MOJOK.COAda 19 istri di Kabupaten Kudus yang maju jadi calon kades demi bisa melawan suami sendiri. Oalaah, kirain demi dinasti politik.

Kesetiaan istri sampai taraf level politik ternyata benar-benar diwakilkan oleh istri-istri pemimpin daerah di Indonesia. Salah satunya? Ibu Yati, calon kepala desa Jebreng, Gresik, Jawa Timur pada Pilkades 2019 lalu.

Bukan apa-apa, Bu Yati mencalonkan diri jadi kepala desa dengan satu tujuan mulia, yakni: menjadi istri sholehah. Bahkan tujuan ini pun dipasang jelas di poster kampanyenya.

Sebentar, sebentar. Hubungannya cita-cita istri sholehah dengan mencalonkan diri jadi kepala desa apa dong, Malih?

Oke, begini.

Ibu Yati yang sholehah ini mencalonkan diri karena tahu bahwa lawannya pada Pilkades 2019 di Gresik adalah Suja’i. Yang mana merupakan…

….

…suaminya sendiri.

Jadi kalau Bu Yati kalah, beliau akan secara otomatis bakal jadi istri sholehah karena mendukung secara harfiah suaminya jadi kepala desa.

Ya iya dong, kampanye pilihan kades untuk kalah mah gampang banget ya kan? Toh, pada akhirnya Suja’i betulan menang mutlak melawan istrinya sendiri.

Oke, mission accomplished. Suami jadi kades plus jadi istri sholehah. Combo.

Gilanya, model dinasti politik secara brutal ala suami-istri ini terjadi juga di Kabupaten Kudus. Tidak main-main. Terhitung sampai 19 pasangan suami-istri yang saling bersaing satu sama lain di Pilkades dan tersebar di 7 kecamatan. Wuih, ini gambaran peta politiknya jelas mbulet sekali kayaknya.

Lebih ngerinya lagi, sebenarnya ada 21 pasangan suami-istri yang saling bersaing. Dua istri kemudian diketahui mengundurkan diri. Mungkin karena lebih enak untuk fusion aja dengan kekuatan politik suaminya gitu.

Dan sama seperti kasus Bu Yati dengan Pak Suja’i, ke-19 kontestan suami-istri ini akhirnya dimenangkan oleh pihak suami semua. Wadoooh, kekuatan kepala keluarga di Kartu Keluarga kayaknya masih mengambil peranan nih.

Baca juga:  Sebagai Perempuan Jawa Saya Tidak Merasa Ditindas Jadi Kanca Wingking

Kasus yang bikin senyum kecut ini belum memasukkan peristiwa yang di Brebes (4 pasutri), di Jepara (1 pasutri), dan di Semarang (5 pasutri). Dan fenomena absurd ini terjadi pada 2019 semua. Wedyan.

Melihat model kayak gini sudah mulai jadi tradisi, tentu saja bikin kita penasaran. Memang keuntungan dari melawan suami atau istri sendiri dalam Pilkades itu apa aja sih? Nah, untuk inilah kami coba menganalisisnya.

Sportif

Sudah jadi tradisi di Indonesia dalam setiap kompetisi—dalam bidang apapun, pihak yang kalah suka suudzon sama pihak yang menang. Rata-rata pihak yang menang dituduh sudah bermain curang. Dari urusan politik, sepak bola, bahkan kontes dangdut.

Nah, berhubung dalam situasi politik desa ini ikatan antar pemilih sangat dekat, tentu dibutuhkan kompetisi politik yang sangat teduh. Sebisa mungkin jangan sampai ada black campaign apalagi sebar hoaks. Soalnya kalau sampai terjadi polarisasi, urusan tetangga bisa repot nih.

Oleh karena itu, ketimbang lawan politik berasal dari pihak lain, sudah benar kalau lawan politik muncul dari suami atau istri sendiri saja. Kan ini sudah sesuai dengan pepatah ala Dinasti Politik Cendana, “kalau bisa dari keluarga sendiri, kenapa harus orang lain?”

Nah, karena lawan politik adalah suami/istri sendiri, jelas tidak mungkin suami menyebar kampanye buruk soal istrinya, lebih-lebih istri juga tak mungkin kampanye yang mendegradasi citra suaminya. Maka yang terjadi adalah pertarungan politik yang suangat sportif di desa-desa itu.

Adem ayem kayak nggak ada apa-apa.

Lawan kotak kosong lebih susah

Hampir semua istri yang ikut-ikutan mencalonkan diri melawan suaminya punya alasan politis: karena tak ada calon lain yang mau maju melawan si suami.

Baca juga:  Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo: Tidak Ada Makan Siang Gratis

Ini jelas kabar baik sekaligus kabar yang buruk. Kabar baik, itu artinya secara kekuatan politik si suami nggak ada lawan di desa tersebut. Jadi kabar buruk karena pihak penyelanggara Pilkades bisa memasukkan kotak kosong sebagai lawan.

Dan yang model beginian jelas bahaya sekali.

Masih ingat dengan yang terjadi saat Pemilihan Wali Kota Makassar pada 2018 silam? Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang menjadi satu-satunya calon wali kota, kalah dari kotak kosong.

Meski menjadi satu-satunya orang paling berpengaruh di desa, bukan tidak mungkin sebenarnya ada silent majority yang tak mau ikut-ikutan sama Pilkades. Lalu ketika tiba-tiba ada kotak kosong, bisa saja kelompok ini mendadak muncul.

Nah, ketimbang melawan kotak kosong yang suaranya nggak bisa diprediksi kan ya mending melawan istri sendiri. Kalah-menang sama aja soalnya. Solusi yang brilian memang.

Bisa langsung rekonsiliasi

Tradisi rekonsiliasi politik menjadi tren baru usai dipertontonkan oleh Jokowi dan Prabowo. Masalahnya, di desa-desa dengan aroma Pilkades-nya, situasi ini nggak bisa terjadi semudah itu.

Justru karena selalu ketemu dan rumahnya berdekatan, aroma emosional politik dalam Pilkades malah sangat intens, akhirnya perpecahan yang terjadi sering berlangsung lebih merusak ketimbang ajang Pilpres.

Oleh karena itu, jika lawan politik berasal dari pihak yang berbeda, proses rekonsiliasi biasanya sulit terwujud, nah dengan melawan istri atau suami sendiri, maka sudah jelas proses rekonsiliasi itu bisa langsung dilakukan.

Soalnya, tim sukses dari dua kubu kan sebenarnya masih satu kelompok juga. Sama-sama teman—bahkan mungkin sama-sama saudara. Begitu Pilkades berakhir usai perhitungan suara, kelar semua deh perkembangan desanya.

Semua hepi, karena warganya nggak ada yang peduli.

BACA JUGA Dinasti Politik Mbulet ala Klaten atau tulisan Ahmad Khadafi lainnya.



Tirto.ID
Loading...

No more articles