Tadi pagi, tidak seperti biasanya saya bangun agak pagi. Karena jarang-jarang, saya keluar ke teras rumah saya, bermaksud menghirup udara segar pagi itu. Ndilalah, ada seorang penjaja jajanan yang lewat. Dengan sedikit agak teriak, saya cegat Si Mbok jajan itu. Ketika melihat jajanan yang ia bawa, lidah saya mensugesti untuk mencecap legit dan manisnya buntelan nagasari. Tapi ternyata lidah saya salah sangka. Alih-alih legit, setelah dibuka nagasari itu justru kurang padat dan cenderung agak cair. Seperti belum purna dimasak. Orang Jawa bilang bentuknya mak-plekenyik. Apa boleh buat, ya tetap saja saya unthal, lha sudah kadung mbayar, je.

Entah mengapa, bentuk nagasari yang mak-plekenyik itu tadi kok ya membuat saya mampir pada ingatan tentang dinamika perpolitikan di Kota Yogyakarta.

Sebagai warga yang juga punya hak pilih di tanggal 15 Februari nanti, saya merasa iri hati dengan meriahnya dinamika di Jakarta. Saya yang KTP-nya tercatat sebagai warga Kota Yogyakarta kerap kali membathin sambil ndhepis di pojokan kamar: “Kenapa semarak pilkada di Jakarta tak juga dirasakan di Yogyakarta ya?”

Padahal Kota Yogyakarta ini juga menyelenggarakan hajatan demokrasi pilkada lho. Oke, ini mungkin agak kurang pas kalau dibandingkan, nggak apel sama apel, kalau kata orang kulon bilang. Jakarta kan Pemilihan Gubernur, sedangkan di sini kelasnya cuma Pemilihan Walikota. Tapi menurut saya, rasanya kok ya tetap saja ada jurang ketimpangan kemeriahan yang teramat sangat.

Kalau mau bicara urgensi, Yogyakarta ini, menurut saya, punya situasi yang gak kalah genting dari Jakarta juga. Tapi para kandidat walikotanya seperti pada angin-anginan dan terkesan tidak niat. Visi, misi dan program dalam 5 tahun kedepan saja tak pernah dipastikan sudah sampai ke telinga para calon pemilihnya. Saya saja ragu apakah warga Yogyakarta mengetahui denan baik siapa para calon pemimpinnya.

Sama juga dengan warganya. Mereka yang setiap hari hidup di Yogyakarta ini juga malah apolitis dengan nasib kotanya 5 tahun kedepan. Mereka malah fafifu dan saling melontarkan analisis dinamika politik di tempat lain. Kadang kalau saya tahu ada orang ngomongin Agus lah, Ahok lah, atau Anies lah dan KTP-nya adalah orang Yogyakarta, rasanya pengen tak ajak jogging di alun-alun utara sambil pakai sepatu roda. Biar pikirannya agak nggliyer dan mau muter, gitu lho…

Kok lebay? Ha mbok biarin. Hadeeeeeh.

Begini lho. Isu pembangunan jelas masih relevan untuk dipersoalkan. Pembangunan, menurut mereka yang punya kuasa, digalakkan di sektor pariwisata karena memang Yogyakarta ini kekurangan fasilitas yang memadai untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata. Sedangkan argumen tersebut belum lama ini dijungkirkan dengan data yang dilansir Badan Pusat Statistik. 367.998 wisatawan datang ke Yogyakarta selama 2016. Padahal jumlah okupansinya hanya separuh dari total jumlah kamar hotel di Yogyakarta. Mau tahu bagian konyolnya disebelah mana lagi? Pemkot masih memberikan perpanjangan izin bagi hotel yang sudah beroperasi namun belum beres secara izin dan administrasi. Aduuuuh, di situ kadang saya merasa check in.

BACA JUGA:  Keep Tidak Injak Rumput and Stay Boikot Sari Roti

Saya cuma bisa geleng-geleng sambil manggut-manggut ditemani lagu poco-poco.

Sementara itu, ini bagian yang cukup memprihatinkan, diam-diam, angka kemiskinan di Yogyakarta merupakan salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa. Dilansir BPS, sebanyak 494.940 masyarakat di Yogyakarta tergolong miskin. Meskipun indikator miskin yang ditetapkan hanya mempertimbangkan satu dimensi saja yaitu ekonomi, namun paling tidak, angka tersebut cukup bisa membuat para pemangku kebijakan publik menenggak Oskadon ber-empleng-empleng. Yogyakarta yang dalam kurun waktu belakangan ini bersolek diri, ternyata menyimpan borok di pantatnya! Pembangunan yang diartikulasikan dengan iming-iming pertumbuhan ekonomi, seperti biasa hanya hisapan jempol saja. Nggak tanggung-tanggung, jempol yang dihisap adalah jempol kaki!

Selain pembangunan fisik, walikota Yogyakarta juga jelas mempunyai beban untuk membangun manusianya, tak terkecuali para anak muda. Memang kalo kita ini khatam nonton AADC 2, maka akan tersirat citra muda-mudi Yogyakarta yang inovatif, yang banyak diantaranya menjadi pionir di sektor industri kreatif. Tapi jangan salah, muda-mudi Yogyakarta juga punya sisi kelam. Disampaikan oleh Bapak Kapolda DIY, sepanjang 2016 ada 43 kasus klitih di Yogyakarta. Klitih adalah salah satu bentuk kenakalan remaja di tengah rimba zaman yang memang kepalang edan. Bahasa bekennya tawuran.

Para remaja, yang biasanya pelajar, meneror lawan-lawan mereka di malam hari. Mereka melakukan sweeping dan tidak segan mencegat lalu menginterogasi (dan kadang asal bacok) siapapun yang mereka curigai sebagai kubu lawan sekalipun yang lewat adalah tukang odong-odong yang baru pulang mangkal. Ya semacam film Jepang Crowd Zero gitu lah. Bahkan tidak jarang aksi-aksi mbeling itu meminta korban jiwa. Ini jelas ironi mengingat Kota Yogyakarta sendiri, setahu saya sih, masih tetap menyandang predikat kota pelajar. Secara jumlah memang Kota Yogyakarta ini menjadi jujugan muda-mudi untuk menggali ilmu. Namun secara adab tidak jarang juga, kelakuannya malah mirip barbar.

Kekerasan tidak hanya terjadi atas nama gairah mbeling anak muda saja. Kekerasan juga menjadi instrumen legal kelompok-kelompok yang merasa punya wewenang untuk mengeluarkan judgement bernada kebencian terhadap kelompok minoritas. Predikat Yogyakarta sebagai the city of tolerance hanya sekedar lamis-lamis lambe belaka. Tiada penindakan tegas terhadap mereka yang melangkahi gagasan yang dicanangkan langsung oleh ngarsa dalem, Sri Sultan Hamengku Buwana X itu sendiri. Herannya lagi, yang mencanangkan juga diam saja. Hih!

BACA JUGA:  Bisnis Pocong di Era Digital

Dengan segelintir permasalahan yang terekam oleh data tersebut –karena saya yakin setiap kota punya kompleksitasnya yang kadang tak bisa disederhanakan lewat data, tak heran bila warga Yogyakarta punya angan-angan agar muncul figur yang segar dan menjanjikan di pilkada kali ini.

Namun ya itu tadi, angan-angan hanyalah angan-angan. Bak pungguk merindukan bulan, bak kepala suku Mojok mendamba Mbak Dian, warga Kota Yogyakarta justru disodori oleh nama-nama yang plekenyik.

Betapa tidak: kedua calon yang maju adalah petahana. Calon walikota nomor urut 2, Haryadi Suyuti rupa-rupanya belum puas dan seakan gak punya malu setelah meremukkan tatanan Kota Yogyakarta dengan sederet kebijakannya, tak terkecuali perkara pembangunan. Wakil yang digandengnya, Heroe Purwadi, adalah mantan wartawan dan dosen di salah satu akademi komunikasi di Yogyakarta. Track record-nya di pemerintahan adalah menjadi tenaga ahli komunikasi publik walikota Yogyakarta.

Sedangkan calon yang satunya lagi, Imam Priyono adalah orang yang sama dengan wakil walikota yang sekarang. Calon wakilnya yang digandeng, Ahmad Fadli adalah mantan asisten sekretaris bidang pemerintahan Kota Yogyakarta.

Lihat? Semuanya adalah orang-orang yang selama ini saling bekerja sama dalam satu lingkaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Apa lagi kalau kita boleh sedikit menaruh curiga ketika mengingat banalnya politik praktis yang berjalan di negeri ini. Tak heran bila warga terlanjur pesimis dan menilai kedua pasangan calon sama saja. Atas dasar hubungan yang sudah begitu japhe mete, siapa pun yang jadi, paling nanti lainnya juga akan menerima “uluran tangan”.

Kondisi itu diperparah dengan media massa lokal yang malah ikut-ikutan sibuk membahas pilkada di tempat lain. Sejauh saya mengamati beberapa harian lokal di Yogyakarta, tak ada yang secara mendalam dan komprehensif mendedah isu pilkada di Kota Yogyakarta. Kebutuhan informasi warga kota akan kandidat jelas tidak memadai dan boleh saya bilang buruk.

Kondisi seperti ini jelas mendistorsi, mengingat di Kota Yogyakarta sendiri, basis dukungan partai dapat dipetakan berdasarkan wilayah perkampungan. Beberapa kampung sudah dikenal menjadi basis dukungan partai-partai politik. Pilihan warga kota bisa didasarkan fanatisme yang mengikat saja, tanpa melihat kapabilitas dan kredibilitas kandidat. Coba sekali-kali mainlah ke Yogyakarta. Di beberapa kampung kamu bisa lihat fanatisme di wajah kampung yang berhias ornamen-ornamen partai yang digagas oleh warga sendiri.

Sehingga tak berlebihan kalau saya sendiri merasa iri hati dan merasa khawatir. Sebab, dengan kondisi sedemikian rupa, gagasan Yogya Istimewa yang terepresentasi lewat citra kotanya, tak akan kalah plekenyik dengan nagasari yang tadi pagi saya beli. Hih!

No more articles