Dalam data yang dilansir Reporters Without Borders (RSF) pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-138 dalam hal kebebasan pers dunia. Melorot enam angka dari peringkat 132 pada tahun 2014. Peringkat Indonesia tersebut lebih buruk dari Thailand (134) yang notabene dipimpin oleh junta militer, bahkan dari Afghanistan (122), sebuah negeri di mana pria dan wanita yang saling bertatapan dapat dipenggal kepalanya di muka umum.
Namun yang jadi pertanyaan adalah: apakah peringkat tersebut memang telah merefleksikan realita kebebasan pers sesungguhnya di Indonesia? Jawabannya ada dua pilihan: iya dan tidak.
Jawaban “iya” adalah betul jika kita melihat–dan tentu saja menganggap–warta hiburan sebagai bagian dari produk jurnalistik.
Bagi saya, apa yang terjadi dalam warta hiburan di Indonesia selama bertahun-tahun ini nyaris telah keluar dari nalar sehat dan etika sosial. Publik seperti terus didesak dengan berbagai macam berita mengenai selebritas setiap harinya: kasus perceraian, pernikahan, perselingkuhan, keributan, bahkan hingga isi tas atau warna behel. Memangnya apa sih yang penting dari isi tas seorang Julia Perez, misalkan? Urgensi macam apa sebenarnya yang hendak disampaikan ke publik lewat kabar Syahrini terpeleset di jalan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah sekadar sinisme, tetapi justru usaha serius dalam merawat kewarasan pikiran. Sebab sejatinya tak pernah ada kepentingan umum dalam tiap pemberitaan tersebut–yang mana merupakan salah satu syarat berita–kendatipun proses peliputannya telah sesuai dengan prinsip dan kaidah jurnalistik. Semua hanyalah market driven yang direkayasa hingga seolah-olah perlu untuk diketahui masyarakat.
Bahwa selebritas merupakan publik figur yang memiliki posisi tawar untuk diberitakan kehidupannya kepada masyarakat, tentu benar. Tetapi jika kemudian itu artinya masyarakat harus perlu tahu berapa kali mereka berak dalam seminggu atau buah apa yang ia kunyah pada hari itu, jelas sudah memang ada kegilaan yang dipelihara dengan sengaja dalam ranah warta hiburan.
Saya kira, low taste yang kebangetan absurdnya dalam ranah warta hiburan selama ini memang sudah semestinya dibatasi. Komodifikasi unsur popularitas, intrik, sensasi, dan seks yang dihadirkan warta hiburan di Indonesia terlalu buruk untuk terus disebar. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja sudah memberi fatwa haram kepada tayangan warta hiburan sejak 2012 lalu. Saya sebagai warga negara yang patuh fatwa, tidak bisa tidak, tentu harus setuju dengan mereka.
Anda berani mendebat MUI? Sudah siap kena fatwa haram? Kurang ajar betul. Ambil wudhu sana.
Dari sekian hal tadi, adapun yang paling horor dari “jurnalisme” khas warta hiburan adalah: gaya tersebut menular ke dalam pemberitaan yang tak ada sangkut pautnya dengan selebriti. Contoh paling vulgar mengenai hal ini tentu saja dapat dilihat dalam periode Pemilihan Presiden 2014 lalu. Nyaris sebagian besar berita mengenai kedua kandidat, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dengan begitu tendensiusnya justru diarahkan ke keluarga mereka masing-masing. Pertarungan politik yang semestinya melibatkan intelektualitas dan gagasan, berubah haluan menjadi perang fitnah murahan. Tak ada news value, raibnya prinsip cover both side, hingga pelanggaran privasi yang kelewat batas dilakukan secara kontinu dan telanjang.
Gawatnya, mereka bilang itu semua merupakan bagian dari demokrasi. Puji Tuhan.
Sementara itu, jawaban “tidak” juga betul jika ditilik dari kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis.
Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2014, misalnya, menyebutkan ada 41 kasus tindak kekerasan. Mulai dari kekerasan fisik (18 laporan) hingga gugatan perdata (1 laporan) yang dialami segenap jurnalis di Indonesia. Angka tersebut justru bertambah menjadi 46 kasus pada tahun 2015. Kekerasan fisik tetap yang terbanyak (22 laporan), bahkan termasuk pembunuhan (3 laporan). Hal ini kian mengerikan setelah pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam berita yang dirilis Tempo (23/12/15), mengatakan bahwa kemungkinan ada beberapa kasus kekerasan yang tidak/belum tercatat.
Melihat kondisi tersebut, rasanya tepat belaka untuk mengatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menjadi barang mewah. Bahkan salah satu pihak yang kerap melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis adalah kepolisian: institusi yang semestinya menjadi salah satu pilar penting kebebasan pers dan berekspresi. Hal ini tentu terasa ironis mengingat “jualan” Jokowi–sebagai presiden terpilih–ketika kampanye adalah jaminan kebebasan pers.
Sudah, tak usah saling menyalahkan lagi ya, wahai mahluk-mahluk purba. Kalau masih betah gontok-gontokan soal ini, silakan kunjungi lapak Tuan Jonru dan jadilah member gold sekalian di sana sampai spesies manusia punah.
Terlepas dari fakta yang ada, hal menarik yang layak diperbincangkan lebih lanjut adalah: bagaimana upaya agar kemerdekaan pers tidak surplus kebebasan hingga kebablasan?
Penting untuk diakui, bahwa sejak memasuki era pascareformasi, semangat pers untuk memenuhi kebutuhan informasi publik dalam praktiknya kerap menyalahi filosofi jurnalisme. Dapat dikatakan, euforia kebebasan pers tampaknya sudah mencapai titik jenuh hingga memunculkan gejala predatory freedom, kebebasan yang bersifat ganas. Momentum Pilpres 2014 kembali menjadi contoh konkretnya.
Jika pers hanya berpijak kepada kebebasan tanpa disertai peningkatan mutu profesionalitas, etika, dan tanggung jawab, tentu menggelikan. Terlebih jika produk jurnalistik yang dihasilkan tak lebih dari sekadar berita-berita (dengan judul) bombastis, melodrama, mistik, hingga eksploitasi seksual demi memuaskan selera rendah pembacanya. Media macam itu sebaiknya dijadikan peternakan sapi biar lebih bermanfaat bagi umat.
Penyelewangan kebebasan ini bukan tak mungkin akan kembali membawa pers ke dalam lubang hitam bernama sensor. Gejala ke arah sana toh sudah tampak. Mula-mula situsweb porno yang diberantas, lalu yang memuat unsur ekstrimisme, hingga kemudian Sandy, tokoh tupai yang memakai bikini di kartun Spongebob, juga turut diburamkan. Ya, sebab di antara kita ternyata ada yang horny melihat tupai kartun berbikini, saudara sekalian. Fenomenal sekali memang analisis Kemenkominfo kita.
Kelak seluruh stasiun televisi di Indonesia hanya boleh menayangkan film ninja. Jika ada film dokumenter Chairil Anwar, adegan blio saat merokok pastinya juga bakal diedit dengan efek super canggih supaya tampak seperti sedang mengemut lolipop berasap. Lalu media kemudian hanya diizinkan untuk menampilkan press release dan berita yang telah disaring kepentingannya. Dan ini bahkan belum menghitung beberapa kasus pembredelan yang dialami oleh pers mahasiswa.
Oh, betapa keren, persis seperti hidup di zaman bapak yang opo-opo penak itu.
Pun demikian, saya pribadi menilai, efek paling mengerikan dari semuanya adalah bukan sekadar karena rezim sensor itu bakal muncul kembali, melainkan ketika pers sudah tidak mendapatkan kepercayaan publik. Dan, lagi-lagi, bukankah kecenderungan seperti itu juga sudah mencuat? Sentimen negatif terhadap beberapa media sudah jamak terlihat. Bahkan ada satu media–Anda tentu tahu media mana yang saya maksud–yang kehadirannya dianggap hanya untuk menebar kontroversi. Kasihan sekali. Padahal memang betul.
Persoalan pers hari ini pada akhirnya bukanlah menyangkut kebebasan semata, tetapi bagaimana cara merawat kebebasan tersebut agar tidak menjadi doktrin yang banal dan omong kosong yang diulang-ulang. Apapun itu, jika kelak pers kembali dibungkam, saya kira sebaiknya kita lupakan saja Seno Gumira Ajidarma. Sebab di era ini, sastra(wan) justru dilarang bicara.
Bukan begitu, Kak Saut?
