MOJOK.CO – Pihak yang kalah selalu jadi yang terdepan soal urusan tagih janji kampanye. Makanya, kami coba kasih panduan bagi Prabower untuk tagih janji Jokowi.

Terlepas dari ketidakpuasan pendukung Prabowo Subianto yang masih merasa Pilpres 2019 kemarin curang—sekalipun MK menetapkan sebaliknya, tapi toh nyatanya palu udah diketuk. Jokowi dan Ma’ruf Amin sah ditetapkan jadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan untuk membantah keputusan ini.

Oleh karena itu, ketimbang marah-marah atau bikin kegiatan kontraproduktif, akan lebih baik kesedihan akibat kekalahan itu disalurkan ke hal-hal yang positif-positif saja. Salah satunya: menagih janji Jokowi selama kampenye kemarin.

Sudah jadi kebiasaan lumrah kalau gelaran Pilpres usai, yang duluan menagih janji kampanye malah dari pendukung yang kalah. Ini normal, wajar, dan masih sehat-sehat saja dalam iklim politik.

Masih lekat dalam ingatan, usai Pilpres 2014 silam, nota tagihan janji kampanye disodorkan—bukan dari pemilihnya—melainkan justru dari pihak lawan politik dulu. Ada memang pihak-pihak dari pendukung yang menagih janji Jokowi, tapi kecepatannya selalu kalah jauh ketimbang pendukung lawan.

Oleh karena itu, Mojok merasa perlu menyusun bagaimana pendukung Prabowo bisa menagih janji-janji Jokowi untuk 5 tahun ke depan. Tak usah pedulikan nyinyir pada pendukung Jokowi yang nyebut, idih kemarin ngejek-ngejek janji kampanye kok sekarang nagih-nagih. Nggak usah didengerin. Bikin tambah sakit hati. Hambok yakin.

Sebenarnya ada juga janji-janji yang masih bisa ditagih dalam masa 5 tahun ke belakang. Soalnya kalau dibikin juga daftar janji 5 tahun ke belakang, daftar ini bakal kepanjangan. Jadi kita fokus saja pada janji-janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 silam. Nah, ini beberapa panduan nagih janji yang bisa kalian coba.

Soal Kartu Sakti

Janji Jokowi selalu akrab dengan kartu. Kalau tidak salah, istilah “kartu kakti” awalnya muncul sebagai sindiran dari pendukung Prabowo kepada Jokowi. Sindiran yang ujung-ujungnya malah dipakai juga oleh pendukung Jokowi.

Sejak mencalokan diri jadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, janji Jokowi soal kartu-kartu sudah muncul. Pun dengan janji Jokowi pada saat menjadi capres pada Pilpres 2014. Kali ini, janji itu muncul lagi.

Ada tiga kartu “baru” dalam janji Jokowi untuk 2019-2024 ini. Dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Baca juga:  Jokowi Belum Tentu Terpilih Jadi Presiden Lagi

Di antara ketiga kartu tersebut. Kartu Pra Kerja yang paling mendapat sorotan. Terutama tafsir misleading soal kartu ini. Tafsir yang percaya kalau kartu ini bikin pengangguran bakal digaji oleh negara.

Kritik dan protes tentu belum muncul karena program ini belum jalan, tapi sindir-sindiran udah ada. Salah satunya, ada seseorang yang mengaku ingin fokus jadi pengangguran karena yakin bakal digaji oleh negara gara-gara janji Jokowi satu ini.

Hambok yakin, gontok-gontokan soal kartu satu ini bakalan terus muncul sampai 5 tahun ke depan. Yang satu sibuk nerangin, yang satu sibuk tak peduli. Masing-masing percaya kalau tafsirnya yang paling benar. Tapi—ya harus diakui—ribut topik satu ini masih mendingan sih ketimbang ribut hoaks.

Jadi, semangat ya wankawan untuk nagih janji yang satu ini. Soalnya mengharapkan pendukung Jokowi nagih janji soal kartu ke junjungannya itu sulit. Apalagi kalau kartunya beneran ada 5 tahun ke depan.

Soal Infrastruktur

Salah satu narasi yang kerap bikin sebal pendukung Prabowo adalah munculnya istilah “Tol Jokowi”. Rasa sebal ini wajar belaka. Soalnya, sebagai rakyat, pendukung Prabowo merasa apa-apa kinerja pemerintah yang berhasil (entah itu warisan atau memang kerjaan pemerintah periode sekarang) selalu diklaim sebagai hasil kinerja Jokowi semata. Maka tak heran kalau sampai celetukan kritik ngawur seperti “rakyat nggak makan infrastruktur” bisa muncul.

Soalnya infrasktur memang salah satu janji Jokowi yang paling kelihatan wujudnya ketimbang janji-janji lain. Jadi satu-satunya yang bisa “diserang” dari topik ini ya lari ke isu lain. Misalnya utang luar negeri atau soal rakyat nggak makan infrastruktur itu tadi.

Tapi jangan lupa kalian para pendukung Prabowo, Jokowi juga punya satu janji lagi soal infrastruktur. Salah satunya, janji tol Balikpapan-Samarinda yang diklaim akan selesai akhir tahun 2019. Janji Jokowi ini diklaim akan mampu bikin jarak tempuh Balikpapan-Samarinda hanya satu jam.

Jika sampai akhir tahun 2019 belum selesai. Ini bisa dipakai sih untuk dipakai tagih janji. Kecuali kalau memang mau tetep konsen ke sebatas narasi “rakyat nggak makan infrastruktur” ya monggo aja sih. Nggak ada yang ngelarang juga.

Baca juga:  Amien Rais Singgung Korsel Bisa Tekuk Jerman, Yakin Rakyat Bakal Punya Presiden Baru

Korupsi Dana Desa

Di antara semua janji Jokowi paling ambius, penyaluran dana desa dengan total Rp400 triliun adalah yang paling ngewri. Janji ini sebenarnya sudah dipaparkan juga oleh Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 silam—dengan nominal yang beda. Namun sayangnya, ketimbang cerita positif, citra negatif malah muncul dari realisasi janji Jokowi satu ini.

Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dari Rp186 triliun yang diturunkan negara untuk dana desa sejak 2015, ada 181 kasus korupsi yang terjadi. Lebih bahaya lagi, dari tahun ke tahun, kasus korupsi dana desa selalu meningkat. ICW menyebut bahwa kerugian negara dari 2015-2018 mencapai Rp40,6 miliar. Ini aja belum memasukkan data pada kasus 2019 lho.

Meski agak buru-buru kalau menimpakan kasus korupsi ini karena kesalahan Jokowi, tapi kalian bisa aja mengritik bagaimana pengawasan yang begitu lemah soal dana desa. Di sisi lain, Jokowi juga sebaiknya dikritik agar tidak lepas tangan begitu saja ketika dana yang dijanjikannya malah dikorupsi oleh oknum-oknum kepala desa.

Periode kemarin aja belum beres. Kenapa sekarang malah menjanjikan dana lebih besar lagi? Yakin nggak bakal dikorupsi lagi itu, Pak? Infrastuktur pengawasannya juga jangan luput. Jalan mulu sih yang diurusin.

Nah, gitu ya cara nagihnya.

Bikin Koalisi dengan Golput

Selain soal janji-janji Jokowi, pendukung Prabowo juga bisa bergabung dengan saudara-saudara yang golput. Apalagi, mereka adalah pihak-pihak yang selalu diserang oleh koalisi partai partai petahana ketika kampanye.

Megawati aja pernah nyebut mereka “tak layak jadi WNI” sampai “pengecut” kok. Maka jelas, teman-teman golput adalah koalisi yang menjanjikan. Beberapa isu yang diserang mereka pun selalu menarik dan layak dijadikan senjata. Cocok pokoknya untuk jadi mitra.

Misalnya, soal Pemerintah Jokowi merevisi undang-undang untuk mempermudah warga asing punya properti di Indonesia. Yang lain? Oh ada. Misalnya soal Jokowi yang teken Perpres Jataban Fungsional TNI. Nah lho, katanya anti-Orba? Katanya “jangan sampai ada Orba di antara kita”? Lha ini kok militer aktif malah dimasukkan ke ranah-ranah sipil lagi? Gimana sih?

Tapi buat isu yang terakhir itu, pendukung Prabowo mesti hati-hati. Takutnya menepuk air seni terpercik muka sendiri.



Loading...



No more articles