Rencana penggusuran kawasan Kalijodo oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kian menegaskan kota tersebut sebagai–mengutip judul tulisan Andre Vltchek–“Kota Fasis yang Sempurna“. Atas nama lahan negara dan dalih kawasan hijau, mereka yang bermukim di Kalijodo diperintahkan harus segera angkat kaki. Dan sebagai awam yang baik, kita yang melihat kejadian ini diminta untuk percaya.
Luar biasa. Mari tepuk tangan untuk festival kesewenang-wenangan yang norak ini.
Penggusuran memang kerap menjadi senjata andalan Pemprov DKI sejak Ahok menjabat sebagai Gubernur. Dikutip dari Sindonews.com (21/11/2015), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut terdapat 3.433 kepala keluarga dan 433 unit usaha di 30 titik di wilayah DKI yang menjadi korban penggusuran paksa sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2015. Anda boleh terkejut atau tidak, tapi itu adalah angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah Ibu Kota.
Contoh teraktual mengenai hal ini terjadi pada tahun 2015 lalu di Kampung Pulo. Dengan mendatangkan ribuan aparat yang galak bukan main, penggusuran paksa dilakukan dengan membabibuta. Saya yang kebetulan sempat datang langsung ke lokasi pada hari kedua penggusuran menyaksikan sendiri bagaimana pertempuran antara warga dengan aparat berlangsung.
Wuih, rasanya seperti sedang berada dalam salah satu adegan di Batman: The Dark Knight Rises. Bedanya, di film itu para aparat tidak menggunakan senjata, sementara di Kampung Pulo aparatnya justru kelebihan senjata.
Ahok sendiri bukannya tak punya alasan untuk melakukan penggusuran tersebut. Katanya: kawasan Kampung Pulo rawan banjir, maka warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung harus segera dipindahkah ke tempat lain yang telah disediakan. Dan ia memang telah menyediakan rumah susun di Jatinegara Barat bagi para warga penggusuran. Bahkan digratiskan pula. Tapi cuma untuk tiga bulan pertama, seterusnya wajib bayar.
Di Jakarta kok mau gratis terus. Mikir!
Sepintas–terlepas dari cara penggusuran paksa yang seperti manusia tengah mengusir anjing jalanan–sikap Ahok sungguh bijaksana. Memindahkan warga ke tempat hunian yang lebih baik, sekaligus membereskan masalah banjir yang terus terulang tiap tahun, kurang keren apa coba? Iya kan, #TemanAhok?
Akan tetapi, Ahok seolah melupakan persoalan utamanya: Bagaimana para warga tersebut bertahan hidup setelah pindah hunian? Dengan cara apa mereka membayar sewa hunian? Lalu, apakah banjir telah teratasi? Betulkah penggusuran warga Kampung Pulo dapat mengurangi–baru mengurangi lho, ya, bukan menyelesaikan–masalah banjir?
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (14/02/2016), sih, masih ada ‘tuh 17 titik genangan di Jakarta. Para ahli tata ruang kota juga berpendapat, penggusuran warga Kampung Pulo justru tak memiliki relevansi yang signifikan untuk menanggulangi banjir, sebab permasalahan pokoknya adalah penurunan tanah yang terjadi tiap tahun.
Maka dari itu, daripada sibuk membangun kanal yang megah dan menggusur warga di bantaran kali, Pemprov DKI harusnya fokus menghentikan abstraksi tanah dan mengembangkan sistem drainase untuk memasok air ke Ibu Kota dengan volume dua kali lipat.
Tapi, ah, rasanya terlalu terburu-buru untuk menuding bahwa Ahok hanya modal bacot. Kita tentu perlu menunggu beberapa waktu untuk merasakan hasil kerjanya, yakni banjir yang lebih besar lagi. Eh, salah, maksudnya banjir yang berkurang.
Kini kita lihat Kalijodo.
Ahok, seperti biasa, dengan gaya bicaranya yang berapi-api (sepertinya ia berusaha amat keras untuk dianggap tegas), mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan jalur hijau. Dan karena itulah, penggusuran perlu dilakukan agar dapat dibangun taman kota di sana.
Lho, jadi bukan karena Kalijodo sarangnya pelacur dan kriminal? Bukan, dong. Ahok justru bersikukuh, jika bukan berada di jalur hijau, ia bisa saja meresmikan Kalijodo sebagai salah satu lokalisasi di Jakarta.
Persoalannya kemudian: Dari sekian ribu jalur hijau di Jakarta–sebagian juga ada yang dijadikan pemukiman–mengapa Kalijodo yang mendadak diincar untuk digusur? Terlebih, alasannya pun terkesan dibuat-buat: untuk dibuat taman.
Yaelah, enggak sekalian dibikinin jalur tamiya, Koh?
Sementara itu, alasan Ahok tadi justru berbeda dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti. Bapak polisi yang sedang tenar namanya ini menyatakan bahwa langkah Pemprov DKI tersebut merupakan bentuk normalisasi geliat kehidupan malam di Kalijodo.
Lho, yang benar yang mana, nih? Digusur untuk pembuatan taman seperti kata Ahok, atau penindakan hiburan malam, sebagaimana yang disebut Krishna? Atau dua-duanya benar: normalisasi kehidupan malam dengan membuat taman?
Tapi, mari kita berpikir positif dulu. Bisa saja pembangunan taman yang menjadi dalih Ahok merupakan salah satu strateginya yang lain untuk mengurangi banjir Jakarta. Akan tetapi, jika benar demikian, kita harus bertanya sekali lagi kepada dirinya: Mengapa Kalijodo?
Padahal, dikutip dari berita yang tayang di Viva.co.id (12/11/2013), Ahok juga sempat mengatakan dengan amat lugas: salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah karena maraknya pembangunan perumahan elit dan mal di jalur hijau.
Wow, kirain selama ini Ahok hanya mampu menekan rakyat miskin tapi belagak pilon ketika bersinggungan dengan orang kaya…
Tapi, ngomong-ngomong, kapan ya Ahok pernah menggusur perumahan elit atau membongkar paksa mal yang dibangun di jalur hijau? Ada yang pernah baca berita Ahok memerintahkan ribuan aparat untuk mengusir tuan-puan pemukim perumahan elit di Jakarta?
Pernah sih blio menyegel Mal Tebet Green karena dinilai telah menyalahi izin bangunan, bahkan sampai menegur Panglima Kostrad segala dan mengancam akan membongkar paksa bangunan tersebut. Tapi sampai sekarang masih ada ‘tuh bangunannya.
Season City Mal dan Mal Taman Anggrek konon juga dibangun di atas jalur hijau, tapi Ahok justru membantah klaim tersebut. Sementara di tautan tadi, Ahok sendiri sudah menyebutkan di mana saja lokasi elit yang menjadi biang banjir. Salah duanya di Pondok Indah dan di Kemang Village.
Kenapa enggak digusur-gusur juga yang di sana, Koh? Belum menyiapkan rusun yang tepat, ya?
Terlepas dari itu, bagi saya, alasan paling masuk akal tentang wacana penggusuran pemukiman Kalijodo haruslah dilihat dari perspektif bisnis. Othak athik gathuk-nya begini:
Dengan menggeliatnya bisnis kehidupan malam di sana, sementara uang yang berputar hanya sedikit yang mampir ke kas negara, maka langkah tegas pun harus dilakukan dengan cara penggusuran. Setelah itu, nantinya Pemprov DKI akan membuatkan pusat “jajan dan rekreasi” bagi para penikmat selangkangan, penjudi, serta pemabuk di lokasi yang lebih strategis. Dengan begini, kas DKI jadi gemuk, karena bisnis telah berjalan mulus. Akan tetapi, hal tersebut tentu baru dapat berjalan jika telah ada Peraturan Daerah yang sah.
Tapi, siapa tahu kisruh Kalijodo ini merupakan pengalihan isu agar pembuatan Perda tersebut tidak tercium oleh publik? Ini siapa tahu lho, ya. Bukan menuduh, apalagi memfitnah. Namanya juga othak athik gathuk.
Pun demikian, saya pribadi, dan mungkin banyak warga Jakarta lainnya, justru akan bergembira jika hal tersebut betul tengah dilakukan Ahok. Sebab ia tidak bersikap munafik dengan memberantas pelacuran atas nama moral, tetapi justru mengelolanya dengan lebih sistematis. Meski nantinya akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa, langkah tersebut sungguhlah tepat. Masalahnya, hingga saat ini belum ada dugaan kuat apa tujuan sebenarnya penggusuran Kalijodo. Baru satu hal yang sudah jelas:
Menggusur ratusan warga hanya untuk membuat taman sungguhlah menggelikan.
Komentar post