MOJOK.COKPK temukan dugaan mark-up yang dilakukan 898 rumah sakit di Indonesia agar dapat untung lebih gede dari BPJS Kesehatan. Oh, gitu caranya?

Kabar tak sedap muncul dari instansi kesehatan di Indonesia. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan 898 rumah sakit di Indonesia melakukan mark-up kelas. Maksudnya, rumah sakit yang buanyaknya nadzubillah itu diduga memanipulasi kelas rumah sakit biar dapat klaim BPJS lebih gede dari yang seharusnya.

Jadi, setiap rumah sakit itu kan ada kelas-kelasnya. Nah, semakin tinggi kelas rumah sakitnya (tentu beserta pelayanannya), maka klaim BPJS Kesehatan yang dibebankan jadi lebih tinggi. Dengan begitu, rumah sakit yang bersangkutan bisa dapat kelebihan duit dari selisih kelasnya.

Hasil yang bikin ngelus dada ini didapatkan dari kajian yang dilakukan KPK, sebuah lembaga yang belakangan emang lebih doyan melakukan pencegahan korupsi ketimbang memberantas.

“Dari 7 ribu RS, di-review langsung oleh Kemkes (Kementerian Kesehatan), didapatkan 898 RS yang tidak sesuai dengan kelasnya. Tapi ketetapan kelas RS ditentukan oleh Dinkes dan otonomi daerah, tidak bisa Kemkes (langsung) mengoreksi,” kata Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dari KPK seperti diberitakan beritasatu.com.

Temuan ini sendiri sebenarnya adalah hasil dari kajian yang dilakukan Kemkes bersama KPK sejak 2018. Dalam kunjungan ke beberapa rumah sakit, baru ketahuan kalau ada rumah sakit mengklaim berada di kelas A, padahal fasilitas yang dimiliki belum sampai ke sana.

Karena polah nakal ini, diduga ada pemborosan klaim. Sebagai gambaran, hanya dari 4 rumah sakit saja, kerugian yang diderita BPJS Kesehatan mencapai Rp33 miliar per tahun. Hadeeeh.

Baca juga:  Katanya Dipenjara, Kok Setya Novanto Bisa Temui Tersangka Suap PLTU Riau di Rutan KPK?

“Kita hitung setahun itu 4 RS, yang beda kelas dengan realitas. Kelasnya mengklaim A, B, atau C. Dia mengklaim di kelas yang sarana maupun orangnya sebenarnya tidak di kelas itu,” tambah Pahala Nainggolan.

Angka Rp33 miliar itu jelas akan melonjak makin gila-gilaan kalau menghitung 898 rumah sakit yang juga melakukan mark-up model begini. Setidaknya, kalau dari 898 rumah sakit, BPJS Kesehatan harus merugi sebanyak Rp6,6 triliun karena kelakuan ambyar model begini.

Dalam hal ini KPK segera memerintahkan Kementerian Kesehatan dan Pemda agar mengevaluasi kelas-kelas rumah sakit di seluruh Indonesia. Meski, kalau benar-benar KPK ingin melakukan pencegahan korupsi, harusnya pihak Kemkes dan Pemda juga harus diperiksa.

Lah iya dong, kok longgar amat rumah sakit bisa mainan naikin kelas kayak gitu? Emangnya Pemda dan Kemkes ngapain kok mengizinkan mark-up kelas itu gitu aja?

Melihat data ini, setidaknya ada dua pilihan yang bisa diambil oleh 898 rumah sakit bermasalah ini. Pertama, menurunkan status kelas rumah sakitnya. Kedua, mengupayakan rumah sakit yang seenak udel menaikkan kelas ini benar-benar meningkatkan kualitas sesuai dengan kelasnya.

Lebih parah lagi, tak hanya menaikkan kelas rumah sakit, ratusan rumah sakit ini juga ternyata “usil” menaikkan anggaran pasien pengguna BPJS Kesehatan.

“Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi,” kata Nuru Ghufron, Wakil Ketua KPK.

Baca juga:  Hitam Putih Jokowi

Artinya, kalau kamu pasien BPJS Kesehatan kelas 3, lalu dirawat di kelas 3. Dari obat, penanganan medis, dan semuanya ala kelas 3. Lalu dengan amoral, pihak rumah sakit melaporkan ke BPJS Kesehatan kamu adalah pengguna kelas 2.

Ini jelas brutal banget sih. Mengingat ada 800-an rumah sakit yang melakukan hal ini sejak bertahun-tahun. Oalah, pantesan kalau BPJS Kesehatan akhirnya defisit gila-gilaan. Mana bisa nggak defisit kalau begini caranya.

Udah untung dapat dari mark-up kelas rumah sakit, masih mark-up kelas dari pasien pengguna BPJS Kesehatan. Wajar kemudian kalau kenaikan iuran BPJS yang sempat dibikin pemerintah kemarin itu benar-benar bukan solusi.

Sebab, percuma menaikkan iuran kalau duit itu disedot oleh pihak rumah sakit yang doyan mainan mark-up. Untungnya, menaikkan BPJS ini akhirnya dievaluasi oleh Mahkamah Agung, dan iuran BPJS Kesehatan dikembalikan seperti sedia kala.

Cuma masalahnya, karena KPK yang sekarang lebih konsen pada pencegahan, orang-orang di balik mark-up gila-gilaan ini kayaknya nggak bakal ditangkap. Iya dong, kan dicegah korupsi lagi?

Lagipula rakyat Indonesia itu tipikalnya mudah memaafkan dosa-dosa masa lalu. Perkara yang kemarin-kemarin bener-bener nilep duit rakyat model begini mah nggak apa-apa kaleee….

Nggak apa-apa, ndiaaasmu SpongeBob.

BACA JUGA Solusi Defisit BPJS itu Bukan Cuma Naikin Iurannya! atau tulisan rubrik POJOKAN lainnya.