Yang Bijak dari Pagi-Dele-Sore-Tempe Pak Menhub Budi Karya

Yang Bijak dari Pagi-Dele-Sore-Tempe Pak Menhub Budi Karya Syarat Tes Antigen/PCR Berubah Lagi per 3 November, Naik Apa pun Kini Wajib Antigen mojok.co

MOJOK.COApril 2020, Pak Budi Karya, melarang angkutan umum melintas dari dan ke Jabodetabek, tapi Mei 2020 udah boleh jalan lagi. Pitikih?

Seperti halnya skripsi, kebijakan pemerintah juga rentan untuk direvisi. Bedanya, revisi skripsi biasanya satu suara antara yang menulis dengan yang membimbing. Kalau kebijakan pemerintah, beda urusan.

Mau presiden bilang A, menteri bisa saja bilang B, padahal pemda sudah terlanjur mengeluarkan SK untuk melakukan C. Yang mumet siapa? Ya jelas rakyat jelata macam kitorang ini.

Belum berganti bulan, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat agar tidak mudik demi menekan penyebaran virus corona. Transportasi umum sudah diberhentikan laju operasinya. Baik yang dikelola swasta, juga negara.

Begitu pula transportasi milik pribadi yang mendapat larangan untuk keluar daerah. Masyarakat juga perlahan sudah mulai bisa berdamai dengan kenyataan untuk tidak pulang kampung, eh, mudik, saat lebaran nanti.

Eh… lha kok, tiba-tiba Menhub, Pak Budi Karya, memberi izin operasional transportasi lagi. Seperti kedelai yang sorenya sudah jadi tempe. Kalau ibarat hubungan percintaan, pagi baru diputusin, habis maghrib ngajak balikan. Kan mumet ya?

Tapi gakpapa. Kita nggak boleh buru-buru maido atau suuzon kepada jajaran pemerintah yang terhormat. Mereka tu yang dipikir banyak. Dua ratus sekian juta penduduk! Bayangpun! Kita ini dipikirin pemerintah lho, Gaes! Serius! Cuma dipikirin sih tapi, tahu deh diseriusin apa nggak.

Mereka tu mungkin bukan nggak mau ngurusin rakyat endonesa, Gaes. Soalnya sekali ngurusin, yang diurusin tu malah urusan dapur dan privasi kita. Makanya, yang penting mereka udah bisa mikir aja udah lumayan lah pokoknya.

Lagipula boleh jadi nih, Pak Menhub mengeluarkan kebijakan ini karena bener-bener mikirin nasib para pelaku industri moda transportasi. Coba ngana bayangkan, kalau mereka ndak kerja nanti mereka dapat pemasukan dari mana?

Padahal kan lebaran sudah makin dekat. Anak istri butuh dibelikan ayam dan ketupat. Ya, paling tidak mereka juga butuh duit untuk bayar zakat. Kan susah to, kalau mereka nggak ada pemasukan selama pandemi hanya karena izin operasional transportasi umum dicabut pemerintah.

Kurang baik dan mulia apa lho Pak Budi Karya ini? Pak Menhub ini tahu betul kalau etos kerja rakyat endonesa tu tinggi. Nggak suka minta-minta dan disantuni.

Jadi daripada disuruh diam di rumah aja, lalu pemerintah jadi wajib memberi bantuan, ya mending mereka dipersilakan untuk nyambut gawe aja.

Kan mereka sudah terbiasa dengan kalimat, “Jangan tanyakan apa yang sudah Negara berikan padamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan pada Negara.”

Pokoknya pantang bagi rakyat endonesa ngemis-ngemis minta bantuan sama Negara. Saru! Ora elok!

Selama masih bisa obah, maka mereka yakin pasti bisa mamah. Toh perjalanan yang dilakukan masih mematuhi protokol kesehatan. Daripada kelamaan nunggu santunan dari pemerintah, yang sudah tentu lama, dan banyak “pintu”-nya, mereka lebih baik kerja, kerja, kerja.

Kan nggak lucu kalau nanti data kematian warga karena kelaparan di negeri ini jauh lebih tinggi daripada yang terinfeksi COVID-19? Wah, wah, bisa-bisa mencoreng nama baik jajaran pemerintah saat ini. Ya to?

Selain itu, pemberian izin operasional Pak Menhub ini tentu sudah dipertimbangkan secara matang. Pak Budi Karya ini tentu tidak bermaksud untuk memberi peluang masyarakat untuk mudik lebaran.

Sebagai menteri, belio tidak mungkin sembrono dalam mengeluarkan kebijakan. Belio tentu juga tidak ada niat untuk membangkang dan tak patuh pada arahan Pak Presiden.

Toh, para calon penumpang transportasi umum ini sedikit banyak tetap akan patuh pada imbauan untuk tidak mudik. Kecuali mereka yang memang sudah dirumahkan dari perusahaannya karena efek pandemi ini.

Tentu banyak dari mereka yang statusnya perantau. KTP mereka sebagian masih berstatus sebagai warga dari daerah asalnya, tidak di kota tempat di mana mereka sempat bekerja, salah satunya Jakarta.

Dengan demikian, bila orang-orang ini naik transportasi umum untuk kembali ke daerah asalnya, maka status mereka kan bukan pemudik, tapi warga yang pulang kampung. Bukan begitu, Pak Jokowi?

Oleh sebab itu Pak Budi Karya sebagai Menhub yang amanah pun memfasilitasi, supaya para karyawan yang dirumahkan ini tidak luntang-luntung sendirian di masa pandemi. Kurang baik apa coba pemerintah tu sama rakyatnya? Sampai sedetil itu mereka mikirin betul nasib-nasib rakyat jobless di negeri ini.

Para pemangku kebijakan itu juga sudah memikirkan betul, kalau para karyawan yang dirumahkan ini bisa benar-benar pulang ke rumah, maka nasib mereka bisa lebih aman dan terjamin.

Kalau mereka harus melakukan isolasi mandiri di rumah bersama keluarga tentu lebih baik daripada harus survive sendiri di tanah rantau. Tak ada kawan, tak ada bahan makanan, juga bantuan, itu aja masih rawan kemalingan.

Kalau di daerah kan warganya masih punya semangat gotong-royong, bahan makanan masih cukup terjamin, pun kegiatan ronda masih semangat untuk dijalankan.

Lalu bagaimana kalau para perantau yang mudik, eh pulang kampung ini ternyata jadi pembawa virus yang tanpa gejala? Kemudian menulari orang-orang di rumah dan daerah asalnya.

Sebagai korban yang juga sempat positif terkena COVID-19, dan akhirnya sembuh, Pak Budi Karya mungkin punya keyakinan kalau imunitas rakyat endonesa itu kuat-kuat.

Kalau pun perizinan operasional transportasi umum ini nantinya berdampak pada jumlah penyebaran virus, ya itu biar jadi urusan Pak Terawan sebagai Menkes. Bukan Menhub. Tidak baik antar-menteri ikut campur pekerjaan satu sama lain. Nanti dikiranya pansos, pencitraan, dan sok-sokan ambil bagian tanggung jawab kementerian lain.

Meskipun sekilas nampak bikin mumet dan njlimet, para pejabat itu peduli betul sama nasib rakyat. Walaupun awalnya terlihat kalau kebijakan Pak Presiden dan Pak Menhub ini berbeda bahkan berseberangan, sejatinya maksud mereka ini sama-sama untuk kebaikan.

Sungguh prinsip kebhienekaan yang sebenar-benarnya! Kita saja yang bodoh dan buru-buru nesu sama pemerintah yang kesannya mencla-mencle dan tidak satu suara.

Mahabenar pemerintah dengan segala kebijakannya.

BACA JUGA Jokowi Minta Masyarakat Membiasakan Diri Hidup Berdamai dengan Corona atau tulisan Muthia Sayekti lainnya.

Exit mobile version