_atrk_opts = { atrk_acct:"3c3Os1rcy520uW", domain:"mojok.co",dynamic: true}; (function() { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://certify-js.alexametrics.com/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })();
Rubrik: Kolom

Usulan Netizen Agar Luhut Panjaitan Ditunjuk Sebagai Gubernur DKI Ad Interim Tidak Lahir dari Ruang Hampa

/agm/kolom/usulan-netizen-agar-luhut-panjaitan-ditunjuk-sebagai-gubernur-dki-ad-interim-tidak-lahir-dari-ruang-hampa/amp/

Kabar yang tidak terlalu mengejutkan datang dari ibukota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkonfirmasi positif Covid-19. Saya sebut tidak terlalu mengejutkan karena sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria lebih dulu positif pada 29 November 2020 lalu. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Anies Baswedan tertular Covid-19 dari Riza Patria. Sungguh, Pak Wakil Gubernur ini telah sukses menyebarkan hal-hal yang positif.

Setelah Anies resmi positif Covid-19, praktis, kepemimpinan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agak terganggu. Maklum saja, baik gubernur dan wakilnya sama-sama positif. Tentu lahir kelimbungan tersendiri.

Dalam kondisi yang demikian, muncul wacana yang dilontarkan oleh netizen agar Jokowi menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan sementara tugas Anies Baswedan. Dan dari sekian nama yang diusulkan oleh netizen, nama yang paling kencang disuarakan tentu saja adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Munculnya nama Luhut Panjaitan memang tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari endapan-endapan pengalaman dan konsistensi. Luhut selama ini memang kadung dikenal sebagai tokoh spesialis ad interim alias pelaksana tugas.

Bayangkan, walau sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, salah satu kementerian tersibuk di Indonesia saat ini, namun Luhut tetap diberi kesempatan untuk dua kali menjabat sebagai Menteri di dua kementerian lainnya sebagai pelaksana tugas. Pertama sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan periode 14 Maret 2020 – 6 Mei 2020. Kedua sebagai pelaksana tugas Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tanggal 25 November 2020 pasca-ditetapkannya Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster.

Per saat ini, Luhut tercatat sudah pernah (dan beberapa masih) menjabat sebagai pemimpin tertinggi di enam kementerian (atau setara kementerian) yang berbeda.

Dari sini saja sudah terlihat betapa Luhut memang sosok yang sangat mrantasi. Dari hukum, politik, investasi, keamanan, transportasi, sampai urusan ikan-ikanan. Semuanya bisa ia handle.

Itu pula pertimbangan utama netizen memilih Luhut sebagai alternatif pengganti Anies.

Walaupun terkesan guyon belaka, namun pemilihan Luhut sebagai nama alternatif oleh netizen untuk menggantikan sementara tugas Anies Baswedan sejatinya menyimpan sebuah pesan penting.

Saya menduga, hal tersebut memang sudah didesain oleh Luhut. Luhut sejatinya bisa saja menolak permintaan Jokowi yang memintanya untuk menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun ia memang sengaja menerimanya.

Keputusan Luhut menerima tawaran tersebut saya duga merupakan sebuah taktik untuk memasyarakatkan pentingnya sebuah sistem dalam struktur organisasi pemerintah.

Luhut ingin memberikan pesan, bahwa sebuah organisasi pemerintahan, tak peduli siapa pun pemimpinnya, akan tetap bisa berjalan asalkan mereka sudah punya sistem yang baik dan teratur. Selayaknya Bayern Munchen saat ini yang mau bergonta-ganti pelatih berapa kali pun, ia masih akan tetap menjadi sebuah tim yang hebat dan kuat karena sistem taktikal dan pelatihannya sudah berjalan dengan sangat baik.

Nah, melalui proses seperti itulah, Luhut, yang sudah membuktikan bahwa ia bisa menjabat di banyak tempat, baik berstatus sebagai pemimpin asli maupun sebagai pelaksana tugas, ingin mengajak kepada segenap organisasi pemerintahan untuk lebih fokus mengutamakan sistem alih-alih siapa yang memimpin.

Apa yang sedang ditempuh oleh Luhut tentu merupakan sebuah jalan yang panjang. Enam jabatan yang sudah pernah (dan masih) ia jabat saat ini tentu belum cukup menjadi contoh yang representatif.

Luhut masih perlu menjabat di banyak organisasi pemerintahan lainnya. Bukan hanya di tingkat kementerian, namun juga di tingkat bawah.

Dengan kecenderungan ini, saya menduga bahwa bukan tak mungkin jika di masa depan, semua jabatan struktural dari kementerian sampai jabatan rukun tetangga bisa diserahkan sementara kepada Luhut.

Jangan heran jika suatu saat, Anda mengurus akta lahir anak Anda dan ada tanda tangan Luhut di akta kelahiran anak Anda sebab Luhut kebetulan sedang jadi pelaksana tugas kepala Dukcapil di kota Anda.

Atau jangan heran pula kalau suatu saat Anda menonton pertunjukkan dangdut di lapangan Klidon, mendadak sang biduan menyambut Pak Luhut sebab ia kebetulan sedang menjabat sebagai pelaksana tugas Kapolsek Ngaglik.

“Tembang yang berikut ini, spesial saya persembahkan buat Pak Kapolsek Ngaglik, Pak Luhut Panjaitan. Selamat menikmati.”

Tepat saat itulah, kita harus menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan.

Saat itulah kita benar-benar sadar, bahwa Luhut-lah peletak dasar kekuatan pemerintahan kita. Dialah trias politika kita: Luhut, Binsar, dan Panjaitan.

Agus Mulyadi

Redaktur Mojok. Blogger, penulis partikelir, dan juragan di @akalbuku.

Leave a Comment