Isu pemunculan kembali pasal penghinaan presiden mengindikasikan satu hal: pemerintahan Jokowi, yang oleh barisan pendukungnya disebut amat demokratis itu, ternyata toh menyimpan benih feodalistik juga. Seperti, ehem, Prabowo Subianto, sang lawan tanding di pilpres kemarin itu, loh…

Meski belum final, tapi isu ini kadung menimbulkan kontroversi di masyarakat. Lha ya gimana, wong presiden yang katanya berasal dari rakyat dan untuk rakyat kok ya gila hormat. Akan tetapi, sebagaimana berita yang dilansir Kompas.com, Rabu (05/08/2015), Jokowi berkilah bahwa pengajuan pasal tersebut sejatinya telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Itu juga pemerintahan yang lalu usulkan itu dan ini dilanjutkan dimasukkan lagi,” katanya.

Ada dua kesalahan yang dilakukan Jokowi di sini. Pertama, dengan mengajukan kembali pasal tersebut, citranya sebagai presiden yang konon terbuka terhadap kritik dan dekat dengan rakyat itu kian tercoreng. Kedua, alih-alih meniadakan usulan tersebut, yang mana ia memang jelas mampu melakukannya, Jokowi justru melempar tanggung jawab dengan “menyalahkan” pemerintahan sebelumnya.

Padahal percuma saja mau menyalahkan atau tidak, toh secara pribadi dia mendukung usulan pasal tersebut. Dengan kedudukannya sekarang, tentu dia punya kuasa penuh untuk melakukan peninjauan ulang atau justru menghapuskan pasal tersebut. Kalau perlu dilakukan dengan dramatis biar corak kerakyatan dirinya terus menguat.

Saya membayangkan, Jokowi melakukan telekonferensi pada tengah malam terkait penolakannya terhadap pasal penghinaan itu. Dengan disiarkan live ke seluruh Indonesia, ia mengatakan:

“Saya menolak pasal tersebut kembali dimunculkan. Lha wong saya kan dipilih rakyat sendiri, kok sekarang malah melarang rakyat mengkritik. Hehehehe…”

Wuih, jika itu benar dilakukannya, gimana gak keren coba? Apalagi bangsa ini memang suka sekali dengan drama…

BACA JUGA:  Jokowi Belum Tentu Terpilih Jadi Presiden Lagi

Jokowi tentu sadar dirinya punya peluang melakukan itu, tetapi ia menolak melakukannya. Tapi saya harus adil, sebagaimana lazimnya para intelektual menara gading lainnya. Perkara hina-menghina presiden, terlebih di dunia maya, memang kebangetan, sih. Hingga derajat tertentu, agak dimaklumi jika secara pribadi Jokowi cukup risih.

Saya pernah suatu ketika menemukan sebuah meme (tanpa k) yang memuat foto editan yang cukup smooth Jokowi bertubuh perempuan montok. For fuck sake, Ndes, kuwi wonge selo tenan! Selo banget itu yang bikin, Bego…

Menurut Jokowi, dalam lansiran berita Kompas di atas, rencana pengajuan kembali pasal penghinaan presiden justru untuk melindungi mereka yang kritis terhadap pemerintah, sekaligus membedakan mana yang memberi kritik, dan mana yang hanya getol membuat meme Jokowi berbadan kodok, misalnya, seperti para pecundang itu.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana membedakan antara menghina dengan mengkritik? Satu-satunya acuan paling mudah tentu dilihat dari segi bahasa. Jika Anda, misalnya, sangat kesal dengan salah satu keputusan Jokowi, dan karena itu Anda ingin sekali menghinanya, lakukanlah dengan bahasa yang berbobot, menggunakan sikap hormat, dan juga telaah yang komperhensif.

Contoh, misalnya Anda ingin sekali mengatakan kepada Jokowi karena saking kesalnya:

“Jok, Jokowi, raimu koyo taek!”

Nah, setelah munculnya pasal penghinaan presiden itu nanti, kebiasaan berkata kotor seperti itu sudah semestinya diganti dengan bahasa yang adiluhung, intelek, ndakik-ndakik, atau, yah, minimal halus, enak dibaca, meski tidak perlu-perlu amat. Contohnya begini:

“Duhai, Pak Jokowi, betapa durjananya dirimu karena telah membuat kami yang nestapa ini terjerembab ke lembah derita!”

Atau

“Pak Jokowi, Anda jangan mendekonstruki kepentingan sosio-kultural daripada di mana masyarakat yang telah terkontaminasi hegemoni kelayakan paternalistik kausalitas post-struktural!”

BACA JUGA:  Bila Para Pesohor Masak Indomie tapi Bumbunya Nggak Ada

Dengan disahkannya pasal penghinaan presiden ini nanti, Anda hanya punya dua cara untuk mengkritik Jokowi: menjadi penyair atau mencontek cara berbahasa Vicky Prasetyo. Yang penting sopan, yang penting intelek, dan dia atas itu semua: yang terpenting jangan berani-berani menghina presiden.

Sudah, ya. Pasal penghinaan tersebut lagian toh juga belum final, sebab keputusannya ada di tangan DPR. Dan oleh karenanya, saya kira Anda tentu tahu apa yang harus dilakukan sebelum semuanya disahkan. Betul?

No more articles