Apa yang lebih buruk dari negara yang represif? Negara yang gemar melakukan propaganda absurd, dan hingga titik tertentu, hal tersebut menghina akal sehat manusia. Ya, kita tengah membicarakan Indonesia hari ini dan paranoia berlebih terhadap kebangkitan PKI/Komunisme.

Mari kita mulai dengan berita sensasional yang dilansir dari laman Facebook Humas Polda Metro Jaya, pada Minggu (08/05/2016). Disebutkan dalam berita itu, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya mengamankan pemilik toko ‘More Shop’ di Blok M karena telah menjual kaos bergambar palu arit.

Anda tahu kaos apa yang dimaksud? Kaos Kreator, saudara-saudara sekalian, band thrash metal legendaris asal Jerman. Memang ada logo palu arit di kaos tersebut, dan menurut polisi, logo itu dianggap sangat mirip dengan logo PKI.

Ya bukan mirip lagi tho yo, Pak Polisi, memang itu logo yang sama. Dari Kuba hingga Vietnam, logo komunisme ya begitu itu. Saya menduga, kaos tersebut dibuat dalam rangka memperingati konser Kreator di Jerman Timur pada tahun 1990. Itulah mengapa kemudian ada sablonan logo palu arit segala.

Persoalannya kemudian, apakah kaos Kreator tersebut memang betul-betul berpotensi untuk membangkitkan PKI (atau ideologi Komunisme secara keseluruhan) di Indonesia? Dengan segala hormat, asumsi tersebut menggelikan sekali.

Saya memaklumi jika paranoia berlebih terhadap PKI atau komunisme ini terjadi pada era 60-an. Konstelasi politik yang demikian semrawut kala itu, ditambah akses informasi yang amat terbatas, membuat segala bentuk propaganda anti PKI menjadi cukup wajar.

Akan tetapi, jika hal semacam itu terjadi kembali di era sekarang, di mana orang berak celana di ujung Siberia sana saja bisa terpantau melalui Google Earth, upaya penyebaran paranoia tersebut lebih tampak seperti sirkus yang tak menarik.

Sebetulnya, jika kita mau jujur, alasan klise “komunisme adalah ideologi usang yang tak perlu ditakuti lagi” itu sudah amat logis untuk menjelaskan betapa tak pentingnya upaya penyebaran paranoia “kebangkitan PKI/komunisme” di Indonesia.

Anda bisa lihat: Tembok Berlin sudah rubuh, Kuba sudah saling rangkul dengan Amerika Serikat, dan Cina kian menunjukkan jati dirinya sebagai kapitalis bintang merah. Jangan lagi mengingat Che Guevara, karena selain wajah Gael Garcia Bernal di Motorcycle Diaries ternyata kelewat tampan, foto ikonik Che juga telah berhenti menjadi sablonan kaos yang dijual distro-distro di Tebet.

Kita juga sudah tahu Rusia tak lagi berbau komunisme sejak Nikita Khrushchev melakukan ‘de-Stalinisasi’ dan Mikhail Gorbachev giat menyebarkan ide ‘Perestroika’ dan ‘Glasnost’. Sejak 2003 silam, klaim tersebut makin paten ketika muncul seorang milyarder sinting bernama Roman Abramovich yang gemar menghamburkan jutaan poundsterling hanya untuk membuat sebuah klub sepakbola semenjana di Inggirs menjadi tampak berwibawa.

Jika Anda mau mengatakan potensi kebangkitan komunisme patut diwaspadai karena masih ada Korea Utara, saya kira Anda sebaiknya menjadi pelatih lumba-lumba saja. Serius, pekerjaan itu jauh lebih bermanfaat dan bermartabat bagi Anda ketimbang membuat dagelan yang lebih garing dari Pandji Pragiwaksono.

Tentu saja kita, sesebal apapun dengan pemerintah dan jajaran aparatnya, perlu menghargai upaya mereka dalam menjaga kedaulatan bangsa ini. Tetapi, jika upaya tersebut dilakukan dengan cara-cara konyol seperti anti ini-itu dan seenaknya melakukan pembubaran acara tertentu tanpa mengedepankan jalan dialog terlebih dahulu, maka kita perlu bertanya ulang: siapa sebenarnya yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI?

Dalam sebuah wawancara, Kapolri Badrodin Haiti mengatakan, kepolisian telah memiliki program bernama quick winssejenis jargon “Turn Back Crime” yang mahsyur itulah kira-kira–untuk memberantas ormas-ormas radikal yang anti-Pancasila. Langkah ini didukung penuh oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Thajo Kumolo bahkan sempat melontarkan wacana pembubaran salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia.

Melihat sikap (tampak) tegas ketiga pejabat tinggi tersebut, kita seperti disuguhi secercah optimisme untuk membangun Indonesia yang lebih baik tanpa perlu mendengarkan Arkarna menyanyikan ‘Kebyar-Kebyar’ sambil ngebanyol soal nasionalisme.

Tapi benarkah? Yakinkah Anda bahwa negara akan menempuh sikap berani tanpa tebang pilih macam itu? Kita perlu khawatir hal tersebut hanya lips service belaka karena masih begitu mudahnya kita menemukan berita ormas-ormas (yang mengatasnamakan suatu agama atau tidak) melakukan pembubaran acara tertentu.

Bahkan acara Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) dalam rangka menyambut “World Press Freedom 2016” di Yogyakarta beberapa hari lalu saja dibubarkan paksa oleh kepolisian bersama Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), hanya karena dalam acara tersebut akan ada pemutaran film dokumenter berjudul “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya Rahung Nasution.

Padahal film tersebut, jika Anda perlu tahu, juga turut diputar di Simposium 65 pada 18-19 April 2016 lalu, yang mana dihadiri pula oleh sejumlah petinggi negara. Tetapi, menurut polisi dan FAKI, film tersebut mengandung unsur propaganda komunisme. Mungkin menurut mereka, setelah menonton film itu orang akan langsung menyerobot tanah konglomerat dan memberikannya kepada kaum miskin sambil bilang: “Coblos PKI ya!”. Ajaib betul.

“World Press Freedom” sendiri merupakan hari yang dideklarasikan oleh PBB dalam rangka memperingati kebebasan pers. Nah, PBB sendiri, jika kita ingin lebih politis memaknainya, pada mulanya merupakan organisasi antarnegara sekutu pada Perang Dunia ke-II yang didirikan untuk memelihara perdamaian dunia.

Siapa yang memiliki rencana pembentukan PBB ini pertama kali? Amerika Serikat: negara yang kita kenal anti dengan segala hal tentang komunsime.

Dari alur yang amat remeh ini saja, mestinya sudah bisa dinalar–meski dengan cara othak athik gathuk–bahwa segala organisasi yang merayakan “World Press Freedom” akan musykil menyebarkan propaganda komunisme. Selain secara “ideologis” bertentangan, apa sih keuntungan mereka menyebarkan komunisme atau membangkitkan kembali PKI?

Pertanyaan itu penting, sebab PKI walau bagaimanapun adalah partai politik, maka adalah omong kosong jika mereka yang menjadi anteknya hanya memiliki kepentingan ideologis belaka. Pasti ada kepentingan pragmatis bagi mereka–sekali lagi, jika memang betul ada–yang menginginkan PKI bangkit lagi. Dan hal tersebut sampai detik ini tak pernah terjelaskan. Kita hanya disuguhi paranoia “kebangkitan PKI” tanpa alasan yang konkrit oleh para propagandisnya.

Saya kira, dari 250 juta lebih penduduk di Indonesia, mungkin hanya nol sekian persen yang menginginkan PKI atau komunisme hadir kembali di negara ini.

Alasan pertama, logo palu arit sudah terkomodifikasi sedemikan rupa hingga ngepop abis oleh industri fashion. Kitab-kitab “kiri” pun kebanyakan kini hanya menjadi bahan masturbasi para revolusioner Starbucks dan aktivis pengepul apel.

Alasan kedua, seperti yang disinggung di atas, nyaris tak ada keuntungan apapun untuk kembali membangkitkan PKI atau komunisme, baik untuk saat ini atau di tahun mendatang. Bahwa sebagai wacana historis atau keilmuan komunisme dianggap perlu, hal tersebut tidak lantas menjadikan para penekunnya ingin nyaleg sambil bernyanyi ‘Gendjer-Gendjer’.

Hal ini juga berlaku bagi mereka para pegiat HAM yang menyuarakan rekonsiliasi tragedi 1965. Apakah setelah rekonsiliasi terlaksana mereka kemudian menjadi konglomerat? Tidak. Apakah setelah negara mengakui tragedi 1965 sebagai masa lalu kelam lantas mereka bisa plesiran seminggu sekali ke Santorini? Tidak. Apakah setelah semua itu terlaksana, lalu mereka bakal mendirikan posko #TemanPKI dan menyewa buzzer dan tim digital agensi paling yahud untuk kampanye komunisme di media sosial? Tidak.

Percayalah, semua itu dilakukan hanya demi akal sehat dan agar Tanah Air ini lebih bermartabat.

Tidak ada yang ingin membangkitkan kembali PKI atau komunisme. Apalagi menganggap mereka sebagai juru selamat, itu bahkan jauh lebih bodoh lagi. Baik PKI atau komunisme tidak dibutuhkan, titik. Maka berhentilah menyebarkan ketakutan, tuan-tuan sekalian.

Sebab perut yang lapar lebih mengerikan daripada kebangkitan hantu yang tak perlu.

No more articles