MOJOK.CO Di negeri minim tabayyun ini, asumsi begitu mudah terbentuk, termasuk perihal Muhammadiyah, NU, dan partai politik.

Beberapa waktu yang lalu, saya ngobrol dengan seorang teman. Dalam sebuah obrolan yang tiba-tiba bergeser secara mendadak, dari yang sebelumnya ngobrol soal musik dan akhirnya menjadi politik, teman saya bilang, “PKS itu Muhammadiyah.”

Saya kontan menyanggah statement teman saya itu, “Belum tentu. Sebuah partai politik, kan, tidak bisa disamakan dengan ormas tertentu.”

Dia kemudian menceritakan bahwa ada tokoh-tokoh di dalam partai tersebut yang menjadi anggota Muhammadiyah, baik tokoh dalam skala nasional ataupun skala lokal di wilayah kecamatan dan kabupaten tempat tinggal kami. Belum selesai sampai di situ, ia memperkuat asumsinya dengan penyamaan yang lain.

Katanya, “PAN itu juga Muhammadiyah, PKB itu NU karena banyak tokoh-tokoh dari ormas tersebut masuk ke partai tersebut.”

Saya tidak menambah sanggahan saya. Karena, mungkin saja kalau dilanjutkan, akan menjadi debat kusir. Saya tidak mau meneladani perilaku cebong dan kampret yang beberapa waktu lalu sudah bikin onar seantero negeri.

Saya paham dengan apa yang dipahami oleh teman saya itu. Sebagaimana yang sering terjadi, asumsi, di negeri minim tabayyun sebagaimana negeri kita ini, begitu mudah terbentuk. Dan sering kali, ia terjadi secara serampangan yang sedikit banyak menimbulkan keonaran-keonaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Misalnya saja, sampai sekarang, kalau ada orang mengkritik Jokowi lewat media sosial, pasti langsung dianggap benci Jokowi. Ujung-ujungnya, ia dilaporkan ke pihak yang berwajib, lalu dijerat dengan UU ITE.

Padahal, itu kan belum tentu. Bisa jadi, orang yang mengkritik Jokowi itulah yang benar-benar peduli dengan pemerintahan Jokowi. Bagaimana tidak, ha wong orang tersebut menggunakan waktu, kesempatan, dan tenaga yang lebih untuk mencari kekurangan dari kepemerintahan Jokowi, kok. Hanya orang peduli yang mau mencurahkan waktu, kesempatan, dan tenaga untuk hal semacam itu, loh.

Baca juga:  Cak Nun dan PBNU (Bukan NU)

Yah, namanya juga cinta, ya kan?

Selain logika cocoklogi, logika gebyah uyah (menyamaratakan sesuatu hanya karena satu sebab) semacam itu juga sama berbahayanya jika digunakan secara serampangan. Ia bisa mengakibatkan kerusuhan yang tak kalah menyebalkannya dengan kerusuhan yang dibuat oleh cebong dan kampret yang konon sudah pensiun beberapa waktu lalu.

Berkaitan dengan pengidentikan antara partai dengan ormas akan menjadi lebih runyam jika yang dipakai sebagai trigger untuk menyamaratakan adalah kecerobohan orang yang ditokohkan itu. Bisa-bisa, kepribadian orang yang ditokohkan disamakan dengan karakter ormas atau partai tertentu.

Contohnya seperti ini: Ada orang bernama anu dari sebuah partai anu mengeluarkan statement politik yang absurd, tidak logis, lucu, dan menyebalkan, lantas tersebar di media online maupun cetak.

Jika yang digunakan untuk menyikapi hal tersebut adalah logika cocoklogi dan gebyah uyah gaya bebas, biasanya beralur seperti ini: Logika cocoklogi akan menggiring orang mencari riwayat si orang yang ditokohkan dalam berbagai hal. Setelah ketemu riwayatnya dan diketahui bahwa si orang yang ditokohkan juga masuk ormas tertentu, logika cocoklogi yang dikolaborasikan dengan logika gebyah uyah gaya bebas akan menggiring seseorang membuat simpulan: “Karena tokoh anu ikut ormas anu, maka sudah pasti ormas anu adalah ormas yang ceroboh, sama dengan orang yang ditokohkan itu.”

Dalam diri seseorang, tidak harus tokoh politik atau tokoh ormas, pasti ada banyak posisi dan peran yang harus dipilah-pilah. Ini berlaku untuk kita semua, baik sebagai anak dari orang tua, alumni sekolah tertentu, masyarakat sebuah dusun atau kampung, anggota ormas tertentu, atau bahkan anggota parpol tertentu.

Di setiap posisi tadi, kita punya peran yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan orang yang ditokohkan itu. Posisinya di sebuah partai tentu berbeda dengan posisinya di sebuah ormas. Jika si tokoh sebagai politisi terkesan tidak ramah, tidak lantas kita bisa memberi stigma bahwa ormasnya tidak ramah. Bahkan kita juga tidak bisa lantas memberikan stigma bahwa partai itu tidak ramah. Bisa jadi itu sekadar ekspresi pribadinya. Cuma, kebetulan ia bermukin di partai tertentu, juga ormas tertentu.

Baca juga:  Islam Nusantara di Indonesia dan Islam Konghucu di Cina

Kita semua tahu bahwa dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, berkomitmen untuk netral dalam urusan politik. Kedua ormas itu mempersilakan setiap anggotanya untuk menentukan pilihan politik masing-masing: Boleh masuk di partai mana pun, juga boleh mendukung calon siapa pun.

Saya yakin kalau disurvei di setiap daerah, ada orang Muhammadiyah atau NU masuk di banyak partai: PDI, Golkar, Demokrat, PSI, serta partai-partai lain yang ada di Indonesia. Dan bisa jadi yang dianggap identik dengan Muhammadiyah malah lebih banyak orang NU-nya. Atau sebaliknya, yang dianggap identik dengan NU malah lebih banyak orang Muhammadiyahnya. Di daerah saya, ada orang Muhammadiyah masuk PSI, dan ia menempati posisi cukup penting tingkat kabupaten.

Kalau kita cari analogi yang lain lagi, kira-kira seperti ini. Di Jogja, dan di beberapa wilayah Jawa lainnya, ada makanan yang disebut gethuk. Gethuk ini berasal dari ketela. Untuk menjadi gethuk, ada banyak bahan yang harus ditambahkan, beberapa di antaranya adalah pemanis dan pewarna.

Setelah melalui proses tertentu dan akhirnya jadi gethuk, apakah bisa kita samakan antara gethuk dengan ketela? Tentu saja tidak! Itu, kan, dua makanan yang berbeda. Walau gethuk bahan dasarnya ketela, gethuk tidak bisa disebut sebagai ketela. Gethuk, ya, gethuk. Ketela, ya, ketela.

Plis, deh. Kita saja tidak mau disamakan dengan orang tua kita, kok. Buktinya, sewaktu masih SD dulu, kalau dipanggil dengan nama bapak atau ibu kita, kita pasti marah. Iya, kan???