• 1.3K
    Shares

MOJOK.CO – Rasanya jadi petugas Badan Pusat Statistik yang dituduh tidak independen ketika memaparkan data. Hanya karena ada data yang kebetulan menunjukkan kemajuan pemerintah.

Terjadi lagi. Seorang politikus, bakal calon wakil presiden menuduh data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak independen. Katanya, data BPS dikontrol sehingga mendukung pencapaian pemerintah era Presiden Jokowi dalam upaya menurunkan kemiskinan. Ini tuduhan sangat serius mengingat data BPS dijadikan acuan dalam program perencanaan pembangunan.

Tuduhan ini memang cukup bikin sedikit risih. Terlebih bagi kami yang sehari-hari bergelut dalam pengumpulan data di lapangan. Panas terik matahari dan dinginnya hujan tidak menjadi halangan bagi para pejuang data. Mendapatkan data itu tidak mudah, Jenderal. Penolakan demi penolakan kami siasati dengan langkah persuasif. Demi mendapatkan data yang sebenarnya. Memotret keadaan masyarakat langsung di rumahnya. Langsung dari mulut rakyat.

Responden Badan Pusat Statistik itu bukan hanya masyarakat di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang memadai. Mereka yang berada di daerah pegunungan yang jauh dari ingar-bingar lampu kerlap-kerlip perkotaan juga menjadi pemberi data. Penduduk yang telah terpilih menjadi responden tetap kami datangi, meski berada jauh di pulau terkecil.

Jika memang data itu tidak independen, untuk apa petugas pengumpul data mesti bersusah payah ke lapangan. Mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengumpulkan data. Mendengar keluhan para emak-emak , mencatatnya, kemudian menganalisis data tersebut. Selanjutnya, data akan disampaikan melalui rilis berita resmi statistik. Data itu juga bakal digunakan pemerintah dalam mengevaluasi program yang telah dikucurkan dan dalam perencanaan pembangunan mendatang.

Kami paham, dari pengalaman mengumpulkan data, hanya secuil penduduk yang mengaku tidak miskin. Sebagian besar dari masyarakat akan mengaku miskin. Stigma pendataan dan bantuan telah melekat di pikiran mereka. Bantuan sosial telah memanjakan sebagian orang yang malas berusaha. Beberapa kali kami menemui orang yang mengaku miskin tapi tanahnya berhektar-hektar. Kalung emasnya berkilau. Kendaraannya memenuhi halaman.

Mengukur kemiskinan memang tidak mudah. Kekurangan metodologi memang masih ada. Namun itu tidak menjadi pembenaran untuk mengatakan data Badan Pusat Statistik itu tidak independen. Kalau punya saran membangun, silakan menyampaikannya ke BPS. Perbaikan metodologi terus dilakukan. pengumpulan data mengikuti perkembangan teknologi terkini. Data BPS diaudit oleh forum masyarakat statistik yang berisi para pakar.

Baca juga:  Prabowo yang Katanya Anti Asing, Pakai Asing, Lalu Diprotes Asing

Tuduhan para politikus bahwa data Badan Pusat Statitik itu dikontrol pemerintah mesti dibuktikan secara ilmiah. Tentunya dengan data pembanding yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dengan data menurut “perasaan” dan pandangan mata saja. Tuduhan ini melukai ratusan ribu orang yang pernah terlibat dalam pengumpulan data di seluruh pelosok tanah air.

Tuduhan atas independensi BPS dari seorang yang notabene adalah bakal calon wakil presiden memang bukan yang pertama. Para politikus yang sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun dari kubu oposisi. Apalagi dalam menghadapi hajatan pemilihan presiden tahun depan. Data BPS akan selalu menjadi primadona. Dua kubu akan menggunakan data BPS untuk menyerang dan saling menjatuhkan.

Namun, terkadang kritik terhadap data BPS itu tebang pilih. Hanya memilih kritis terhadap data yang tidak mendukung karir politiknya semata. Tapi jika data BPS sejalan dengan pencapaian politiknya, mereka diam seribu bahasa. Sudah jelas bahwa kritik terhadap data BPS hanya mengikuti nafsu untuk berkuasa.

Sebagai fakta, data Badan Pusat Statistik tidak selalu menyatakan bahwa program pemerintah berhasil. Terkadang sebuah pencapaian pembangunan tidak sesuai target. Tengok saja pencapaian pertumbuhan ekonomi yang selalu di bawah target pemerintah. Siapa yang menghitungnya? BPS juga bukan?

Logikanya jika memang BPS tidak independen, tentu dengan mudah BPS menyesuaikan datanya dengan angka target pemerintah. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. BPS menyampaikan hasil pendataan lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terlepas dari kepentingan pihak pemerintah maupun oposisi.

Fakta lain, jika saja data kemiskinan itu dikontrol dan mengikuti kemauan pemerintah, apa susahnya bagi BPS untuk menurunkan angka kemiskinan di Kawasan timur Indonesia? Faktanya, angka kemiskinan beberapa provinsi masih bertengger di dua digit. Jauh berbeda dari angka nasional sebesar 9,82 persen. BPS mencatat, jumlah orang miskin periode Maret 2018 bertambah di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, tingkat kemiskinan Papua mencapai 27,74 persen, Papua Barat 23,01 persen, dan NTT 21,35 persen.

Data pengangguran yang dikritik memang turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018. Angka pengangguran periode Agustus 2017 sebesar 5,50 persen dan Februari 2017 sebesar 5,33 persen. Tapi perlu dilihat bahwa dari periode Februari 2017 ke periode Februari 2018, terdapat delapan daerah yang angka penganggurannya meningkat. Yakni Sumatera Selatan yang meningkat 0,22 poin, Jawa Tengah meningkat 0,08 poin, Banten naik 0,02 poin, Yogyakarta meningkat 0,22 poin, Kalimantan Tengah naik 0,05 poin, Kalimantan Selatan naik 0,33 poin, Sulawesi Tengah naik 0,22 poin, dan Sulawesi Selatan naik 0,62 poin. BPS juga mencatat pengangguran dari kalangan sarjana semakin meningkat.

Baca juga:  Lupakan Jokowi, Inilah Lima Capres Masa Depan Indonesia

Fakta berikutnya, jika BPS tidak independen, apa susahnya bagi BPS memberi skor “tinggi” terhadap pencapaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten di Indonesia? Faktanya, angka BPS menyatakan masih terdapat kesenjangan yang tinggi terhadap pembangunan manusia Indonesia. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

BPS mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nduga di Papua hanya sebesar 27,87. Bandingkan dengan IPM Yogyakarta yang mencapai 85, 49. Jika BPS tidak independen, apa sulitnya bagi BPS memberikan skor IPM yang tinggi bagi daerah-daerah di Papua? Padahal—asal tahu saja—guyuran anggaran sangat besar di sana.

Jawabannya adalah karena angka BPS itu adalah hasil survei dan sensus yang dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Data BPS adalah hasil himpunan jawaban masyarakarat Indonesia yang terpilih sebagai responden. Dengan metode pemilihan sampel secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Angka BPS itu dihasilkan dari jerih payah para petugas. Tidak sedikit petugas yang harus kehilangan nyawa dalam pengumpulan data. Alangkah sedih keluarga mereka yang ditinggalkan jika mendengar bahwa hasil jerih payah mengumpulkan data dianggap sia-sia. Data yang mereka kumpulkan dituduh hanya mengikuti nafsu penguasa.

Kritikan terhadap BPS memang sah-sah saja. Asalkan dilakukan secara ilmiah dan dengan data pembanding yang sesuai kaidah statistik. Bukan karena kepentingan sesaat yang beroma politis mendekati tahun pemilu. Ini menjadi momentum untuk menguatkan independensi BPS. Di lain sisi, literasi statistik di kalangan masyarakat mesti ditingkatkan. Semua pihak dapat berperan serta termasuk media dalam menyebarkan makna data statistik.