MOJOK.CO  Jokowi baru saja mengunggah sebuah konten grafis yang pesan moralnya: jangan menilai seseorang berdasakan penampilan. T-t-tapi kenapa masih ada lembaga pemerintah yang nggak ngebolehin calon PNS-nya tatoan?

Keren banget! Kontennya Jokowi keren. Terlepas dari apa pun motif tim PR dalam merilis konten komik tersebut, saya salut sih… sama gambarnya. Hanya saja berbagai hal jadi kontradiktif dengan pesan moral yang ada di dalamnya. Jokowi sebagai simbol pemerintahan memang mengajak kita nggak menilai seseorang dari penampilan. Sebuah pesan simpel yang dari dulu sudah ada idiomnya.

Dont judge a book by it’s cover.

Tapi lembaga pemerintahan justru secara nyata tidak mengimplikasikan apa-apa dari komik ini. Seorang netizen pun ngetwit pakai kalimat retoris yang mempertanyakan kenapa PNS nggak boleh tatoan.

Tentu balasan twit di atas bikin lebih geli. Nggak sedikit yang membayangkan JRX atau Jerinx SID yang tubuhnya penuh tato jadi pegawai Kemenag. Bayangin drummer Superman is Dead itu jadi penghulu dan menikahkan orang.

[awww malu bnget]

Saya menduga kelucuan ini juga karena kita semua masih punya stigma yang sama pada orang bertato. Bahwa orang bertato itu rusuh, rebel, protesan, dan nakal. Sementara pegawai PNS itu cenderung kaku, tidak berdaya, dan boomer abis.

Sayangnya, stereotip itu terbilang ngawur. Pertama, nggak semua PNS cuma bisa main Zuma dan Onet. Beberapa di antara mereka merupakan millenial yang rajin kerja dan bisa PUBG. Kedua, nggak semua orang tatoan itu preman. Soal pandangan kita terhadap tato, ada sejarah panjang yang melatarbelakanginya.

Baca juga:  Staf Khusus Milenial Sudah Bekerja Maksimal, Kok Masih Dikritik, Sih

Mulai tahun ini beberapa lembaga memang menghapus persyaratan PNS nggak boleh tatoan. Di antaranya Kemenpora, Kemenkeu, Kemlu, Kemendag, Kemenperin, dan Kemendagri. Namun beberapa lembaga seperti Kejaksaan Agung RI, BKN, BNPB, Perpustakaan Nasional, dan beberapa Pemprov masih memberlakukannya.

Berdasarkan laporan Tirto, Kepala Humas BNPB Agus Wibowo menjelaskan bahwa alasan lembaga tidak memperbolehkan tato adalah karena tato ditafsirkan sebagai sikap negatif dan perilaku tidak menghormati kebersihan badan. Sementara menurutnya, PNS adalah cerminan pemerintah yang bersih dan profesional.

(Tapi kata politisi juga punya konotasi negatif di masyarakat dan mereka bisa-bisa aja duduk di jabatan-jabatan tinggi lembaga pemerintah. Yeee kocak.)

Stereotip soal pakai tato = preman adalah warisan Orde Baru. Ada satu masa ketika preman dan kriminalitas diidentifikasi melalui tato dan ditembak secara rahasia (halo petrus). Dikutip dari Historia, mantan presiden Soeharto pernah mengatakan “Tato diasosiasikan dengan kejahatan… terlepas dari apa yang dilakukan atau niat orang itu” alias tato nggak diperbolehkan adalah harga mati.

Sampai akhirnya muncul persyaratan PNS nggak boleh tatoan. Peraturan ini juga dipertahankan selama belasan tahun yang mana dasarnya cuma stereotip. Pfft.

Padahal jika merujuk pada sejarahnya, Suku Mentawai sudah merajah kulitnya untuk penanda identitas dan dianggap sebagai pakaian yang dilukiskan di sekujur tubuh. Suku ini sudah bertato sejak datang ke pantai barat Sumatera pada perkiraan 1500-500 SM. Hingga pada masa Orde Baru, tato kemudian dilarang dan penggunanya pun bisa dikenai hukuman.

Sekarang, tato makin trendi. Figur publik menganggap tato sebagai sebuah seni hiasan di tubuh, tidak jarang yang menggunakan tato sebagai pengikat komitmen dan pengingat. Hingga saat ini tato semakin mengalami normalilasi. Namun stereotipe masyarakat belum juga sembuh.

Baca juga:  Sarung, yang Membuat Kiai Ma’ruf Amin Terima Pinangan Jokowi

Saya tergelitik ketika menonton sebuah video random tentang seorang anak yang nge-prank orang tuanya. YouTuber yang bernama Dimas Zaenal ini nyaris dicoret dari KK karena menggunakan tato yang padahal tidak permanen. Kemarahan orang tua Dimas Zaenal adalah sejauh-jauh yang bisa saya bayangkan tentang respons orang tua saya andai saya juga tatoan.

Tato adalah sebuah hal yang netral, namun dimaknai sedemikian negatif karena memiliki sejarah begitu kelam. Saya jadi menyadari kalau menjelaskan rentetan perjalanan PNS nggak boleh tatoan itu harus sepanjang artikel ini, bagaimana saya menjelaskan ke orang tua dan orang yang boomer sejak dalam pikiran andai saya tatoan?

Untungnya saya belum pernah punya alasan untuk benar-benar tatoan. Bukan karena takut sakit, tapi memang nggak punya alasan. Sebaliknya saya justru punya alasan untuk nggak tatoan: my body, my Lamborghini. Nggak ada orang yang rela Lamborghininya dicoret-coret kan?

Di sisi lain saya juga mantap menetralkan anggapan soal orang tatoan. Yang negatif itu perilakunya, bukan dari bagaimana seseorang merajah tubuhnya dengan tato. Sama seperti pesan unggahan Pak Jokowi kan? Mendingan stereotip semacam ini ditekan kalau ingin menilai seseorang secara objektif.

Tapi peraturan PNS nggak boleh tatoan tetap ra mashook.

BACA JUGA Mungkin Kebawa Kultur Startup, Nadiem Makarim Malah Ngerjain Kerjaan Kominfo atau artikel lainnya di POJOKAN.