal, harganya mahal, sangat colong-able, bahkan kadang buku terjemahannya nggak bisa dipahami dalam sekali baca. Bisa paham aja bikin ngantuk, apalagi kalau nggak bisa.

Berdasarkan pengalaman itulah saya mendukung penuh wacana baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saya baca kali pertama dalam laporan harian Kompas edisi 18/09/2020 berjudul “Pelajaran Sejarah Terancam Hilang“.

Dalam laporan tersebut, Kemendikbud berencana menempatkan pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat SMA dan menghilangkannya di tingkat SMK. Jadi, Sejarah bukan lagi pelajaran wajib.

Sekali lagi: bukan pelajaran wajib.

Wacana itu ditampung dalam draf “Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional” yang dirilis tanggal 25 Agustus 2020.

Membaca laporan Kompas tersebut, beserta riak-riak protes yang berdatangan dari berbagai pihak, saya sebagai salah satu mahasiswa Sejarah malah merasa sangat bahagia sekali. Waw, saya setuju sekali rencana ini.

Gila, ini keren banget! Kemendikbud kita emang dahsyat! Puja Kemendikbud ajaaaib. Pujaaa!

Soalnya rencana penghilangan kewajiban pelajaran Sejarah ini merupakan gebrakan yang sangat inovatif. Apalagi Kemendikbud kita dipimpin oleh sosok berjiwa muda yang selalu punya pemikiran-pemikiran futuristik. Jadi nggak salah dong kalau konsentrasi blio nggak ke sejarah.

Sudah begitu, rencana kebijakan ini pun merupakan lanjutan dari gebrakan sebelumnya. Bagi kamu yang nggak tahu, Ditjen Kebudayaan di bawah Kemendikbud itu sudah mengalami perubahan struktur lho. Nah, kebetulan ada beberapa direktorat yang dihapus dari Ditjen Kebudayaan, salah satunya Direktorat Seni dan Sejarah.

Gimana? Progresif sekali kan? Bukan kaleng-kaleng lah rencana ini. 

Lagian, buat apa sih memangnya belajar sejarah itu? Nggak ada gunanya mengorek-korek luka masa lalu. Bisa infeksi, Sob!

Nah, sesuai dengan visi Kemendikbud periode ini yang sangat futuristik, pelajaran-pelajaran yang diwajibkan memang harusnya untuk yang menatap ke depan saja. Makanya, demi mendukung rencana ini, mahasiswa Sejarah kayak saya harus ditinggalin.

Ya soalnya mana bisa kami diajak menatap ke depan, pelajaran kami aja adanya di belakang semua.

Selain itu, ada banyak sekali keuntungan jika kewajiban pelajaran Sejarah itu dihapus di tingkat SMA dan dihilangkan di tingkat SMK. Saya akan jabarkan beberapa di antaranya.

Pertama, sejarah itu bukan ilmu praktis, bukan ilmu pragmatis, jadi tidak bisa diharapkan untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan bergengsi. Seperti perusahaan batu bara, perusahaan sawit, atau perusahaan minyak bumi.

Sudah begitu, bakal jadi risiko besar bagi perusahaan-perusahaan kayak gini ketika nekat menerima pegawai dari lulusan Jurusan Sejarah.

Lah iya dong. Bukannya dibantu mengeruk hasil bumi secara maksimal, yang ada malah kasih pelajaran sejarah ke bosnya soal pengetahuan tanah adat, tradisi setempat, sampai tetua-tetua terhormat yang nggak boleh dicurangi dalam sengketa lahan.

Lebih-lebih, pelajaran Sejarah itu cuma bisa mengingat kejadian masa lampau dan mengingatkan soal risiko kejadian buruk di masa depan. Nggak guna-guna amat lah ini buat perusahaan yang motifnya cuma mau mengeruk keuntungan sesaat.

Sudah begitu, minat baca masyarakat Indonesia rendah lagi. Buat apa pula dikasih tahu soal sejarah-sejarah begitu?

Kedua, negara sedang butuh banyak investor. Nah, kebetulan kebutuhan itu berbanding terbalik dengan potensi kemunculan-kemunculan ahli sejarah di masa depan.

Dengan kebutuhan investasi asing semacam itu, keberadaan lulusan mahasiswa Sejarah justru bisa mengganggu keberlangsungan calon-calon investor tanah air. Aktivis-aktivis lingkungan yang suka gangguin para investor itu belajar dari mana kalau bukan dari sejarah?

Jadi sudah jelas kalau pelajaran Sejarah itu berisiko mengganggu proyek-proyek investasi di Indonesia. Wajar kalau kemudian keberadaan peminat sejarah di republik ini diminimalisir dari sekarang. Kalau telat bisa bahaya soalnya, tukang demonya keburu makin banyak, Sob.

Ketiga, Kemendikbud adalah kementerian yang sangat taat kepada Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Apalagi jargon Pak Jokowi periode lalu masih bisa terdengar sampai sekarang: kerja, kerja, kerja.

Jargon ini bukan anak Sejarah banget karena dari pemaparan saya di atas tadi, kamu malah bisa tahu bahwa lulusan Jurusan Sejarah itu bisa menghambat potensi serapan dunia kerja di Indonesia.

Ketika investasi digangguin terus sama aktivis yang belajar sejarah, calon-calon buruhnya jadi nggak kerja-kerja nanti. Pengangguran makin banyak. Pemerintah disalahkan lagi sama oposisi.

Terlebih sebagai Negara Kesatuan Republik Investasi, bangsa ini jelas lebih butuh banyak pekerja, ketimbang banyak ahli sejarah.

Maklum, anak Sejarah suka berisik soalnya. Hihi.

BACA JUGA Bertaruh dengan Masa Depan Ilmu Sejarah di Indonesia dan tulisan Nasrulloh Alif Suherman lainnya.

Baca juga:  Pilpres Mengingatkan Saya pada Kenangan Sunat Saat Kecil